Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri saat ini masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad terkait dengan kasus pertemuan dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pelaporan pemalsuan dokumen.  “Memang kita masuk ke porses penyidik atas laporan dimana terlapornya adalah AS, namun demikian poroses ini masih berjalan kita masih berupaya mengumpulkan alat bukti yang sah apakah nanti bisa menetapakan AS tersangka,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie ketika dihubungi, Senin (2/2). 
Dia pun mengklaim, sejauh ini Mabes Polri masih terus nengumpulkan bukti. Dia pun membantah telah menetapkan dua pimpinan lembaga lain, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja sebagai tersangka. 
“Jadi ini masih proses, belum ada penetapan tersangka. Yang lainnya juga masih proses,” kata dia.
Dia mengatakan, Mabes Polri dalam menangani pengaduan masyarakat sangat menerapkan kehati-hatian. Hal tersebut untuk menghindari kesan kriminalisasi hukum seperti yang terjadi ketika menangkap Bambang Widjojanto.
“Sikap kehati-hatian penyidik ini kita melakukan tidak ada kesan bahwa Mabes Polri melakukan kriminalisasi, saya luruskan istilah kriminalisasi ini. Apa yang ditangani bareskrim ini bukan rekayasa. Ini merupakan perbuatan hukum pidana,” kata dia.
Dia pun memenegaskan, kasus yang saat ini diproses bukan rekayasa. Melainkan murni perbuatan pidana hukum yang dilakukan oleh ketiga pimpinan KPK itu.
“Ini siapa yang rekayasa, Mabes Polri menerima laporan dari masyarakat, mabes terima laporan dari siapapun masyarakat. Mabes tak akan memilah, siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan. Kita memprosesnya tentu sesuai dengan prosedur yang ada, tak ada yang menimpang, kalau menyimpang, masyarakat tentu punya penilaian,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Program prioritas Sekneg bagi pelayanan Presiden dan kenegaraan, konsistensi regulasi dan kebijakan negara, akuntabilitas pengelolaan keuangan istana dan aset negara, membutuhkan dukungan penuh reformasi birokrasi.

“Program utama yang kami prioritaskan, pertama meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administratif kepada Presiden,” jelas Mensesneg Pratikno saat rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Program prioritas kedua,lanjut Pratikno, ialah peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal. Ketiga, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara.
   
Untuk itu, Kemensesneg membuat program kerja 2015-2019 dan Rencana Kerja 2015 sesuai visi, misi, kebijakan, dan program Kabinet Kerja  Presiden Joko Widodo, berikut pengawalan dalam implementasinya.

Semua program prioritas dalam Rencana Strategis Kemensesneg 2014/2015-2019, menurut Pratikno, bisa dicapai bila didukung reformasi birokrasi. Reformasi dalam arti disesuaikan dengan penataan organisasi, tugas, fungsi dan SOP seturut isi Perpres 81/2010 dan Permen PAN-RB 20/2010.
      
Lebih lanjut, mensesneg menjelaskan, program peningkatan kualitas, efektifitas, dan efisiensi pelayanan teknis dan administratif presiden itu terkait dengan penjadwalan dan teknis acara kepresidenan. Yang antara lain mencakup pula  pengelolaan aset istana dan layanan teknis kenegaraan, maupun komunikasi publik presiden.
   
“Kami juga menjalankan peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam dukungan substansi kepada presiden dan pelayanan kepada masyarakat,” serunya.
   
Terkait program prioritas kedua dan ketiga, Pratikno menjelaskan, bahwa Kemensekneg memiliki tugas dan fungsi dasar memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada presiden dan wakil presiden. Terutama, “dalam menyelenggarakan kekuasaan negara,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang