25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39306

DPR Desak Freeport Bangun Smelter di Papua

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Komisi VII fraksi PDIP Tony Wardoyo meminta agar Freeport mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Papua. Dirinya juga meminta agar pemerintah membuat regulasi tentang pembangunan smelter di Papua.

“Kementerian ESDM sebagai wakil pemerintah harus membuat regulasi pembangunan smelter di Papua,” kata Tony kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Selain itu, lanjutnya, harus diadakan pula pelatihan dan pendidikan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara (Minerba) karena Pemerintah wajib mendorong atau memfasilitasi pendidikan minerba tersebut.

“Dengan adanya smelter di Papua, selain mengefisiensikan dan menekan biaya, akan membantu percepatan pembangunan, membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian daerah sekitarnya,” ujar Anggota DPR Komisi VII daerah pemilihan (Dapil) Papua itu.

Bahkan, rencana PT Freeport untuk membangun smelter di dekat PT Petrokimia Gresik dinilainya tidak memperhatikan psikologi rakyat Papua.

“Ini menunjukkan tidak ada niat untuk memperbaiki perekonomian rayat papua. Seharusnya sudah saatnya masyarakat papua menikmati kekayaan alamnya untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera,” ungkapnya.

Maka dari itu, Tony meminta agar Freeport membangun pabrik di kabupaten Mimika-Timika Papua.

“Tidak ada alasan Freeport untuk tidak membangun smelter di Papua. Kalau lahan dan fasilitas kurang memadai bisa bersama-sama Pemerintah untuk membangun infrastruktur,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Turunkan Tarif, Organda Kota Bogor Masih Tunggu SK

Jakarta, Aktual.co —Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Bogor belum turunkan tarif angkutan umum. Alasannya, masih menunggu turunnya Surat Keputusan Wali Kota Bogor Arya Sugiarto. 
“Kita masih menunggu SK Wali Kota untuk secara resmi memberlakukan tarif baru angkot setelah penurunan harga BBM,” kata Ketua Organda Kota Bogor, Mochamad Ishack di Bogor, Selasa (20/1).
Meskipun penurunan tarif sudah disepakati dalam rapat Senin (19/1) kemarin, antara Organda, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang membahas besaran tarif angkot menyusul turunnya harga BBM bersubsidi.
Di rapat itu, disepakati tarif turun sebesar Rp500 per penumpang untuk pelajar SD/SMP/SMA. Disimpulkan dan diputuskan besaran tarif angkot di Kota Bogor yakni: Rp3.000 per penumpang untuk mahasiswa dan umum, dan Rp2.000 per penumpang untuk pelajar SD,SMP dan SMA.
“Penurunan tarif sebesar Rp500 berlaku untuk pelajar dari Rp2.500 menjadi Rp2.000 per penumpang,” kata Ishack.
Kata dia, besaran penyesuaian tarif kali ini sudah berdasarkan kajian yang dilakukan Organda berdasarkan biaya operasional kendaraan (BOK). Karena penurunan harga BBM tidak dibarengi dengan turunnya harga suku cadang, serta setoran angkot kepada pemilik.
Dikatakannya, pada saat harga BBM turun sebesar Rp900 terhitung 1 Januari 2015, Pemerintah Kota Bogor sudah menurunkan tarif sebesar Rp500 per penumpang untuk mahasiswa dan umum. Kebijakan ini berlaku setelah SK Wali Kota terbit per tanggal 5 Januari.
“Harga BBM turunnya bertahap ini juga membingungkan kita, saat turun Rp900 tarif minta turun, sekarang turun lagi Rp1.000 juga harus menurunkan tarif, sementara suku cadang dan setoran tidak ikut turun,” katanya.
Selama Januari ini, Pemerintah Kota Bogor telah dua kali mengeluarkan kebijakan penurunan tarif angkot menyusul diturunkannya harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah pusat sebanyak dua kali.
Pada 5 Januari 2015 Wali Kota Bogor menerbitkan SK ketentuan tarif angkot No 551.2.45-17 Tahun2015 yang menyatakan tarif mahasiswa dan umum sebesar Rp3.000 per penumpang dan Rp2.000 per penumpang untuk pelajar SD/SMP/SMA.
Diterbitkannya SK Wali Kota kali ini mengubah SK sebelumnya yang diterbitkan pada 18 November 2014 dimana tarif angkot per penumpang Rp3.500 untuk mahasiswa dan umum serta Rp2.500 untuk pelajar SD/SMP/SMA.
“Penyesuaian tarif ini diberlakukan setelah SK Wali Kota diterbitkan,” kata Ischak.
Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM jenis premium dan solar mulai 18 Januari 2015 pada pukul 24.00 WIB. Harga BBM jenis premium turun menjadi Rp6.600 per liter dari sebelumnya Rp7.600 per liter, sedangkan solar turun menjadi Rp6.400 per liter dari sebelumnya Rp7.250 per liter.

Artikel ini ditulis oleh:

Pertamina Copot Dirut Petral Bambang Irianto

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) mengganti Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dari sebelumnya dijabat Bambang Irianto kepada pejabat baru Toto Nugroho.

Direktur SDM dan Umum Dwi Wahyu Daryoto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR mengatakan pergantian Dirut Petral dilakukan pada Senin (19/1).

“Dirut Petral sudah diganti Senin kemarin dari Bambang Irianto ke Toto Nugroho,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut dia, pergantian hanya dilakukan pada posisi dirut, sedangkan jabatan di bawahnya tetap. Toto sebelumnya pernah menjabat Manajer Intregated Supply Chain (ISC) Pertamina. Sementara, Bambang Irianto selanjutnya memasuki masa pensiun.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM yang diketuai Faisal Basri merekomendasikan pergantian pimpinan Petral sebagai bagian pembenahan institusi tersebut.

Tim juga merekomendasikan pengalihan peran tender impor minyak mentah dan BBM dari Petral ke ISC Pertamina. ISC yang kedudukannya langsung berada di bawah Dirut Pertamina dikepalai pejabat setingkat manajer senior. Pertamina juga telah menunjuk Daniel Purba sebagai Manajer Senior ISC sesuai rekomendasi Tim Reformasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPRD Minta Konsep Pemakaman Modern DKI Dikelola BUMD

Jakarta, Aktual.co —Rencana Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI untuk mengubah konsep Taman Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta menjadi pemakaman modern dapat dukungan Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi. 
Namun untuk pengelolaannya, dia minta dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan jangan di bawah Pemda.
“Karena kalau Pemda itu nggak boleh mengutip kecuali yang ada di dalam Perda Retribusi Daerah,” ujar dia di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (20/1).
Dijelaskan dia, mengubah konsep pemakaman jadi modern boleh-boleh saja. “Mendingan sekalian. Jadi buat orang yang mampu, bayar mahal enggak apa-apa.”
Dia yakin dengan mengubah konsep pemakaman modern akan membuat keadaan lebih baik. Ketimbang saat ini banyak pungutan liar yang membuat biaya pemakaman melambung dari harga resmi.  Akibatnya, untuk mendapatkan satu liang kubur biayanya bisa melambung hingga Rp1,5 juta. Belum lagi ditambah biaya-biaya tahunan yang semakin memberatkan keluarga yang sedang berduka.
Dijelaskan dia, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah, tarif sewa tanah makam jangka waktu 3 tahun di Blok AAI sebesar Rp 100.000. Blok AAII sebesar Rp 80.000, Blok AI sebesar Rp 60.000, Blok AII sebesar Rp 40.000, dan Blok AIII sebesar Rp 0.  Blok AIII memang digratiskan karena dikhususkan untuk orang tidak mampu atau yang tidak mempunyai ahli waris.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR dukung Polri praperadilkan KPK

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mendukung langkah Kepolisian RI melakukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Baguslah. Akan ada kepastian hukum dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dan untuk menakar apakah proses hukum terhadap Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK apakah sudah sesuai dengan azas yang dimiliki oleh KPK,” kata Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1).
Pengajuan pra peradilan yang dilakukan Kepolisian RI tentu dikarenakan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh KPK terhadap Polri.
“Sepertinya tidak ada supervisi dan koordinasi dan KPK abaikan ini. Mungkin Polri merasa diperlakukan tidak adil dan menyebabkan Polri gelisah dan terguncang,” tambah Nasir Djamil. 
Adapun azas yang dimiliki KPK dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional.
“Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan hukum acara saja, tapi juga harus mempertimbangkan azas yang ada,” kata politisi PKS itu.
Dia memastikan, pra peradilan yang dilakukan KPK bukan tindakan balas dendam karena Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.
“Tindakan yang dilakukan Polri adalah untuk menguji proses hukum, tidak ada balas dendam sama sekali,” sebut dia. 
Ia juga berharap pengadilan tidak terpengaruh dengan opini yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu atau LSM.
“Harapan kita pengadilan segera memutuskan masalah ini dan jangan sampai berlarut-larut. Pengadilan tidak boleh terpengaruh dengan opini-opini yang dibangun. Pengadilan itu harus menyeimbangkan 3 hal, yakni keadilan, ketertiban dan kepastian hukum,” ujar dia.
Markas Besar Kepolisian Indonesia mengajukan gugatan praperadilan kepada KPK terkait penetapan status tersangka Budi Gunawan atas kasus gratifikasi.
“Ini (gugatan) bentuk sikap kritis Polri. Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum,” kata Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie.

Artikel ini ditulis oleh:

Kiara: Target Ekspor Perikanan 2015 Tidak Realistis

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan target ekspor komoditas perikanan yang dipatok oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015 yaitu 5,4 miliar dolar AS adalah tidak realistis.

“Selama ini nilai tukar dolar AS menjadi acuan perdagangan ikan. Dalam kondisi rupiah yang menurun, target 5,4 miliar dolar AS tidak realistis,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (20/1).

Selain itu, menurut Abdul Halim, perlakuan negara-negara tujuan ekspor juga dinilai semakin ketat dalam hal persyaratan bagi berbagai komoditas termasuk perikanan yang masuk ke negara-negara itu.

Padahal, ia mengingatkan bahwa tingkat kompetitif pelaku perikanan skala kecil yang terdapat di banyak daerah di Tanah Air dinilai masih belum tergarap dengan memadai.

“Alhasil, nilai ekspor sekalipun klaim KKP masih surplus dibandingkan dengan nilai impor, tetapi secara keseluruhan tidak memberikan manfaat kepada nelayan, perempuan nelayan, dan pembudidaya,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Senin (5/1), mengatakan bahwa nilai total ekspor hasil perikanan pada 2014 ternyata hanya dapat mencapai 4,6 miliar dolar AS.

Padahal, target yang ditetapkan KKP untuk nilai ekspor perikanan 2014 adalah sebesar 5,1 miliar dolar AS.

Saut mengemukakan, meski demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang menunjukkan kinerja melampaui target, antara lain komoditas udang dan rumput laut.

Sedangkan untuk nilai ekspor perikanan pada 2015, pihak KKP yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan sebesar 5,4 miliar dolar AS.

Sementara Kementerian Perdagangan menargetkan kinerja ekspor Indonesia 2015 sebesar 192,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau bila dibandingkan dengan tahun 2014 target tersebut hanya mengalami kenaikan 4,4 persen.

“Perkembangan ekspor 2015 diperkirakan semakin baik jika dibanding 2014, seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, dimana yang sangat menggembirakan adalah perekonomian Amerika Serikat diprediksi menagalami pertumbuhan lebih tinggi,” kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/1).

Rachmat mengatakan, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 3,1 persen dengan peningkatan impor sebesar 5,4 persen, sehingga dengan peningkatan impor tersebut maka konsumsi dari Negeri Paman Sam tersebut juga akan mengalami peningkatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain