Jakarta, Aktual.co — Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan tak hanya melayangkan gugatan praperadilan. Melalui kuasa hukumnya Budi Gunawan melayangkan laporan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Agung.
Pelaporan yang dilakukan BG itu, lantaran diduga kedua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto melanggar pasal 421 KUHP jo Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut, menyoal seoarang pejabat yang menyalahgunakkan kekuasaan memaksa sesorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mengatakan, sebagai warga negara Budi Gunawan sah-sah saja melaporkan hal tersebut ke Kejagung. Hal tersebut dilakukan karena, BG melihat proses yang dilakukan oleh KPK tersebut tak sesuai prosedur.
“Yang pertama kita harus hormati hak warga negara, termasuk pak BG, mungkin saja pak BG melihat proses yang dilakukan KPK tak sesuai prosedur,” kata Politikus asal Partai Hanura itu ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (21/1).
Namun demkian, kata dia, proses yang dilakukan oleh BG itu KPK harus bisa menghormati. Begitu pun sebalinya, BG pun harus menghormati KPK jika nanti mempersiapan diri untuk pembelaan BG.
“Saya kira, keduanya akan mempersiapkan diri, untuk keputusan yang diambil itu,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung, Suyadi, menyatakan pihaknya akan memberikan jawaban tak lebih dari 14 hari atas laporan pengacara Komjen Pol Budi Gunawan.
Jawaban yang dimaksud, lanjut Suyadi, apakah nantinya pengaduan tersebut masuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau tidak.
“Kami akan telaah apakah laporan ini jadi tupoksi jampidsus apa tidak. Kami akan tindaklanjuti. Tentu masalah yang disampaikan belum bisa kami jelaskan, saya kira urgensi nya kita memeriksa KPK, ya kita liat dulu,” jelas Suyadi, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/1).
Sebelumnya, Kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Arif Nasution mendatangi Gedung Bundar Kejagung untuk melaporkan pimpinan KPK ke Kejagung terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pembiaran, atau pemaksaan.
Menurutnya, pimpinan KPK sesuai Pasal 421 KUHP dan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 serta UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Korupsi.
“Kami menganggap bahwa pimpinan KPK telah melakukan proses pembiaran, Karena, kasus yang dituduhkan kepada klien kami, dengan Pak Eggi Sudjana, dan Ibu Ria, terjadi 2003 sampai 2006. Itu ada dugaan korupsi gratifikasi ketika klien kami, Pak Budi Gunawan, berpangkat brigjen, posisi sebagai kepala biro pembinaan karier, diduga menerima janji dan lain sebagainya,” kata Razman di Kejagung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby