Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) mendesak agar pihak aparat terkait dapat mengusut tuntas penembakan Mahtur Husairi, aktivis yang giat melakukan advokasi kasus korupsi di Pulau Madura.
“Kami meminta, pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap Mahtur Husairi,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/1).
Kontras mengecam tindakan biadab penembakan terhadap Mahtur Husairi yang diberitakan giat dalam melakukan advokasi kasus korupsi, termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron.
Haris berpendapat, tindakan itu sangat patut diduga terkait erat dengan upaya pengungkapan korupsi yang dilakukannya di daerah Bangkalan.
“Penembakan terhadap aktivis antikorupsi adalah bentuk teror terhadap demokrasi. Karena demokrasi antiterhadap kekerasan dan antiterhadap korupsi,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan Kontras, peristiwa penembakan dan kekerasan terhadap aktivis antikorupsi pernah terjadi di daerah yang sama pada bulan Desember 2014.
Ketika itu, ujar dia, sebanyak tiga aktivis Madura Corruption Watch dibacok orang tidak dikenal.
Sedangkan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkung pada tahun 2010 juga mengalami kekerasan berupa pembacokan karena melakukan advokasi terhadap 25 “rekening gendut” petinggi Polri.
Menurut Haris, berbagai peristiwa itu adalah cara yang digunakan untuk membungkam masyarakat, khususnya para aktivis antikorupsi yang menjalankan fungsi pengawasan publik terhadap pejabat negara.
Dalam catatan Kontras, tidak ada satu pun kasus kejahatan atau kekerasan terhadap aktivis antikorupsi yang berhasil dibuka dan dihukum pelaku-pelakunya.
“Bahkan para aktivis kerap dikriminalkan dituduh melakukan pencemaran nama baik. Situasi ini makin menjelaskan bahwa korupsi-korupsi tersebut memang memiliki kaitan erat dengan jejaring kekuasaan dan berbagai institusi,” tutur Haris Azhar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan terhadap aktivis antikorupsi asal Bangkalan, Madura, Mathur Husairi yang terjadi pada Selasa (20/1).
“Aksi teror seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Polisi harus segera mengungkapnya,” ujarnya di sela menjenguk korban di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya, Rabu (21/1).
Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat untuk mengungkap kasus ini, termasuk pelaku hingga motif di balik teror tersebut.
Disinggung apakah dirinya akan melapor ke Presiden Joko Widodo dalam kasus ini, Hasyim Muzadi enggan berkomentar dan menegaskan kedatangannya merupakan simpati terhadap korban.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut disambut sejumlah aktivis, antara lain Sukur (Madura Corruption Watch), Mahmudi (Poros Pemuda Jawa Timur), mantan Ketua DPRD Jatim Fathurrosyid dan mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.
Menurut mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi Mathur sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum bisa diajak berbicara karena masih menggunakan bantuan alat pernafasan di ruang isolasi.
Aktivis Mathur Husairi yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Bangkalan pada Selasa (20/1) sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya di Jalan Teuku Umar itu dikenal sebagai aktivis vokal.
Ia juga mendukung pengusutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.
Disinggung tentang kaitannya dengan kasus mantan Bupati Bangkalan, Hasyim Muzadi menolak berandai-andai dan membiarkan polisi yang mengungkapnya hingga tuntas.
Sebelumnya, aktivis LSM dan mahasiswa lintas organisasi di Madura mengecam kasus penembakan tersebut dan meminta Polres Bangkalan maupun Polda Jatim mengusutnya tuntas.
Juru bicara aktivis mahasiswa dari Gerakan Pemuda Peduli Pamekasan Tebo Chupang mengaku prihatin dan menilai penembakan sebagai bentuk pembungkaman dalam mengkritik kebijakan Pemkab Bangkalan yang melanggar aturan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby