Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut bahwa empat pimpinan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tidak sah.
Hal ini dikatakan terkait dengan Komjen Pol Budi Gunawan yang melaporkan KPK ke Kejaksaan Agung mengenai penetapan status tersangka.
“Ini upaya mencari kepastian hukum. Kalau saya menduga KPK ini harusnya pimpinannya lima orang. Pimpinan sekarang yang empat orang itu tidak sah. Dalam UU KPK itu pimpinan harusnya lima orang,” kata Desmond, di Jakarta, Rabu (21/1).
Komjen Pol Budi Gunawan melalui pengacaranya melaporkan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ke Kejaksaan Agung terkait penetapan status tersangka. Selain itu, Budi melakukan gugatan praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap dirinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menegaskan bahwa pihaknya telah sesuai prosedur dalam menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri.
Tanggapan tersebut, menyusul pihak kuasa hukum Budi Gunawan yang melaporkan Pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait penetapan status tersangka terhadap kliennya. Pimpinan KPK dinilai menyalahgunakan kewenangan dalam penetapan tersebut.
“Semua telah sesuai prosedur hukum dan SOP di KPK, dan tidak ada yang dilanggar,” kata Abraham Samad, dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/1).
Sementara, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, berharap agar proses hukum terkait BG tetap akan berjalan secara kondusif meski ada pelaporan tersebut. Zul mengaku belum mengerti mengenai laporan ke Kejaksaan Agung tersebut.
“Saya tidak mengerti artinya ya kita lihat sajalah, artinya kita hadapkan semua aparat hukum apalagi dalam perkara pidana kan hukum publik, itu kan ada proses, ada aturannya,” ungkapnya.
Zul menilai, terkait adanya gugatan praperadilan yang diajukan pihak Budi Gunawan kepada KPK, menurutnya langkah tersebut tidak tepat. Dia menjelaskan, domain praperadilan adalah ketika penegak hukum melakukan salah tangkap atau salah menahan seseorang.
Sedangkan penetapan seseorang menjadi tersangka bukan domain praperadilan. “Sesuai hukum acara penetapan orang menjadi tersangka di penyidikan itu bukan domain praperadilan, praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendukung langkah Polri melakukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan. Ia berpendapat, praperadilan tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas Budi.
“Itu sesuatu langkah hukum yang bagus dalam kepastian hukum. Itu ditempuh, bisa menjelaskan persepsi orang ada yang salah atau tidak, atas penetapan tersangka Budi Gunawan,” ujar dia, di Jakarta, (21/1)
Desmond menilai penetapan Budi sebagai tersangka terlalu terburu-buru. Oleh karenanya, kata dia, wajar bila Polri mengajukan gugatan praperadilan.
“Saya sependapat dengan kepolisian, ada yang salah dengan penetapan itu,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Ronny F Sompie menyebut gugatan praperadilan tersebut sebagai sikap kritis Polri terhadap kasus yang menjerat Budi. Menurut dia, Polri sudah melakukan diskusi dan meminta masukan kepada ahli-ahli hukum sebelum mengajukan gugatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya merupakan cacat hukum. Hal tersebut di ungkapkan dia, lantaran saat ini di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya ada empat pimpinan yang aktif.
“Kita baca dalam UU KPK, diatur bahwa komisioner KPK 5 orang. Pertanyaan saya, komisioner KPK hari ini berapa? Empat orang. Dalam konstruksi UU itu, jelas menurut yang kita ketahui, kurang satu saja, maka itu cacat demi hukum dan batal,” tegas Razman, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/1).
Razman yang hendak melaporkan pimpinan KPK yang menandatangani sprindik penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan ke bagian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini kembali menegaskan, atas alasan itu, penetapan tersangka kliennya harus dibatalkan.
“Karena itu, penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan harus dibatalkan karena cacat hukum,” tegasnya.
Sedangkan pimpinan KPK yang akan dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, adalah Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto (BW).
“Pimpinan KPK, yang menandatangani itulah yang kita laporkan. Ingat, institusi apapun harus ada pengawasnya. Ada dua (yang dilaporkan) Abraham Samad dengan BW. Kalau ada dua lagi, akan kita laporkan,” tandasnya.
Sebelumnya, pendapat yang sama juga diutarakan pendiri KPK, Romly Kartasasmita. (Baca: Pendiri KPK: Penetapan BG Sebagai Tersangka Cacat Hukum!)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby