Jakarta, Aktual.co — Peneliti Institut Riset Kepemiluan (Electoral Research Institute/ERI) Ramlan Surbakti mengatakan perlunya pemahaman bersama dari para pemangku kepentingan mengenai pemilu serentak agar memudahkan proses pembuatan produk hukum terkait hal itu.
“Pemahaman pemerintah, DPR, DPD dan penyelenggara pemilu harus disamakan untuk memudahkan proses pembuatan produk hukum Pemilu Serentak 2019,” kata Ramlan Surbakti, di Jakarta, Senin (2/2).
Setidaknya ada dua undang-undang yang harus dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemilu serentak, yakni UU Pemilu Serentak Nasional dan Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi Pemilu Lokal Serentak Tingkat Provinsi.
Pemilu serentak lokal memerlukan jeda waktu sekitar dua atau tiga tahun setelah pemilu serentak nasional agar penyelenggaraan dua pemilu tersebut mudah dikelola.
Selain itu, adanya jeda waktu juga memudahkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengusulkan sistem pemilu legislatif yang yang digunakan sebaiknya adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup agar tercipta hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
ERI merekomendasikan pada pemangku kepentingan untuk memisahkan pemilu serentak nasional dan dan lokal agar meningkatkan kualitas hasil pilihan rakyat. Dengan pemisahan pemilu serentak, perhatian pemilih tidak terpecah pada pilihan yang banyak dalam waktu yang terbatas di bilik suara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Mabes Polri yakin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bakal jadi tersangka terkait laporan dugaan melakukan pertemuan dengan pihak elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Nanti yang menetapkan tersangka itu penyidik, pertimbangan penyidik bagaimana tapi pasti jadi (tersangka),” kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso di Jakarta, Selasa (3/2).
Irjen Budi mengatakan, penyidik kepolisian secepatnya akan melayangkan surat panggilan kepada AS. Namun Budi menuturkan penyidik yang akan mempertimbangkan pemanggilan AS dengan status sebagai saksi atau tersangka.
Pemanggilan salah satu pimpinan KPK itu, menurut jenderal polisi bintang dua itu bakal dilakukan setelah penyidik kepolisian menyatakan cukup bukti.
Saat ini, penyidik Mabes Polri telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) terkait kasus AS itu. Namun, polisi belum menyimpulkan AS sebagai tersangka kasus yang dilaporkan pegiat KPK Watch Indonesia itu.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/75/1/2015/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2015.
Yusuf menduga Abraham kerap beraktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK.
Abraham terancam dijerat Undang-undang KPK Pasal 36 junto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK.
Yusuf melaporkan Abraham berdasarkan informasi melalui Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”.
Artikel itu mengungkapkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso mengaku, pihaknya belum menerima permohonan perlindungan dari Feriyani Lim, perempuan yang mengadukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan dugaan pemalsuan dokumen.
“Pengajuan belum, Hanya, dia (Feriyani) bersedia mengajukan laporan kepada kami (Polri),” kata Budi di Mabes Polri, Selasa (3/2).
Budi menuturkan Feriyani menyatakan telah bersedia untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang dapat menjerat pimpinan KPK itu.
Menurut dia, Feriyani berstatus sebagai tersangka pemalsuan dokumen di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Polda Sulselbar).
Namun status Feriyani di Bareskrim Mabes Polri sebagai pelapor tuduhan pemalsuan dokumen.
Budi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menindaklanjuti permohonan perlindungan yang diajukan Feriyani.
Tim pengacara Feriyani mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna mengajukan permohonan perlindungan pada Senin (2/2).
Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengungkapkan Feriyani melaporkan AS dan US ke Bareskrim pada Minggu (1/2) malam.
Dijelaskan Rikwanto, Feriyani melaporkan AS dan UK dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suatu daerah ke Makassar Sulawesi Selatan pada 2007. Feriyani mengadukan AS dan UK berdasarkan Laporan Polisi Nomor TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015.
AS dan UK dituduh memalsukan dokumen kepada instansi sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 telah diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto, dalam kasus mengarahkan keterangan saksi di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/2).
Kabareskrim Polri Irjen Budi Waseso menyebut, wakil ketua KPK itu akan dimintai keterangan tambahan. “Jadwalnya sih hari ini untuk dilakukan pemeriksaan tambahan,” kata dia di Mabes Polri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bambang Widjojanto dengan didampingi pengacaranya akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri pukul 10.00 WIB. Namun demikian, Budi tak tahu apakah akan melakukan penahanan terhadap Bambang.
“‎Itu pertimbangannya penydik nanti, saya tak bisa sampaikan ditahan atau tidak.”
BW akan dimintai keterangan tambahan, soal penangkapan tanggal 23 Januari lalu, ‎BW menolak delapan pernyataan penyidik. Budi Waseso menegaskan hal tersebut akan ditanyakan lagi.
“Akan ditanyakan kembali. (Ada perbaikan-perbaikan) Oh iya karena materi itu harus dijawab,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu