Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah telah terjadi “bersih-bersih” atau penggantian secara besar-besaran terhadap sejumlah pejabat di pemerintahan, khususnya kepada personil yang dianggap dekat dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Enggak lah, dulu semua aparat itu kan di bawah SBY. Sekarang semua aparat di bawah jokowi, enggak ada itu. Pejabat kan taat kepada atasan tidak kepada orang,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Rabu (21/1).
Hal tersebut disampaikan usai Jusuf Kalla menghadiri penandatanganan naskah kerja sama antara Kemenristek dan Dikti dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Apindo dengan Forum Rektor Indonesia.
Jusuf Kalla mengatakan pada saatnya pejabat di pemerintahan memang harus diganti namun itu semata-mata bukan karena orangnya petinggi sebelumnya, tapi karena memang kebutuhan.
Wapres menegaskan pemberhentian Jenderal Pol Sutarman dari Kapolri juga bukan karena dia dianggap orangnya SBY.
“Ah enggak lah, kan pd waktunya pejabat harus mengganti orang. Pak SBY dulu juga mengganti orang,” kata Wapres.
Jusuf Kalla juga membantah ada pihak yang mengupayakan memecah-belah Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarnoputi dengan SBY.
“Saya kira tidak. Masak mau dipecah belah. Dan juga tidak ada upaya bersih-bersih,” tegas Jusuf Kalla.
Presiden ke-6 Susilo Bamang Yudhoyono dalam akun facebooknya menulis dirinya mendengar isu pemerintahan saai ini sedang” bersih-bersih” orang yang duduk dipemerintahannya.
“Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga ‘provokasi’ yang bisa memecah belah kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya,” tulis SBY di akun facebooknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bakal menjerat pengemudi maut Christopher Daniel Sjarif, 22 tahun, dengan pasal berlapis.
Pasal yang bakal dikenakan yakni pasal 368 KUHP tentang perampasan dan pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia.
“Bisa saja (dikenakan Pasal soal perampasan dan kelalaian) karena mobilnya milik orang lain,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Rabu (21/1).
Martinus mengatakan, penyidik juga kemungkinan menerapkan unsur pasal lain untuk menjerat Christopher termasuk Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas.
Terkait jeratan pasal perampasan, ancaman hukuman maksimal pasal perampasan berupa penjara sembilan tahun.
Namun Martinus menuturkan polisi masih mendalami kasus tabrakan yang menewaskan empat orang tersebut karena penerapan pasal perampasan harus ada laporan polisi dari pemilik mobil.
Sebelumnya, sebuah Outlander bernomor polisi B-1658-PJE yang dikemudikan Christopher tabrakan beruntun yang melibatkan dua-tiga mobil dan beberapa motor di sepanjang Jalan Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, Selasa (20/1) malam.
Akibatnya empat orang pengemudi sepeda motor meninggal dunia yakni anggota Sabhara Polsek Metro Kebayoran Baru Aiptu Batang Onang, Wisnu Anggoro, Mustofa dan Mahyudi Herman.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu