Jakarta, Aktual.co — DPD RI akan menyampaikan usul hak bertanya kepada Presiden RI terkait naik dan turunnya harga BBM yang ternyata tidak diikuti oleh penurunan harga kebutuhan pokok termasuk gas elpiji maupun ongkos kendaraan umum.
“Pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM, harga-harga lainnya ikut naik. Namun, pada saat Pemerintah menurunkan kembali harga BBM, tapi harga-harga lainnya seperti sembako, gas elpiji, dan ongkos kendaraan umum tidak mau turun,” kata Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, AM Fatwa, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut AM Fatwa, masyarakat di daerah mengalami kesulitan setelah Pemerintah menurunkan kembali harga BBM, karena tidak diikuti oleh penurunan harga-harga lainnya.
Karena itu, kata dia, DPD RI akan menggunakan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan penjelasan secara langsung dalam sidang paripurna DPD RI guna menyikapi perkembangan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 53 anggota dari 132 anggota DPD RI yang menandatangani usul hak bertanya.
“Jumlah itu sudah jauh melampaui dari persyaratan yang diatur dalam UU MD3 yakni diusulkan oleh minimal 25 persen anggota atau minimal 33 orang anggota,” katanya.
Menurut Fatwa, hak bertanya itu adalah hak dasar anggota parlemen yang bisa digunakan saja untuk meminta penjelasan dari Presiden jika ada hal-hal yang strategis terkait kepentingan bangsa dan negara.
Fatwa menambahkan, hingga saat ini DPD RI baru dua kali mengajukan usul hak bertanya kepada Presiden.
Usul hak bertanya yang pertama yakni meminta penjelasan soal kebijakan mobil murah di tengah kebijakan pengetatan energi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada awal tahun 2014.
Hak bertanya yang diajukan oleh anggota DPD RI itu, kemudian dijawab secara tertulis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Fatwa, hak bertanya dari anggota DPD RI cukup sampai dijawab oleh Presiden RI atau dijawab oleh Pemerintah dalam forum sidang paripurna DPD RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa tiga legislator Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai saksi kasus korupsi penggunaan APBD Kabupaten Cirebon untuk belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2009-2012.
“Lima saksi memenuhi pemanggilan penyidik untuk diperiksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (3/2).
Kelima saksi anggota DPRD itu diperiksa terkait kasusyang menjerat Wakil Bupati Cirebon yang juga mantan Ketua DPRD periode 2009-2013, Tasiya Soemadi (TS), Subekti Sunoto (SS), Ketua DPC PDIP Kecamatan Kedawung, dan Emon Purnomo (EP), Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon.
Kelima saksi itu, B Kasiyono, Rudiana, dan Aminah (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PDIP). Zaenal A Wa’ud (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PKB) dan Yuningsih (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PKB).
Tony menjelaskan, kelima anggota dewan itu ditanyai soal kronologis dan mekanisme pengumpulan informasi kebutuhan masyarakat dari daerah pemilih para saksi yang akan dimanfaatkan dalam program bantuan sosial ataupun hibah, dimana nantinya diajukan melalui Bupati untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
“Selain itu pula mengenai tahu atau tidaknya atas dugaan terjadinya pemotongan dana atau kegiatan fiktif dari dana bantuan sosial maupun hibah yang dilakukan oleh para tersangka,” katanya.
Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa lima legislator DPRD Kabupaten Cirebon asal PDIP, Mustofa (Ketua DPRD Kabupaten Cirebon), Yoyo Siswoyo (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon), Aan Setiawan (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon), Suherman (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon) dan Agus Kurniawan (Anggota DPRD Kabupaten Cirebon).
Tersangka TS pernah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Kasus itu saat TS masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009-2013 sedangkan bupatinya dijabat oleh Dedi Supardi.
Tim Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejagung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah memeriksa sekitar 260 warga Kabupaten Cirebon yang menerima dana bansos APBD tahun 2009-2012.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Bambang Widjoyanto, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan penyidik Bareskrim Polri tidak memiliki alasan untuk menahan kliennya.
Menurut dia, jika penyidik tetap bersikeras melakukan penahanan, maka sudah jelas terjadi kriminalisasi oleh Polri terhadap Bambang.
Nursyahbani pun memastikan, wakil ketua KPK itu tidak akan melarikan diri. Dia juga menjamin bahwa kliennya tidak akan menghilangkan barang bukti.
“(Jika ditahan) jelas kriminalisasi terbukti. BW kooperatif mendatangi Mabes Polri untuk diperiksa. Tidak ada penghilangan barang bukti,” tegas Nursyahbani di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/2).
Namun, Nursyahbani pun tak menampik berdasarkan pengalamannya sebagai advokat, bisa saja penyidik membuat dan melihat atau mempersepsikan BW tidak kooperatif. Dari situ, lanjut Nur, alasan terkait penahanan bisa dikeluarkan penyidik.
Meski begitu, hingga pukul 18.10 WIB atau sudah selama enam jam diperiksa, Nursyahbani belum mendapat informasi bahwa pria yang akran disapa BW ini akan ditahan.
“Pengalaman saya, kalau klien saya itu menjawab tidak tahu, tidak menjawab dan itu sama mempersulit pemeriksaan. Mungkin itu bisa saja jadi alasan polisi untuk menahan,” jelasnya.
Kemudian menurut Nur, hingga saat ini para kuasa hukum BW juga tidak pernah diperlihatkan surat perintah penyidikan atau sprindik oleh penyidik. Bahkan saat diminta oleh kuasa hukum lainnya soal sprindik, penyidik dengan lantang menjawab tidak bisa.
“Kita mau lihat sprindik saja tidak bisa?,” cetusnya. “Apa ada ya larangan atau aturan saya tidak memperlihatkan sprindik,” ujar Nur menirukan pernyataan para penyidik saat diminta menunjukan sprindik BW.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu