Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok menantang para pengendara motor yang merasa dirugikan atas larangan motor melintas di jalur MH Thamrin. 
Kepada wartawan Ahok bahkan mempersilahkan siapa saja untuk menggugatnya ke pengadilan atas kebijakannnya tersebut.
“Kalau gugat Kita tunggu (gugatan),” kata Ahok di  Balaikota Jakarta, Rabu (21/1).
Ahok beralasan, keputusan melarang sepeda motor melintas dijalur MH Thamrin sudah melalui kajian mendalam. Kenapa tidak mobil yang dibatasi? Menjawab pertanyaan tersebut, Ahok membeberkan teori soal kemacetan.
“Itu memang teori kemacetan begitu. Kalau motor pake lahan lebih besar daripada mobil pribadi. Mobil pribadi pake lahan besar daripada bus,” ungkap Ahok.
Ahok menjelaskan satu bus bisa mengangkut seratus lebih orang, bandingkan dengan jika seratus motor dijejer. “bisa 8-10 bus,” cetusnya.
“Kalau semua yang naik bus diturunin pake motor, itu bisa seolah-olah busnya ada sampai 8 atau berapa. Mobil pribadi juga sama,” ungkapnya.
Untuk mobil, Pemprov kata Ahok juga sudah menerapkan strategi untuk menekan jumlah pemakaiannya di ibukota. “Mobil pribadi kita pakai erp,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan apabila lelang jabatan dan pelantikan tanggal 2 januari 2015 yang lalu, dibatalkan maka Gubernur ahok akan tahu. Karena dengan pembatalan tersebut secara tidak langsung banyak PNS yang akan berteriak marah, sehingga Ahok sapaan Basuki dapat mengetahui kalau diantara mereka diduga telah melakukan suap menyuap untuk menduduki atau mengisi jabatan tersebut.
“Dalam  hal ini, akan banyak diketahui siapa PNS yang sudah bayar dan siapa atasan di  pemda yang sudah terima duit. mumpung SK surat keputusan belum diterbitklan,  ini dibatalkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/1).
Uchok menambahkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk pansus PNS. Karena mulai dari lelang jabatan sampai pelantikan tanggal 2 januari 2015 ada kebocoran dalam menentukan karir PNS di Pemprov. 
“Dan kebocoran lelang jabatan ini sangat penting untulk dibongkar oleh DPR agar bisa memperbaiki sistem lelang jabatan, dan mengetahui siapa siapa PNS sudah melakukan dalam suap menyuap ini,” tutupnya
Untuk diketahui rencananya besok, Kamis (22/1) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali melantik 700 pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV. Pelantikan itu dilakukan untuk melengkapi 1.835 posisi yang sempat kosong setelah pelantikan PNS masal yang dilakukan Ahok pada awal tahun lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid