Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Golkar versi Bali Aburizal Bakrie temui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, membahas program pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Dirinya menyarankan pemerintahan Jokowi agar melanjutkan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
“Program pemerataan itu kan banyak. Pemerataan dalam bidang pendidikan, usaha. Meskipun kita tahu program PNPM itu sangat digandrungi daerah. Karena itu saya sarankan program PNPM, juga bicara dengan presiden, presiden mengatakan PNPM harus jalan terus,” kata Pria yang akrab disapa Ical, di Jakarta, Rabu (21/1).
Selain itu, dirinya menyampaikan kepada Luhut bagaimana caranya agar program pembangunan dan infrastruktur tak hanya terpatok pada infrastruktur provinsi dan pusat, tetapi juga infrastruktur di desa.
“Kita tahu begini ratio kita sudah pada 0,43 persen di atas batas aman 0,40 karena itu program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mesti digulirkan bersamaan dengan program untuk menaikkan suatu ekonomi growth,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menganut asas praduga tak bersalah terhadap Komjen Polisi Budi Gunawan, sehingga sampai kini belum dinonaktifkan sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri walau statusnya ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Alasan belum dinonaktifkan karena kita menganut praduga tak bersalah. Apalagi Pak Gunawan tentu akan mengadakan pengadilan tambahan tentang haknya untuk diperiksa sebagai tersangka. Proses selanjutnya tentu juga ada alasan,” kata Jusuf Kalla kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (21/1).
Wapres yakin dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan tidak akan menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk melawan hukum.
“Enggak lah. Di mana dan kekuatan apa yang bisa dikerahkan,” kata Wapres.
Menanggapi adanya Komjen Pol Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung, Jusuf Kalla menilai adalah hak setiap warga negara menggunakan kekuatan hukumnya.
Dikatakan Wapres, semua warga negara tentu memiliki hak dan kekuatan hukum yang sama.
“Semua orang tentu bisa mempunyai kekuatan hukum dan upaya hukum itu kan hak masing-masing orang,” kata Jusuf Kalla.
Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Arif Nasution pada Rabu pagi, mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
Razman menilai KPK telah melakukan proses pembiaran karena menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah ditu

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tak hanya melayangkan gugatan praperadilan. Melalui kuasa hukumnya Budi Gunawan melayangkan laporan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Agung.
Pelaporan yang dilakukan BG itu, lantaran diduga kedua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto melanggar pasal 421 KUHP jo Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut, menyoal seoarang pejabat yang menyalahgunakkan kekuasaan memaksa sesorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mengatakan, sebagai warga negara Budi Gunawan sah-sah saja melaporkan hal tersebut ke Kejagung. Hal tersebut dilakukan karena, BG melihat proses yang dilakukan oleh KPK tersebut tak sesuai prosedur.
“Yang pertama kita harus hormati hak warga negara, termasuk pak BG, mungkin saja pak BG melihat proses yang dilakukan KPK tak sesuai prosedur,” kata Politikus asal Partai Hanura itu ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (21/1).
Namun demkian, kata dia, proses yang dilakukan oleh BG itu KPK harus bisa menghormati. Begitu pun sebalinya, BG pun harus menghormati KPK jika nanti mempersiapan diri untuk pembelaan BG.
“Saya kira, keduanya akan mempersiapkan diri, untuk keputusan yang diambil itu,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby