Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat menilai kegiatan promosi yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah lebih cenderung jalan di tempat.

“Selama ini apa yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB hanya jalan di tempat dan tidak berjalan maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD NTB Syarifudin di Mataram, Rabu (21/1).

Menurutnya, kegiatan promosi pariwisata yang dijalankan BPPD NTB cenderung fluktuatif. Ini terbukti, dari berbagai kegiatan promosi yang dilakukan BPPD ke berbagai negara tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata di provinsi itu.

“Sampai saat ini kami belum melihat apa kontribusi BPPD terhadap pariwisata di daerah ini, padahal anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi mencapai Rp6 miliar,” katanya.

Kata dia, selama ini pihaknya telah banyak menerima keluhan dari para pelaku wisata di daerah ini, termasuk sejumlah tokoh masyarakat tentang kiprah BPPD dalam melakukan promosi pariwisata.

“Sebagai salah badan promosi mestinya mereka bisa lebih serius dan jujur memberikan informasi kepada publik. Percuma saja daerah ini mendapat peringkat pertama nasional dalam keterbukaan informasi publik kalau ternyata tidak dibarengi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Selain tidak dibarengi promosi yang maksimal, menurutnya, pariwisata NTB juga masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya akses infrakstruktur menuju ke sejumlah destinasi wisata masih belum memadai.

“Jangan kita gencar promosi tetapi tidak dibarengi dengan infrastruktur yang layak,” ujarnya.

 Sementara itu, Pimpinan Lombok Hotel Association (LHA) Stephen Serphane tidak memungkiri sejumlah pelaku pariwisata mengeluhkan peran dan fungsi BPPD.

“Inilah mengapa kami melihat pariwisata NTB belum bisa berkembang,” katanya.

Selain itu, mereka juga merisaukan munculnya wacana tentang NTB yang menjadi salah satu daerah yang akan mengembangkan wisata syariah.

“Sejumlah pelaku pariwisata memprediksikan bahwa angka kunjungan wisatawan akan turun jika Nusa Tenggara Barat (NTB) benar-benar menerapkan model wisata syariah,” katanya.

Ia melanjutkan, saat ini potensi wisata di NTB mulai dilirik berbagai wisatawan lokal dan mancanegara, sehingga diharapkan pemerintah pandai dalam mengemas “branding”.

Ketepatan mengemas konsep wisata, tentu akan berpengaruh dan akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Ia tidak memungkiri potensi untuk mendatangkan wisatawan dari Timur Tengah pun tidak dapat diabaikan. Selama ini, wisatawan dari Timur Tengah memang lebih memilih Malaysia sebagai tempat berwisata.

“Namun jangan sampai karena terfokus untuk menarik kunjungan wisatawan Timur Tengah, lantas pasar wisata yang sudah ada menjadi tidak dipikirkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pemerintah hendaknya tetap memikirkan potensi pasar wisata di NTB saat ini, yang dikhawatirkan akan tergerus oleh pengembangan “branding” baru tersebut.

Wacana ‘branding’ baru sebagai wisata syariah, menurut sejumlah pihak, dapat mempengaruhi daya jual pariwisata NTB di mata dunia. Karenanya, pemerintah diharapkan benar-benar dapat mengkaji berbagai bentuk kelebihan dan kekurangannya bila syariah dikembangkan di NTB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin menilai sudah ada yurisprudensi bahwa keputusan strategis bisa diambil tanpa harus melibatkan lima pimpinan komisi anti rasuah.
“Sudah ada Yuriprudensi tentang penandatangan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun di KPK hanya ada dua pimpinan,” ujar Jasin, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (21/1).
Ia mengatakan, ketika kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah bergulir, KPK ketika itu hanya dikomandani dua pimpin saja, yakni M Jasin dan Haryoni Umar.
Ketika itu, diakui Jasin dirinya dan Haryono Umar, kerap membuat keputusan strategis, termasuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Menurut dia, dua pimpinan sekalipun sudah memenuhi prinsip kolektif kolegial. “Saat tinggal dua orang (pimpinan KPK) saya dan haryono, kami menandatangani banyak kasus dari lid ke dik, mentersangkakan banyak orang, dan saat penuntutan  di pengadilan tidak di permasalahkan,” kata Jasin yang kini menjabat Irjen Kementrian Agama (Kemenag) ini.
Sebelumnya, pendiri KPK, Prof Romly Kartasasmita menilai, penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka cacat hukum. Pasalnya penetapan BG sebagai tersangka tidak diputuskan oleh lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Yang teken itu siapa? penetapan BG yang tanda tangan sprindiknya itu dua, empat atau lima orang?. Itu seharusnya lima-limanya, kalau empat saja sudah cacat hukum apalagi dua,” kata Prof Romly kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri membentuk tim investigasi guna memeriksa keabsahan administrasi pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga.
“Kami sudah membentuk tim dengan Dirjen, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Kepegawaian terkait untuk melakukan penelitian terhadap Sekda Sumatera Utara ini,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung di Jakarta, Rabu (21/1).
Tim investigasi tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu mengenai dua hal, yakni kejelasan status hukum dan keabsahan administrasi pelantikan Hasban Ritonga sebagai Sekda.
Yuswandi mengaku pihaknya telah bertemu dengan Hasban di Jakarta, Selasa malam (20/1), guna meminta klarifikasi terkait kasus hukum yang menyebabkan dia berstatus terdakwa dan sempat mendekam di sel tahanan Mabes Polri.
“Semalam, pukul 18.00 sampai 20.00 WIB, yang bersangkutan sudah bertemu dengan tim kami untuk kami minta penjelasan terkait perkembangan status hukumnya. Posisi beliau (Hasban) saat ini adalah terdakwa dan sudah menjalani lima kali persidangan,” jelasnya.
Namun, dengan status hukum Hasban tersebut, Yuswandi mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta memberhentikan yang bersangkutan dengan alasan menunggu hasil investigasi tim tersebut.
“Kami berharap hasil penelitian tim ini secepatnya bisa disampaikan kepada pimpinan, Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, karena keputusan akhirnya ada di tangan Presiden Joko Widodo,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menerima catatan dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho bahwa tiga calon sekda memiliki rekam jejak bersih dan baik.
“Untuk menjadi calon Sekda itu kan harus ‘clean and clear’, artinya selain memenuhi syarat kepangkatan juga tidak boleh tersangkut kasus hukum apalagi ini berstatus terdakwa. Sayangnya, saat diusulkan ke saya, catatan Gubernur mengatakan ketiga calon itu telah ‘clear and clean’,” kata Tjahjo.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, saat proses seleksi calon sekda di Tim Penilai Akhir (TPA) dan Kemendagri, satu dari tiga nama calon tersebut tidak lolos seleksi karena ada permasalahan.
Namun, nama Hasban Ritonga, yang sejak pengajuan calon sekda sudah berstatus tersangka, tetap lolos seleksi.
“Saya ikut dalam rapat. Dari tiga nama satunya drop karena ada permasalahan. Terus tinggal dua orang. Dua orang diputuskan satu nama. Tidak ada keberatan dari TPA, dari tim juga enggak ada, juga tidak punya catatan, masukan juga tidak ada karena catatan Gubernur ‘clear and clean’. Kemudian setelah keluar Keppres, baru ada informasi bermasalah,” tambah Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan program Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes), tim penggerak PKK daerah setempat maju dalam penilaian tingkat nasional tahun 2015 dan sekaligus mewakili provinsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Pasaman, A Syafei di Lubuk Sikaping, Selasa (21/1), mengatakan kami telah melakukan persiapan menjelang penilaian KB kesehatan tingkat nasional yang dijadualkan mulai berlangsung pekan depan.

“Dalam penilaian tahun ini, PKK Kabupaten Pasaman memunculkan kegiatan KB-Kes di Kecamatan Duo Koto, dimana hasil evaluasi yang telah kami lakukan akhir tahun 2014 termasuk penilaian oleh tim provinsi,” ujarnya.

Ia menambahkan kegiatan KB-Kes yang dimotori tim penggerak PKK Kecamatan Duo Koto dan dibina penuh tim penggerak PKK Kabupaten Pasaman bersama instansi terkait, dinilai cukup berhasil dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menjelaskan sesuai dengan program pemerintah daerah, tahun anggaran 2015 pembanguan juga akan terus dilakuak dikecamatan tersebut, dan dengan majunya KB kesehatan tim penggerak PKK di kecamatan itu, diharapkan dapat ikut meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program KB.

“Aspek penilaian dilapangan sepertinya tidak ada masalah, yang terpenting bagaimana kita memadu serasikan dokumen laporan dari pihak PKK Nagari, kecamatan dan tim penggerak PKK kabupaten, berikut lengkap dengan dokumentasi foto dan audio visual seluruh kegiatannya yang telah dilakasanakan selam ini,” jelasnya.

Sehubungan dengan itu, Kepala BP2KB Pasaman, Yusnimar, menjelaskan walau Dua Koto termasuk Kecamatan paling ujung yang berbatas langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat, namun aktifitas ibu-ibu PKK setempat cukup giat dan patut kami apresiasi.

“Kegiatan dalam dalam menciptakan linkungan hidup yang bersih dan sehat, di daerah itu telah mampu membawa kecamatan tersebut mewakili Sumbar ketingkat nasional,” katanya lagi.
 

Artikel ini ditulis oleh: