Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015). Di depan anggota DPR, Susi mengatakan dirinya akan konsisten memberantas kapal-kapal tak berizin. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Jakarta, Aktual.co — Jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum terlihat kinerja dari Jokowi-JK.
“Dalam 100 hari ini, langkah-langkah sudah dilakukan tapi aktualisasinya belum, belum terlihat apakah KIS, KIP, KKS. Yang ada program-program yang lama,” kata anggota DPR RI , Dimyati Natakusumah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Bahkan, kebijakan yang dibuat Jokowi seperti nomenklatur kementerian terkesan dipaksakan.
“Juga dalam pengangkatan seseorang dan memilih seseorang. Harusnya the right man in the right place,” sebut dia.
Jokowi juga perlu melakukan penataan internal seperti kasus pelantikan Kapolri.
“Harusnya ada pembelajaran terlebih dulu, rekonsiliasi di intenal,” sebut dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Christopher, 23 tahun yang merupakan pengendara maut di diketahui adalah anak seorang pengusaha. Christopher menabrak sejumlah motor dan mobil di Jalan Arteri, Pondok Indah hingga menewaskan empat orang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul meski membenarkan hal tersebut. Namun Martinus tak menyebutkan secara rinci usaha yang digeluti ayah dari pelaku tersebut.
“Pelaku diketahui adalah anak seorang pengusaha swasta. Mengenai jenis usahanya, ada lah pokoknya,” kata Martinus di Polres Jakarta Selatan, Rabu (21/1).
Dia memastikan, bahwa bapak dari Christopher bukan pejabat tapi pengusaha. “Pokoknya pengusaha, bedanya pengusaha biasa dengan tidak, apa?”
Menurut Martinus, bapak dari Christoper telah berada di Polres Jaksel sejak pagi untuk dimintai keterangan, yang nantinya akan dikonfrontir dengan keterangan pelaku dan saksi.
“Ya, masih kita gali informasinya lebih lanjut,” kata Martinus
Sebelumnya, tetangga depan rumah Christopher di Jalan Niaga Pondok Piang, Ica mengatakan, Christopher sudah pindah rumah dari Jalan Niaga. “Sudah lama rumah itu kosong. Pak Krishna punya anak cewek, dan cowok namanya Christopher.”
Menurut keterangan Ica, ayah Christopher yang bernama Krishna itu bekerja di bidang properti. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci di mana ayahnya itu bekerja. “Dia pengusaha real estate,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
Jakarta, Aktual.co — Anggota komisi XI Muhammad Misbakhun mengatakan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN perlu persiapan rencana bisnis. Persiapan itu dimaksudkan agar dapat menguji kinerja PMN.
“Rencana bisnisnya harus disiapkan dengan baik. Kalau bisnis plan-nya disiapkan dengan baik, DPR bisa menguji cara kerja mereka, dan kita bisa mengukur dari itu,” kata Misbakhun di DPR, Jakarta, Rabu (21/1).
Misbakhun mengatakan untuk melakukan ekspansi, Pemerintah perlu dana Rp290 triliun. Pemerintah butuh dukungan BUMN sebagai pelaksana proyeknya supaya tidak jatuh pada pihak swasta yang tidak jelas asal muasalnya.
Menurutnya, PMN ini sangat realislitis sekali rasionalitasnya dalam penyertaan modal negara. Diharapkan penyertaan modal dapat memperkuat struktur modal BUMN padat karya. Selain itu, PMN bisa mendukung ekspansi Pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dalam kaitannya untuk pembangunan pelabuhan dengan membangun jalan masuk ke pelabuhan dan membangun dok kapal dan lain-lainnya.
“Nah ini kan mereka membutuhkan kekuatan modal supaya mereka bisa menjalankan proyeknya dan kita memang harus mengetahui bisnis plan-nya seperti apa. Permodalan ini juga diperlukan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini jadi kendala dibidang permodalan,” kata Misbakhun.
Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan, program ini bagus untuk menaikkan belanja modal dan mendukung kinerja BUMN dan tugas BUMN dalam mengerjakan proyek Pemerintah agar selesai lebih cepat yang membutuhkan modal besar.
“Namun kita tidak begitu saja menyetujui, kita perlu kritisi dulu cara kerja PMN itu,” tutup Misbakhun.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
Jakarta, Aktual.co — Langkah Pemerintah Provinsi Jakarta membatasi jalur lintas sepeda motor di sekitaran MH Thamrin dianggap tindakan pilih kasih. Sebab Pemprov lebih memilih membatasi motor, sedang mobil tidak.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama menolak dianggap berpihak pada pengendara mobil pribadi. Menurutnya, pemprov sudah menyiapkan strategi untuk menekan jumlah pengendara mobil pribadi di Ibukota.
“Kita batasi mobil anda dengan ERP (Electronic Road Pricing),” kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (21/1).
Selain itu, untuk mobil-mobil yang umurnya sudah tua, pemprov juga sudah menyiapkan ‘jurus’ agar mobil tua tidak menyusahkan jika mogok.
“Supaya gak macam-macam pajaknya lebih mahal. Itu kita lagi mau (kaji),” tambahnya.
Namun Ahok tidak bisa menjanjikan kapan kedua program tersebut akan mulai terlaksana. Untuk program ERP, berdasarkan keterangan Kepala Dishub DKI Benjamin Bukit ERP rencananya akan mulai berlaku Juni 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
Jakarta, Aktual.co — Mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II lagi dikumpulkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (21/1).
Mantan Menpora Roy Suryo membenarkan eks menteri KIB II sedang berkumpul di Cikeas, kata dia, acara tersebut lebih-lebih hanya untuk kumpul-kumpul lepas kangen.
“Kita hanya kumpul-kumpul,” ucapnya.
Roy mengatakan banyak mantan menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia tidak merinci siapa saja yang hadir di Cikeas.
Seperti diwartakan, SBY bersuara terkait konflik pemilihan Kapolri. Ia menanggapi adanya usaha “pembersihan orang-orang SBY” dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
“Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga ‘provokasi’, yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan ‘orang-orang SBY’, baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan,” kata SBY dalam akun Facebook pribadi miliknya yang ditulis pada Minggu (18/1/2015).
SBY yang mendengar isu tersebut langsung kaget. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.
“Saya terhenyak,” tulis SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
