14 April 2026
Beranda blog Halaman 39285

Kebijakan Raja Arab Saudi bagi Kubu Konservatif

Jakarta, Aktual.co — Dua keputusan awal Raja Salman dari Arab Saudi menjadi pertanda bahwa kebijakannya di masa depan mungkin berbeda dari mendiang raja Abdullah yang dianggap relatif liberal. Pekan lalu, Raja Salman memberi bonus senilai US$20 miliar untuk rakyat, dan memecat dua ulama yang dianggap relatif liberal dari jabatan mereka.

Langkah ini bisa dipandang sebagai dukungan pada kubu konservatis dan upaya membeli dukungan politik, dua hal yang bertentangan dengan langkah modernisasi yang sebelumnya digadang-gadang. Meski motif sebenarnya bisa lebih rumit, keputusan itu memberi pertanda bagaimana sikap Salman dalam menghadapi tantangan demografi yang mengancam legitimasi kekuasaan keluarga kerajaan di tengah kekacauan regional yang sekarang terjadi.

“Kelompok tradisionalis dan modernis semakin terpisah ketika Raja Abdullah berkuasa. Tetapi Salman memiliki hubungan baik dengan kedua kubu dan masing-masing berpandangan raja berpihak pada mereka,” kata Khalil al-Khalil, seorang akademisi dan penulis dari Universitas Imam Saud. “Saya memperkirakan kelompok koservatif akan mulai menguji batasan dan menunggu apakah mereka bisa melakukannya dibawah rejim baru,” kata seorang diplomat di wilayah Teluk.

Akan tetapi, tidak jelas jika Salman akan benar-benar memperlambat atau bahkan menarik kembali, reformasi liberal mendiang Raja Abdullah yang populer di kalangan muda Arab Saudi.

Kontrak sosial Arab Saudi yang tidak tertulis menyebutkan bahwa rakyat harus setia pada raja dengan imbalan layanan sosial, standar kehidupan yang nyaman dan pemerintah yang memerintah sesuai dengan aturan Islam. Dan sekarang kontrak sosial ini terancam. Pertumbuhan penduduk yang cepat berarti pengeluaran negara untuk rakyat harus dibatasi, sementara peningkatan akses ke dunia luar membuat kelompok liberal dan konservatif mulai menentang ide kekuasaan kerajaan. Bagi Salman ancaman ini lebih besar, karena para pejuang ISIS mengatakan aksi mereka akan mendorong pemberontakan di Arab Saudi untuk menyingkirkan keluarga kerajaan Al Saud.

Mendiang Raja Abdullah berupaya melestarikan kekuasaan keluarganya dengan berbagai reformasi yang bertujuan mencetak lapangan kerja di sektor swasta dan meliberalkan masyarakat secara bertahap dengan mengendorkan aturan-aturan ketat Islam.  Tetapi dia juga bersikap keras terhadap pembangkangan politik. Masih terlalu cepat untuk mengatakan visi Salman, tetapi serangkaian keputusan yang dikeluarkan minggu lalu bisa menjadi indikasi.

Keputusan itu antara lain pemecatan Menteri Kehakiman Mohammed al-Issa dan kepala Polisi Syariah Abdulatif Al al-Sheikh yang merupakan musuh utama kubu konservatif Arab Saudi. Keputusan Salman juga meliputi penggelontoran dana sebesar US$20 miliar untuk pembayaran bonus pada rakyat dan mengurangi berbagai komite kementerian menjadi dua, satu untuk mengatasi masalah keamanan dan satu lagi untuk masalah perekonomian.

Rupiah dan Minyak Turun, Sofjan Wanandi: BI Harus Turunkan Suku Bunga Acuan

Jakarta, Aktual.co — Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS beberapa bulan terakhir serta anjloknya harga minyak dunia membawa dampak bagi pengusaha di Indonesia. Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia.

“Rupiah kita setelah inflasi kan menurun, kalau ekspor bisa bertambah saya pikir Rupiah bisa menguat kembali,” ujar Sofjan usai Dialog Investasi Nasional di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (3/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, yang bisa dilakukan Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) adalah menurunkan suku bunga acuannya atau BI rate. “Turunkan secepatnya karena kan sekarang ini kita sudah deflasi,” pungkasnya.

Menurutnya, bagi pengusaha yang terpenting adalah membuat pelemahan Rupiah tersebut tidak terlalau berdampak buruk.

“Ya pintar-pintarnya pengusaha ajalah, bisa ekspor ya ekspor tingkatkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PDIP: Panggil Hasto, Komisi III Sudah Punya Pertimbangan

Jakarta, Aktual.co — Rencana komisi III DPR RI mengundang Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, untuk mendengarkan secara detail terkait polemik pertemuan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi partai, mendapat dukungan dari politisi partai banteng moncong putih tersebut.
Politisi Senior PDIP, Hendrawan Supratikno berpandangan bila pemanggilan yang dilakukan tentunya sudah ada pertimbangan yang jelas.
“Bila komisi III yang membawahi bidang hukum menilai ini perlu, itu berarti pertimbanganya sudah jelas bahwa tujuannya untuk menghilangkan misteri-misteri (ketidakpastian) dalam proses demokrasi,” ucap Hendrawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2).
Sehingga, pemanggilan yang ditujukan kepada Hasto tidak menjadi persoalan. Anggota DPR RI itu berpendapat, pemanggilan akan memberikan kejelasan dalam polemik yang berkembang di masyarakat, sebagai bentuk proses demokratisasi.
“Dalam proses demokratisasi kedepan, untuk membudayakan dan memperadabkan demokrasi, kita harus mulai membiasakan diri untuk main di medan terang benderang. Tidak bisa kita dalam demokrasi kita bermain ditengah ‘misteri’. karena demokrasi berteman dengan transparansi dan kepastian hukum.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

DPR: PT Freeport Jangan Sepelekan Masyarakat Papua

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Papua, Peggi Patricia Pattipi menyatakan, masyarakat Papua akan marah bila PT Freeport tetap membangun smelter di luar Papua.
“Pasti, masyarakat Papua akan marah dan akan terjadi keributan bila PT Freeport tetap membangun smelter di Gresik,” kata Peggi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Oleh karena itu, PT Freeport harus memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.
“Jangan sepelekan kami, jangan remehkan sumber daya alam kami,” kata politisi PKB itu.
Dikatakannya, bila PT Freeport membangun smelter di Papua, maka dirinya yakin, masyarakat Papua akan menjaga dengan baik.
“Selama ini kan karena ada kesenjangan terhadap masyarakat Papua. Saya jamin dan garansi bila smelter dibangun di Papua, masyarakat Papua akan menjaga sepenuhnya, akan amanlah,” kata Peggi.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dan juga memperhatikan kepedulian dari DPR RI.
“Saya berharap pemerintah harus perhatikan aspirasi masyarakat Papua yang minta melalui pimpinan DPR RI. Pemerintah harus kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk membangun smelter itu. Pembangunan smelter akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Papua dan Indonesia,” sebut Peggi.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi III Pertanyakan Pernyataan Pratikno Soal BG

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mempertanyakan statemen Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang menyampaikan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan tidak dilantik sebagai Kapolri.
“Saya sendiri belum dengar pernyataan itu.  Harusnya Presiden Jokowi yang sampaikan itu. Karena Presiden yang  bilang penundaan itu karena menunggu proses hukum BG,” kata Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2)
Katanya, kalau Presiden Jokowi yang menyampaikan pernyataan tersebut, tentu masyarakat akan percaya.
“Kalau presiden yang sampaikan, publik akan yakini. Tapi karena  bukan presiden, dipertanyakan legiitimasinya,” kata Nasir.
“Perlu diklarifikasi apakah pernyataan itu sifatnya pribadi atau sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sebab apa yang disampaikan Supratikno itu tak jauh beda dengan apa yang disampaikan tim independen,” imbuh Politisi PKS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Ditjen Pajak Sandera Tiga Orang Penunggak Pajak

Jakarta, Aktual.co —  Direktorat Jenderal Pajak menyandera tiga orang penanggung pajak di wilayah Kantor Wilayah DJP Jatim I yakni IS, OHL dan juga KMS di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Porong dan Lapas Sukun Malang.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna, Selasa (3/2), mengatakan, dua orang penanggung pajak yaitu IS dan OHL merupakan penanggung pajak PT PWD yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan menunggak pajak Rp2,99 miliar.
“Sementara itu, KMS sebagai penanggung pajak PT SPT terdaftar di KPP Surabaya Pabean Cantikan menunggak pajak sebesar Rp900 juta,” katanya di Lapas Porong.
Ia mengemukakan, Sesuai engan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
“Secara nasional jumlah penanggung pajak yang disandera sebanyak 57 orang dengan jumlah pajak tertanggung sebanyak Rp1,2 triliun,” katanya.
Ia mengatakan, selain melakukan penyanderaan pihaknya juga melakukan pencekalan keluar negeri terhadap 490 orang dengan jumlah tertanggung pajak sebanyak Rp3 triliun.
“Seluruh penyanderaan yang dilakukan ini sudah melalui proses panjang dan juga sudah melalui proses incraht pajak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jatim 1 Ken Dwi mengatakan, pada tahun 2009 Kanwil DJP Jatim 1 telah melakukan penyanderaan satu wajib pajak.
“Sedangkan tahun 2014 wajib pajak yang diusulkan oleh Kanwil DJP Jatim 1 dan telah disetujui untuk disandera sebanyak tujuh orang penanggung pajak dengan nilai utang pajak sebanyak Rp8,12 miliar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain