Jakarta, Aktual.co — Dikabarkan status Ketua KPK Abraham Samad sudah menjadi tersangka. Konfirmasi atas status tersangka Abraham Samad dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan KPK Watch, pihak mabes polri masih enggan menjawabnya
Namun, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronie F Sompie membenarkan penersangkaan Abraham Samad yakni tentang penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 36 dan 65 UU KPK karena ada pihak pelapornya. Tetapi, sambung dia, untuk statusnya masih terlapor karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap AS.
“Penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi termasuk saksi ahli, jadi kita tunggu saja keterangan resminya. Tapi hingga pagi ini AS masih sebagai terlapor,” ungkapnya kepada Aktual.co, Rabu (4/2) pagi. 
Terkait dengan Sprindik, mantan Kapolwiltabes Surabaya ini mengatakan, bahwa sprindik ini merupakan dasar penyidik melakukan penyidikan.
“Sprindik itu dasar dari penyidikan kasus ini,” tutupnya.
Seperti diketahui, Samad dilaporkan oleh Muhammad Yusuf Sahide, direktur eksekutif lembaga swadaya masyarakat pemerhati KPK, KPK Watch Indonesia.
Laporan Sahide diterima dengan nomor laporan LP/75/I/2015/Bareskrim/ tertanggal 22 Januari 2015. Dasar laporan Sahide berasal dari tulisan di Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad” pada 17 Januari 2015. 
Dalam tulisan itu, Samad disebutkan bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan dan menawarkan diri sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo pada saat pemilihan umum kemarin.
Setelah tulisan itu terbit, beberapa hari kemudian Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto melakukan jumpa pers dan menerangkan hal yang sama seperti ditulis dalam laman Kompasiana itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa permasalahan KA Jayabaya yang anjlok di Batang, Jawa Tengah merupakan bukti kelalaian pemerintah belum menunaikan UU Perekeretaapian dengan seluruhnya.
Demikian disampaikan Yudi Widiana Wakil Ketua Komisi V DPR RI, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/2).
“Terkait masalah kereta anjlok pemerintahan saat ini belum menunaikan UU perkeretaapian, dimana dalam UU menyebutkan harus ada badan khusus pengelolah jalan kereta,” ungkapnya.
Yudi juga menegaskan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga melakukan reformasi di tubuh kereta api, yang sebelumnya Jonan juga Dirut di PT KAI. 
“Selesaikan audit juga di perkeretaapian, bukan juga di penerbangan,” tutupnya.
Seperti diketahui, Kereta Api kelas ekonomi jurusan Jakarta-Malang mengalami anjlok di kilometer 63+700 BH 302 antara Stasiun Ujungnegoro – Kuripan Kabupaten Batang, Jawa Tengah.‬
Dari informasi yang dihimpun, kejadian itu sekitar pukul 18.30 WIB. Anjloknya kereta api dikarenakan lima as roda di empat gerbong.
Juru bicara PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional IV Semarang, Suprapto membenarakn kereta api Jayabaya tujuan DKI Jakarta – Malang mengalami gangguan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto merampungkan pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (3/2) malam. 
Bambang diketahui diperiksa kurang lebih selama sebelas jam, sejak pukul 12.30 WIB siang tadi, hingga pukul 23.30 WIB.
“Ya saya dengar pemeriksaan terhadap saya cukup. Tapi nanti jika ada pemeriksaan lebih lanjut, kita serahkan kepada penyidik,” ujar Bambang kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sementara, kuasa hukum Bambang, Nursyahbani Kantjasungkana mengatakan, kliennya telah diajukan sekitar 14 pertanyaan inti yang seluruhnya ada 140 pertanyaan. Namun tidak semua pertanyaan tersebut dijawab, hanya yang mewakili kepentingan hukum atas perkara tersebut.
“Pertama berkaitan dengan provesi advokat. Karena seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan profesi pak BW sebagai advokat,” bebernya.
Sekedar informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas dugaan kasus mengarahkan atau menyuruh memberikan keterangan palsu tehadap saksi-saksi dalam sidang perselisihan sengketa Pilkada Kotawaringin, Kalteng, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.
Bambang dilaporkan oleh politisi PDI-P Sugianto Sabran yang tak lain adalah calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang pernah berperkara di MK soal sengketa pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu