Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum tersangka dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan ternyata tidak melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selaku kuasa yang ditunjuk Budi Gunawan yakni Razman Arif Nasution dan Eggy Sudjana hanya menyampaikan sikap selaku tim kuasa hukum kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung.
“Maksud kedatangan tim kuasa dari Budi Gunawan, berdasarkan surat yang kami terima, memberikan pernyataan sikap kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, dikantornya, Jakarta, Rabu (21/1) petang.
Surat pernyataan sikap tim kuasa hukum tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tersebut berjudul “Adanya Kriminalisasi dan Fiktimisasi Akibat Tindakan Penyalahgunaan Wewenang dan Melampaui Wewenang Serta Pembiaran oleh KPK Sehubungan Penetapan Komjen Budi Gunawan Sebagai Tersangka”.
Dalam surat pernyataan sikap itu, tim kuasa hukum menyampaikan dua permintaan kepada Kejaksaan Agung. Pertama, akan melaporkan, menuntut, serta melakukan upaya hukum lainnya atas tindakan sewenang-wenang, arogan, dan pembiaran yang dilakukan KPK dengan sangkaan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.
“Kedua, mohon segera Kejaksaan Agung untuk memeriksa KPP, selanjutnya memberikan status tersangka pada pimpinan tertinggi KPK Abraham Samad sebagai penanggung jawab lembaga tersebut, karena kami miliki bukti-bukti yang cukup,” kata Tony.
Tony mengungkapkan, kedua kuasa hukum tersangka Komjen Budi Gunawan itu mendatangi gedung bundar untuk menyampaikan pernyataannya. Keduanya diterima oleh Direktur Penyidikan Pidana Khusus Suyadi dan Kasubdit Tipikor Jampidsus Sarjono Turin.
Tony memastikan, bahwa kedua kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan tidak melaporkan Abraham Samad dan petinggi KPK lainnya.
“Jadi bukan laporan, hanya pernyataan sikap, tapi di dalam pernyataan sikap itu ada dua hal yang tadi disampaikan,” tutup Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Harian DPP Demokrat, Syarief Hasan mengatakan selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II lagi dikumpulkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (21/1), itu mendengarkan pemaparan tentang geopolitik maupun geoekonomi dunia.
“Pertama kangen-kangenan. Silaturahmi. Kemudian diisi dengan pemaparan pak SBY tentang geopolitik dunia pertahanan, kekuatan politik dunia termasuk juga geopolitik ekonomi. Terlebih, soal kekuatan dunia terhadap ge politik pertahanan di asia tenggara,” ucap Syarief ketika dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telefon, di Jakarta, Rabu (21/1). 
“Dan mengajak semua dalam memberikan kontribusi yang postif dan saran-saran positif kepada pemerintahan ini bila dibutuhkan. Intinya itu,” tambahnya.
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal apakah dalam pertemuan itu juga membahas Perppu Pilkada dan Pemda yang sudah disetujui DPR untuk menjadi UU? Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan hal itu sempat disinggung pada awal pertemuan.
“Itu diawali dengan ucapan terimakasih pak SBY kepada semua pihak dan disahkan UU pilkada, tapi intinya adalah geo politk pertahanan dunia. Dan dampaknya kepada Indonesia. Dan geoekonominya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang