Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan tim ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015 dalam rangka menjaga keutuhan NKRI bukan hanya dilakukan di darat, melainkan juga meliputi perbatasan laut.
“Kita melakukan ekspedisi ke sejumlah titik perbatasan untuk menjaga keutuhan NKRI dengan memastikan terjaganya patok-patok perbatasan, tidak hanya di darat, tapi juga di laut,” katanya, di Pusdikpassus Batujajar, Bandung Barat, Jabar, Selasa (3/2).
Penyelenggaraan Ekspedisi NKRI tersebut menunjukkan dukungan dari komponen bangsa untuk membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan sembilan agenda prioritas atau dikenal dengan Nawa Cita.
Kegiatan ekspedisi tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, melakukan penjelajahan wilayah NKRI, terutama beberapa titik perbatasan di Indonesia dengan melewati gunung, hutan rawa dan sungai untuk memastikan terjaganya perbatasan.
Kedua, untuk kebutuhan penelitian meliputi kegiatan pendataan dan pemetaan berbagai bidang, di antaranya potensi sumber daya alam yang meliputi kajian kehutanan, geologi, potensi bencana, flora, fauna serta pemetaan sumber daya manusia berupa kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.
Ketiga, sebagai wujud pengabdian dan juga pelestarian alam dengan melakukan penghijauan melalui gerakan menanam pohon di Pulau Alor dan disebar di daerah Ende, Sumba Barat Daya dan Kupang.
“Ekspedisi ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengabdian masyarakat yang akan difokuskan pada pelestarian alam, penyuluhuan KB, dan keluarga prasejahtera.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gabungan lembaga perempuan Indonesia Beragam meminta Pemerintah menghapus produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, baik produk pemerintah pusat maupun daerah.
“Dalam 100 Hari Pemerintah Jokowi, pertimbangan gender belum menjadi komitmen, khususnya dalam hukum yang diskriminatif. Kami meminta Pemerintah Jokowi berkomitmen dalam hal itu,” kata Koordinator Indonesia Beragam, Dwi Rubiyanti di Jakarta, Selasa (3/2).
Dia menilai, tidak ada kejelasan langkah strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait penghapusan produk hukum yang diskriminatif.
Produk hukum nasional yang diskriminatif gender tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni tentang pembakuan peran gender yang mendorong terjadinya kekerasan berbasis gender serta tentang disabilitas istri sebagai alasan perceraian dan poligami.
Produk hukum daerah yang diskriminatif berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan jumlahnya meningkat dari 282 pada 2012 menjadi 365 pada 2014.
Permasalahan lain adalah jumlah aparat penegak hukum yang responsif masih terbatas dan belum ada dorongan dalam peningkatan jumlahnya.
Sementara untuk Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) sebagai perubahan atas UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pemerintah belum melibatkan masyarakat sipil yang mendorong kesetaraan gender sebagai masukan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mengajukan dua nama pergantian antarwaktu untuk Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo.
“Dua nama pengganti Puan dan Tjahjo adalah suara terbanyak kedua hasil pemilihan legislatif 2014,” kata Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Dia menyebutkan, Fraksi PDIP di DPR baru mengajukan PAW untuk Tjahjo Kumolo dan Puan Maharani yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fraksinya sudah mengajukan nama Darmawan Prasodjo untuk menggantikan Puan Maharani dan Tuti Rusdiyono menggantikan Tjahjo Kumolo.
“Sudah kami ajukan, Mbak Puan itu gantinya Darmawan Prasodjo, Pak Tjahjo itu gantinya Tuti Rusdiyono,” ujarnya.
Partainya mengalami keterlambatan PAW disebabkan kesalahan administrasi dan pelantikan PAW baru akan dilakukan setelah masa reses DPR. Pelantikan kedua orang tersebut akan dilakukan pada masa sidang ketiga tahun 2014-2015.

Artikel ini ditulis oleh: