Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku bahwa ada sejumlah permasalahan yang dibahas dalam pertemuan antara pimpinan dewan dengan empat menteri koordinator kabinet kerja.
Pada pertemuan itu disampaikan juga persoalan tentang permasalahan terkait dengan perpanjangan izin PT Freeport Indonesia oleh pemerintah.
“Banyak (yang dibahas dalam pertemuan itu). Yang pertama soal Freeport, soal freeport pertama itu tentu menyalahi aturan UU dan tentu masalah Freeport kita sudah minta kepada menteri ESDM melalui presiden supaya ini betul-betul dilihat dan dikaji kembali,” kata Setya, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/2).
Menurutnya,  masih ada permasalah ikhwal pemberian izin oleh pemerintah terhadap pembangunan Smelter Freeport yang akan dilaksanakan di Gersik, Jawa Timur, bukan di Papua.
“Kedua soal smelter ini juga harus dilaksanakan, dan kita juga sudah menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa nanti komisi VII bisa membuat Panja. Karena evaluasi masalah Freeport ini yang penting adalah kontribusi Freeport kepada pemerintah. Dan saya rasa perlu dievaluasi benar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bersyukur ketika adanya pemberian dukungan koalisi merah putih (KMP) yang bersepakat mengusung Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri. 
Pasalnya, Budi Gunawan merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu ditandai dengan mulusnya proses fit and proper tes yang dilakukan oleh komisi III DPR RI.
“Alhamdullillahirobbilalamin. Dari awal proses politik yang ada di DPR semua fraksi sepakat, hanya satu Demokrat tidak hadir di paripurna dan PAN dengan catatan, tapi yang lain kan proses politik di komisi 3 berjalan dengan baik,” ucap Puan usai melakukan rapat konsultasi dengan DPR RI, di Nusantara IV MPR RI, Senayan, Selasa (3/2).
Puan tak banyak berkomentar terkait adanya desakan dari Keyum PDIP Megawati untuk segera melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. “Itu tanya PDI Perjuangan,” jawab dia singkat.
Dia menambahkan, Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto beberapa hari lalu dinilai sebagai kesepakatan bersama dalam mendukung program pemerintah.
“Dan sama-sama membangun negara ini untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang saya tangkap dari bincang secara kekeluargaan, baik bertemu dengan pak Ical, pak Prabowo, pak Anis Matta dan lain-lainya yang ada disana. Jadi kita semua sepakat mendukung program pemerintah untuk rakyat.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sudah lima jam lebih berlalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Namun, hingga kini salah satu pimpinan KPK tersebut belum juga keluar dari Gedung Bareskrim.
Dikatakan, kuasa Hukum Bambang, Nursyahbani Katjasungkana, kliennya saat ini masih menjalani pemeriksaan penyidik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dirinya mengatakan bahwa kliennya lebih banyak tidak menjawab pertanyaan penyidik.
“Pengalaman saya, kalau klien saya menjawab tidak tahu, itu sama saja mempersulit pemeriksaan. Mungkin itu bisa saja jadi alasan polisi untuk menahan,” kata Nursyahbani saat keluar dari Bareskrim, Jakarta Selatan, Polri, Selasa (3/2).
Nursyahbani mengakui, BW sempat beberapa kali tidak menjawab pertanyaan penyidik. Bahkan saat pertama kali penyidik menanyakan apakah bersedia diperiksa, pria yang akrab disapa BW ini lebih memilih bungkam.
Menurutnya, BW sengaja tidak menjawab sejumlah pertanyaan, karena dalam surat pemberitahuan penangkapan dan pemanggilan yang ditujukan dianggap bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap).
Dijelaskan Nursyahbani, dalam Perkap itu menyebutkan surat pemberitahuan pemanggilan harus menyebutkan laporan polisi, penyelidikan dan surat perintah penyidikan (sprindik).
“Itu tidak disebutkan, makanya (Bambang Widjojanto_red)) tidak bersedia memberikan jawaban. Pak Bambang keberatan (menjawab),” terangnya.
Dalam UU Advokat, Nursyahbani menyebutkan, bahwa setiap advokat yang melakukan pembelaan itu tidak dapat tuntut. Meski begitu, dirinya berharap agar kliennya tidak ditahan. Karena ia menegaskan tidak ada alasan bagi polisi untuk menahan BW. 
“Saya anggap tidak ada alasan polisi menahan. (Jika ditahan) Yang jelas itu kriminalisasi terbukti karena melumpuhkan KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby