Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
15 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39292

Luncurkan Tiket Gelang, PT KCJ Tidak Keluarkan Biaya

Jakarta, Aktual.co —  PT KCJ mengaku dalam meluncurkan tiket gelang untuk para penumpang kereta rel listrik Jabodetabek tidak mengeluarkan biaya investasi. Pasalnya proyek tersebut merupakan bagian dari ekspansi bisnis perusahaan asal Jepang SONY FeliCa selaku penyedia teknologi chip tiket elektronik gaya baru tersebut. “Pengembangan dengan SONY ini tidak ada investasinya. Karena yang mengembangkan itu SONY. Investasinya nol, cuma aplikasinya saja yang dikembangkan,” ujar Dirut PT KCJ Tri Handoyo, Selasa (3/2). 
Dalam kerjasama ini, kata Tri bahwa SONY menyediakan chip yang berfungsi sebagai otak dari sistem integrasi antar moda. Sementara gelang dan kartu tiket elektronik lainnya dikembangkan operator transportasi ataupun institusi lain. 
“Gelang itu memiliki chip tipe C yang memiliki kemampuan sama dengan tiket elektronik KRL multitrip. Hanya saja, tiket elektronik KRL dari sejumlah bank itu memiliki chip tipe A dan B. Gelang tersebut memiliki ukuran lebar 1 cm dan panjang 15 cm, terbuat dari bahan karet dengan 2 kancing warna putih di ujungnya,” katanya. 
Gelang ini memiliki warna dominan hitam dan abu-abu, dengan tulisan Commuter perpaduan warna merah dan oranye di tengahnya.
“Kemampuan menerima seluruh tipe chip ini ke depannya akan memudahkan integrasi antar moda. Karena, apapun jenis kartu tiket elektronik yang nantinya dikembangkan operator transportasi, atau institusi lain, akan mampu dibaca oleh perangkat kami,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Bangun Smelter di Papua, Menteri ESDM: Freeport Terkendala Listrik

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum memberikan keputusan yang tegas soal nasib PT Freeport Indonesia (PTFI). Akan tetapi, yang pasti pemerintah akan terus menekankan kepada direksi Freeport Indonesia untuk membangun dekat lokasi operasi tambang sebagai implementasi dari UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

“Walaupun pemerintah belum memutuskan apa-apa, tapi saya selalu menekankan bahwa smelter harus dibangun di dekat area produksi. Mereka harus bangun smelter di area operasi (Papua),” kata Sudirman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurutnya, sejauh ini pemerintah telah memberikan beberapa pilihan kepada Freeport Indonesia dalam merealisasikan pembangunan smelter, namun kendala infrastruktur listrik yang kurang memadai menyebabkan mundurnya pembangunan.

Lebih lanjut, Sudirman mengaku akan terus mendorong Freeport meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah menunjuk lokasi pembangunan smelter di Gresik.

“Kita akan terus dorong dan cari cara agar Freeport bangun smelter di Papua. Pada akhirnya harus ada kompromi kan,” ungkapnya.

Pemerintah juga tidak memberikan opsi pembangunan smelter di dua lokasi antara Gresik dan Papua. Hal ini juga berkaitan dengan keekonomian dan investasi.

“kemarin (Sesudah ketemu Jokowi) saya sudah bilang bahwa tidak ada tawar-menawar soal smelter dan harus segera dibangun. Saya pikir itu akan disambut baik oleh Freeport,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tak Terima Dirazia, Puluhan Orang Ngamuk di Kecamatan Menteng

Jakarta, Aktual.co — Tak terima dirazia petugas Satpol PP, puluhan orang yang mengaku perwakilan pedagang kaki lima, Selasa (3/1) menggeruduk Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Orang-orang tersebut merasa kesal karena petugas bertindak semena-mena saat melakukan razia di kawasan Cikini. Menurut salah satu perwakilan PKL, Afandi mengatakan bahwa razia yang digelar petugas gabungan tersebut hanya dilakukan sepihak dan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu terhadap para pedagang.
“Tidak ada sosialisasi dulu, mereka langsung melakukan razia dengan membabi buta,” katanya di Kantor Kecamatan Menteng, Selasa (3/2).
Dikatakan Afandi bahkan dalam razia tersebut beberapa orang petugas Satpol PP sempat mengancam para pedagang kaki lima apabila melakukan perlawanan saat razia tersebut. “Bahkan ada seorang (ibu-ibu) pedagang yang diangkut mobil kerangkeng sambil diancam,” katanya.
Afandi menambahkan bahwa razia yang digelar oleh petugas Satpol PP tersebut terkesan pilih kasih karena hanya menertibkan sebagian tempat saja. “Kenapa hanya di sini saja, kenapa di sebelah sana tidak dilakukan penertiban. Ada apa ini? Kenapa bisa begini?,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Polda Metro Ungkap Sindak Upal Dolar Amerika Senilai Rp17,4 Miliar

Jakarta, Aktual.co —  Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran mata uang palsu (upal) Dolar Amerika Serikat dan Euro senilai Rp17,4 miliar.
“Pelaku berjumlah tiga orang warga negara asing,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiono di Jakarta Selasa (3/2).
Mujiono menyebutkan dua tersangka warga negara Kamerun dan seorang lainnya asal Guinea yang ditangkap petugas di sekitar Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada pekan lalu.
Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti mata uang palsu Dolar AS senilai Rp5,6 miliar dan mata uang Euro mencapai Rp10,8 miliar.
Mujiono menjelaskan awalnya petugas menerima informasi dugaan transaksi peredaran mata uang asing palsu.
Selanjutnya, polisi menyelidiki informasi dan bertransaksi dengan cara menyamar menjadi pembeli mata uang palsu itu.
“Ternyata tersangka membawa koper yang berisi uang palsu Dolar AS,” ujar Mujiono.
Selanjutnya, polisi mengembangkan dan menggeledah rumah salah seorang tersangka di Kemayoran Jakarta Pusat dengan menemukan mata uang Euro dan “Black” Euro.
Berdasarkan pengakuan tersangka kepada penyidik, mata uang palsu itu berasal dari Singapura akan diedarkan di Kalimantan, Sulawesi dan Syiria.
Mujiono menambahkan uang mata uang palsu itu dijual dengan perbandingan 1 : 6 misalkan uang sebesar Rp6 miliar harus dibayar senilai Rp36 miliar.
Terkait dugaan jaringan teroris, Mujiono mengaku belum dapat memastikan karena masih dalam proses pengembangan termasuk mencari pelaku yang memesan uang palsu itu di Indonesia.
“Kita juga koordinasi dengan FBI untuk mengkonfirmasi uang palsu itu beredar atau tidak di Amerika Serikat,” tutur Mujiono.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Permen Sektor Kehutanan Memusuhi Pengusaha

Jakarta, Aktual.co — Sektor kehutanan selama ini dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, seperti kelapa sawit (biomassa) dan akasia (kertas). Bahkan dalam Nawacita yang selama ini gencar diusungkan Presiden Joko Widodo, pengembangan industri kehutanan atau investasi berbasis hutan sama sekali tidak dijelaskan di dalamnya.

“Dengan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) menunjukkan bahwa tidak ada support dari pemerintah untuk hal itu (industri kehutanan),” ujar Pengamat Kebijakan Publik UI, Nurul Achyar dalam Dialog Investasi Nasional di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (3/1).

Lebih lanjut dikatakan dia, di luar negeri justru melihat sumber daya hutan sebagai full value, contohnya seperti kayu. Menurutnya, Indonesia belum bisa mengembangkan kayu secara maksimal.  Kayu selama ini dianggap hanya bisa menjadi produk mebel dan bangunan.

“Padahal jangan hanya dilihat dari hasil kayunya, tapi bisa dikembangkan ke produk-produk lain seperti berries, jamur, soil protection, biodiversity, dan sektor jasa lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Rusli Tan mengatakan peraturan pemerintah selama ini seolah memusuhi pengusaha industri, khususnya pada sektor kehutanan.

“Peraturan Menteri sangat mengerikan, seolah memusuhi pengusaha,” kata dia.

Padahal, lanjutnya, jika sektor kehutanan dapat dikembangkan secara maksimal, akan menghasilkan investasi yang besar. “Banyak invoice yang ternyata uangnya tidak masuk ke devisa negara, tapi masuk ke konsultan-konsultan tertentu.”

Dia juga mengatakan target Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meningkatkan ekspor menjadi 300 persen dinilai sangat berlebihan, terlebih lagi pada industri kehutanan.

“Dalam hal ini industri kertas, ini merupakan momok yang luar biasa karena satu per satu mati. Ketika sektor swasta yang bisa diekspor diperas habis-habisan, terutama oleh Dirjen Pajak,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DKI Terapkan Sistem Baru Penilaian PNS

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menerapkan sistem baru untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI sebelum memperoleh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dinamis secara penuh.

“Jadi, kinerja mereka (PNS) juga akan dinilai dari laporan masyarakat, laporan anak buah serta laporan dari atasannya masing-masing,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Selanjutnya, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, para pejabat tersebut juga diminta untuk mengisi lembar kinerja harian. Apabila tidak diisi, sambung dia, maka pejabat itu tidak akan menerima TKD dinamis secara penuh.

“Sebetulnya, dengan diterapkannya TKD dinamis itu, maka seluruh PNS DKI diharapkan dapat selalu bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga, tunjangan penuh pun juga bisa diraih,” ujar Ahok.

Lebih lanjut, dia menganggap pemberian TKD dinamis tersebut bukan suatu bentuk pemborosan karena TKD dinamis sebelumnya merupakan anggaran honorarium kegiatan teknis dan proyek yang dialihkan.

“Karena honorarium itu sudah dihilangkan dan dialihkan menjadi TKD dinamis, maka total pengeluaran apabila seluruh pegawai mencapai kinerja maksimal hanya 24 persen dari total APBD DKI. Dengan kata lain, TKD dinamis lebih hemat dibandingkan honorarium,” tutur Ahok.

Seperti diketahui, mulai tahun ini pendapatan PNS DKI akan mengalami peningkatan. Bagi PNS setingkat lurah akan memperoleh gaji sebesar Rp33.000.000 per bulan, camat Rp44.000.000, walikota Rp75.000.000, kepala biro Rp70.000.000 dan kepala dinas Rp75.000.000. Sedangkan, PNS bagian pelayanan akan menerima gaji sebesar Rp9.000.000.

Besaran gaji seluruh PNS DKI itu sudah termasuk dengan gaji pokok, tunjangan jabatan, TKD statis (kehadiran pegawai), TKD dinamis (tunjangan kinerja) dan tunjangan transportasi bagi para pejabat struktural seperti lurah atau kepala dinas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...39,29139,29239,293...43,539Halaman 39,292 dari 43,539

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya