Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya bersama seluruh institusi penegakan hukum berkomitmen untuk memperkuat koordinasi terkait Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Hal itu menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi dengan pemerintah, yang diwakili empat Menteri Koordinator Kabinet Kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).
“Komisi III Bidang Polhukam yaitu bagaimana Integrity, Legal System, sesama penegak hukum dalam hal situasi yang berkembang kekinian tidak terulang kembali,” ucap Aziz, usai rapat konsultasi.
Sementara itu, mengenai perkembangan persoalan antara KPK dengan Polri, pemerintah dan DPR mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum. Pun demikian, Aziz mengharapkan, seluruh pihak juga dapat menerima apapun keputusannya dengan baik.
“Kita tunggu aja proses ini kan lagi berjalan, proses penyidikan oleh Bareskrim dan juga penyidikan di KPK, kita tunggu sampai kapan itu berjalan sebagaimana mestinya. Semua pihak diharapkan memahami dan legowo tentu dengan aturan undang-undang secara legal aspeknya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Banda Aceh, Aktual.co — Tarik ulur penggunaan bendera Aceh hingga kini belum menemukan titik temu. Pemerintah pusat mengembalikan persoalan bendera itu ke Pemerintah Aceh. Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan bendera itu mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tidak boleh digunakan.
“Pemerintah pusat menyerahkan persoalan bendera itu ke Pemerintah Aceh. Kita akan bahas lagi dengan DPR Aceh. Karena itu kan sudah disahkan dalam qanun. Jadi, harus ada pembahasan dua pihak,” ujar Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar kepada Aktual.co, Selasa (3/2).
Disebutkan, pihaknya segera menjadwalkan pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Sementara itu, Ketua Panitia Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky menyebutkan sejatinya Pemerintah Aceh membahas bersama persoalan Qanun Lambang dan Qanun Bendera Aceh tersebut.
“Dasar pemikirannya adalah kemaslahatan masyarakat Aceh. Jadi, pemerintah Aceh itu harus melibatkan DPR Aceh dalam pembahasa bendera itu,” terang Iskandar.
Iskandar menyebutkan persoalan bendera Aceh tersebut juga harus melihat aspirasi masyarakat Aceh. Sehingga, seluruh keinginan masyarakat Aceh terkait bendera bisa tertampung.
“Kita apresiasi keinginan Pemerintah Aceh untuk membahas bendera itu dengan DPR Aceh,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jajaran Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan sebuah mobil mengangkut 600 liter bahan bakar minyak jenis premium yang diduga tanpa dilengkapi izin yang sah.
“Mobil xenia warna putih dan ratusan liter bensin yang akan dijual ke luar daerah itu sudah kami amankan,” kata Paur Subag Humas Polres Barito Utara (Barut), Berigadir Riyanto di Muara Teweh, Selasa (3/2).
Ditangkapnya mobil yang saat itu petugas Lalu Lintas Polres Barito Utara menggelar razia pada Senin (2/2) di kawasan Jalan Simpang Tiga Bundaran Dargama Muara Teweh sekitar pukul 16.00 Wib.
Mobil mengangkut bensin illegal itu milik Zainal Abidin (33) warga Jalan A Yani Muara Teweh.
“Saat dilakukan pengecekan ternyata jiregen berisi bensin itu dibungkus mengggunakan kardus, guna mengelabui petugas seolah-olah dia membawa barang,” katanya.
Saat ditanya pelaku menjawab bahwa itu hanya bungkusan kue, tetapi polisi tidak tinggal diam. Kotak tersebut langsung dibuka ternyata semua kotak berisi dirijen BBM.
Untuk proses lebih lanjut pihaknya langsung menyerahkan ke Reskrim Polres setempat, atas perbuatan itu tersangka dijerat pasal berlapis dengan Pasal 55 subsider Pasal 53 jo Pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.
“Kami juga menjerat tersangka dengan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintah untuk memberikan izin pembangunan smelter PT Freeport di Gersik, Jawa Timur terus mendapatkan kritik dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai. Pemerintah seakan tidak memperhitungkan jarak yang akan ditempuh dari pertambangan di Papua menuju smelter.
“Timika- Gresik bukan jarak dekat. Sementara Gresik bisa buat smeleter untuk tangani lain. Freeport harus buat smelter di mulut tambang, dan itu sudah diputuskan di mulut tambang dan di Timika,” kata Agus kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/2).
Ia pun berpandangan, jika smelter itu dibangun di mulut tambang, tentunya akan meningkatkan value added (nilai tambah) baik bagi Freeport maupun warga Timika dan Papua sendiri.
“Saya pernah ke Freeport dan saya tahu masalah kerusakan lingkungan. Masalah teknik lingkungan, dimana bahan sampah dari galian tambang itu, dapat dibuat bahan bangunan pasti bisa. Kalau itu dibuat pabrik bata dan semen itu bagus. Sehingga menambah value added dari Freeport itu sendiri dan value added Timika dan Papua,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang