Jakarta, Aktual.co — Penahanan yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sutan Bhatoegana bukan hal yang mengejutkan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, penahanan yang dilakukan KPK sudah menjadi prosedur hukum baku yang pasti akan dijalankan institusi antirasuah tersebut.
“Pak Sutan sudah lama ditetapkan sebagai tersangka, dan kemarin sudah ditahan, kami mengagap itu mekanisme sudah baku di KPK dan tentu pak Sutan akan siap menghadapi tuntutan ke pengadilan untuk membuktikan dia bersalah atau tidak,” kata Benny, di gedung DPR RI, Selasa (3/2).
“Jadi itu hal yang biasa dilakukan KPK untukk siappaun yang menjadi tersangka. Itu bukan kejutan,” imbuhnya.
Pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Sutan jika diminta, sebab Sutan masih sebagai kader aktif Demokrat.
“Tentu pak Sutan masih menjadi anggota partai Demokrat kalau dibutuhkan beliau, partai selalu siap memberikan bantuan hukum sebagaimana kader-kader lain,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana, di Rumah Tahanan Kelas I Salemba, Jakarta Timur. Sutan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto akan memenuhi panggilan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas dugaan pengarahan saksi, memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010.
Saat akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Bambang beserta pimpinan KPK lainnya terlebih dulu menjumpai element pendukung anti korupsi yang berada di halaman loby gedung KPK.
BW memberikan apresiasi dan meminta dukungan serta doa agar pemberantasan korupsi tetap berlanjut. Dia juga mengungkapkan akan datang ke Mabes Polri untuk memberi contoh bahwa dia adalah penegak hukum yang berkelas.
“Saya harus datang karena sebagai penegak hukum, saya harus mematuhi hukum,” ungkap Bambang di gedung KPK, Selasa (3/2).
BW mengatakan bawasanya dia pergi ke Mabes Polri untuk memenuhi panggilan dan akan kembali lagi ke gedung KPK.
“Saya pergi untuk kembali,” ujar BW sapaan akrabnya.
Namun belum diketahui secara jelas apakah Bareskrim Mabes Polri akan melakukan penahanan terhadap BW dalam pemeriksaan nanti. Begitu pun sebaliknya, apakah Bareskrim akan melepeskan BW usai menjalani pemeriksaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polres Kupang Kota menerapkan program anti tawuran, bising dan coret-coret (TBC) untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan akibat mengkonsumsi minuman keras (Miras).
Wakil Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Polisi Yulian Perdana menjelaskan, program TBC tersebut sudah diterapkan untuk para pelajar di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Kami sudah sosialisasikan program tersebut kepada anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMA di setiap sekolah yang ada di kota ini,” kata dia di Kupang, Selasa (3/2). 
Menurut dia, program TBC tersebut merupakan program lanjutan untuk mengurangi dampak kekerasan dan aksi tawuran antarpelajar.
“Aksi tawuran sekarang bukan lagi terjadi antarpelajar, tetapi antarmahasiswa, baik yang terjadi di dalam kampus maupun di luar kampus.”
Dia mencontohkan, pada Minggu (1/2) malam, aksi perkelahian terjadi di antara mahasiswa saat pemilihan ketua mahasiswa. “Hal ini erat kaitannya dengan budaya miras yang terjadi di NTT khususnya di Kupang,” tambahnya.
Dari rilis tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) penyebab terjadinya kekerasan ada tiga, yakni stres sosial, pemahaman yang salah tentang kekerasan dan minuman keras.
“Suami pukul istri, bunuh istri serta penyelesaian masalah dengan perkelahin merupakan hal yang biasa saja di NTT,” ujarnya.
Di samping itu, miras juga menjadi faktor utama yang dapat mengakibatkan tingginya aksi kekerasan di NTT. Oleh karena itu, penyalahgunaan miras sampai menimbukan kekacauan dalam masyarakat, akah dijatuhi hukuman pidana.
“Penganiayaan, pengeroyokan, KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sampai pada tindakan pembunuhan karena mengkonsumsi miras, akan dikenakan hukuman secara aturan tindak pidana yang berlaku di negeri ini,” demikian Kompol Yulian Perdana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri memastikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya berpeluang untuk menjadi tersangka. Namun demikian, baru Bambang Widjojanto saja yang saat ini menyandang status tersangka.
“Kalau penyidik proses pidana suatu perkara ada terlapor, dari pelajari kasus dilaporkan ada unsur pidana maka siap untuk diproses hukum, penyidik akan menetapkan sebagai tersangka. Itu ketentuan KUHAPnya,” kata Kabag Penum Kombes Pol Rikwanto di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Selasa (3/2).
Rikwanto mengatakan, peluang untuk pimpinan KPK lain menjadi tersangka juga tentu harus disertai alat bukti. Namun, hingga kini Rikwanto menyatakan belum ada upaya penetapan tersangka lain dan penangkapan terhadap pimpinan KPK lainnya.
“Memang demikian mekanisme. Apabila ditemukan bukti kuat sebagai tersangka, akan dilakukan pemanggilan dan penangkapan sebagai tersangka. Baru BW sebagai tersangka yang lain belum. Saat ini belum dijadwalkan,” kata dia.
Rikwanto menambahkan, hingga saat ini sudah banyak saksi yang diperiksa terkait kasus yang menjerat Bambang Widjojanto. 
“Saksi berkembang, ada saksi berkaitan yang lain. Sampai sekarang cukup banyak, cukup banyak. Saya tidak tahu detail apakah bisa jadi tersangka apa tidak. Kita tidak boleh campuri proses penyidikan. Apakah pemeriksaan hari ini menguatkan atau tidak,” pungkas Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu