Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V DPR Fari Djemy Francis mengatakan bahwa seharusnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan mundur dari posisi menteri bila tidak bisa memenuhi target dalam menaikkan standar keselamatan penerbangan sesuai ketentuan Federal Aviation Administration (FAA) menjadi kategori I, yang saat ini masih menempati kategori II, pada Mei 2015.
Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Jonan yang akan memberhentikan semua eselon I dan II jika tidak mampu menaikan standar kemanan ke katagori I, dalam rapat kerja (Raker), Selasa (20/1) kemarin.
“Mestinya kita tau, tidak hanya Dirjennya saja dong, seharusnya pak Jonan menyatakan dirinya pun siap (berhenti) dan mengtakan ia tidak sanggup,” kata Fari, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1).
“Seharusnya fair dong jika tidak sanggup, soalny beliau sampaikan dimedia merupakan suatu hal biasa, tetapi ini disampaikannya di forum resmi wakil rakyat,” imbuhnya.
Meski demikian, DPR sebagai mitra kerja pemerintah akan tetap mendukung niat Menteri Jonan untuk menaikkan standar keamanan penerbangan Indonesia dari katagori II menjadi I.
“Kita dukung niat itu, meskipun ini bukan tantangan yang tidak mudah, tapi kalau kita mau sama-sama dan bersama dengan pemerintah, DPR dan seluruh stakeholder kita bersatu, kita harap itu bisa dicapai,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.
“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka DP (Dadang Prijatna),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (21/1).
Dalam kasus tersebut, KPK sudah memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam perkara yang sama pada Kamis (15/1). Namun, Airin tidak berkomentar mengenai kasus yang juga menyeret suaminya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan itu, sebagai tersangka.
“Tanyakan saja ke penyidik,” kata Airin singkat seusai diperiksa pada Kamis (15/1).
Dalam perkara korupsi alat kesehatan Tangerang Selatan, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu dari PT MAP Mikindo Adiguna Pratama Dadang Prijatna, Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Tangerang Selatan Mamak Jamaksari, dan Komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardani alias Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
KPK menyangkakan ketiganya berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP kepada ketiganya.
Nilai proyek adalah sebesar Rp23 miliar dan diduga ada penggelembungan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Wawan ditahan di rumah tahanan KPK sejak ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013, terkait dengan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar dalam pengurusan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak sebesar Rp1 miliar. Wawan juga sudah divonis bersalah selama lima tahun penjara dalam kasus tersebut.
Perusahaan milik Wawan, PT Bali Pacific Pragama diketahui menjadi kontraktor sejumlah proyek infrastruktur di Banten.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kapolri Jenderal Sutarman tidak pernah memberi perintah mutasi untuk Komjen Suhardi Alius dari Bareskrim Polri. Sutarman menegaskan, setelah dia diberhentikan sepenuhnya soal mutasi urusan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti selaku Plt kapolri.
“Sudah bukan wewenang saya. Pergeseran setelah saya bukan wewenang saya,” kata Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (21/1).
Menurut Sutarman setelah dia lengser pada 18 Januari, dia sudah tak lagi berwenang melakukan mutasi. “Sejak 16 Januari kemarin saya dihadapan bapak presiden saya sudah serahkan tugas dan wewenang kapolri kepada pak Badrodin sehingga pergeseran setelah itu wewenang Pak Badrodin,” Kata Jenderal bintang empat tersebut.
Komjen Suhardi turun dari jabatan Kabareskrim. Mutasi ini mendadak dan hampir bersamaan dengan diberhentikannya Sutarman. Belum tahu apa alasan Suhardi dimutasi meski Mabes Polri pernah menyebut sebagai regenerasi dan mutasi merupakan perintah terakhir Sutarman.
Suhardi kini di Lemhannas sedangkan jabatan Kabareskrim dijabat Irjen Budi Waseso yang banyak disebut orang dekat Komjen Budi Gunawan, kapolri yang ditunda pelantikannya karena kasus terduga korupsi di KPK.
“Pergeseran ini wewenang pejabat baru karena terjadi setelah saya,” kata Sutarman kepada awak media.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu