Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Kota Cimahi, Jabar, mengembangkan program ‘E-Library’ atau perpustakaan elektronik pada 2015 untuk meningkatkan masyarakat gemar membaca dengan mudah.

“Kami sedang mengembangkan ‘E-Library’ yang nantinya masyarakat tidak usah jauh-jauh datang ke perpustakaan,” kata Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi Chanifah Listyarini kepada wartawan di Cimahi, Rabu (21/1).

Ia menuturkan, tahapannya sedang mengumpulkan data sumber buku yang ditargetkan program tersebut dapat selesai tahun 2015.

Ia berharap, melalui program itu akan memudahkan masyarakat untuk mencari dan membaca buku yang dicarinya melalui media internet tanpa harus datang ke gedung perpustakaan.

“Masyarakat cukup megakses web kita saja, kemudian memilih buku yang mau dibaca,” katanya.

Chanifah menambahkan program lainnya di tahun 2015 yakni optimalisasi program Cimahi Reading Habbit (CRH) yang bertujuan meningkatkan gemar membaca sejak dini.

Selain itu, lanjut dia, perpustakaan keliling dengan mendatangi masyarakat khususnya sekolah yang jauh dari perpustakaan atau kurang memadainya fasilitas perpustakaan di sekolah.

“Perpustakaan keliling itu setiap hari berkeliling mengunjungi sekolah secara giliran,” katanya.

Sementara itu, tingkat kunjungan ke Perpustakaan Umum Kota Cimahi tahun 2014 mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang tercatat di Perpustakaan, jumlah pengunjung setiap bulannya rata-rata mencapai dua ribuan orang, sebelumnya hanya mencapai angka pengunjung rata-rata 500 orang setiap bulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ratifikasi kerjasama ektradisi antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini dan Vietnam, dinilai ampuh memulangkan pelaku kejahatan korupsi maupun kriminalitas lainnya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahyaa, di Ruang Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
“Ratifikasi itu penting dijadikan UU karena dia bisa dijadikan salah satu instrumen ampuh untuk memulangkan para pelaku tindak kejahatan, korupsi atau kriminal lainnya,” kata Tantowi.
Selain ekstradisi untuk memulangkan pelaku kejahatan, ada sejumlah instrumen lain yang tentunya berada dan melekat pada lembaga penegak hukum seperti kejaksaan maupun kepolisian.
“Iya betul sekali, bahwa perjanjian kerjasama ekstradisi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya instrumen untuk memulangkan para koruptor yang bersembunyi dinegara-negara lain, seperti polisi punya instrumen kerjasama pemberian bantuan dalam bidang hukum kepada negara yang bekerjsama, dan itu bisa menjadi instrumen untuk memulangkn para koruptor. Kemudian instrumen serupa bisa digunakan yaitu pola kerjasama antara kejaksaan kita dengan kejaksaan negara sahabat dalam memulangkan para tersangka tipikor dan lainnya,” ujarnya.
Namun, penggunaan instrumen tersebut juga sering menghambat tugas kepolisian dan kejaksaan, yakni keengganan dari negara yang diminta untuk bekerjasama dengan alasan uang yang masuk sudah terlalu besar, sehingga rintangan yang menjadi permasalahan sendiri jadi tidak semudah yang dikatakan.
“Seperti pemerintah Singapura yang tidak serta merta meski instrumen ada bisa langsung memulangkan aset-aset (tipikor) yang ditanam di sana.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR F PDIP Ono Surono berjanji akan mengkaji ulang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dinilai rugikan nelayan.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji secara komprehensif buah dari permen yang dibuat.
“Apabila kebijakan itu memunculkan masalah baru, maka wajib dievaluasi,” kata Ono, di Jakarta, Rabu (21/1).
Menteei Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diagendakan rapat dengan Komisi IV DPR hari ini. Sebelum rapat digelar, berbagai himpunan nelayan mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPR.
Mereka kecewa dengan kebijakan menteri yang tak melibatkan pihak himpunan nelayan dalam membuat kebijakan strategis.

Artikel ini ditulis oleh: