Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Kota Bandarlampung, Lampung, menangkap tujuh kurir narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Enam dari tujuh kurir itu berprofesi sebagai sopir angkot dan satu lainnya pedagang nasi uduk. Mereka biasa menjajakan barang haram itu kepada sopir angkot yang biasa beroperasi di Bandarlampung.
“Kami menangkap tujuh orang kurir narkoba dengan wilayah peredaran atau para konsumennya sopir angkot,” kata Kasat Narkoba Polresta Bandarlampung Kompol Yustam Dwi Heno di Bandarlampung, Senin (2/2).
Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 29 paket kecil, seperangkat alat isap (bong), satu paket sedang, dan 15 paket kecil daun ganja kering siap edar, serta satu buah telepon genggam merek Samsung.
“Terungkapnya jaringan narkoba di kalangan sopir angkot tersebut berawal dari sebuah analisa polisi atas sering kejadian kecelakaan lalu-lintas khususnya angkutan kota di wilayah Kota Bandarlampung,” tutur Yustam.
Setelah ditelisik dan dianalisa, lanjut dia, polisi kemudian melakukan tes urine pada salah satu sopir angkot yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan hasilnya positif mengonsumsi narkoba. Dari temuan ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan, sehingga berhasil mengamankan tujuh tersangka jaringan pengedar narkoba di kalangan sopir angkot.
Introgasi yang dilakukan polisi terhadap tujuh tersangka itu memberi titik terang, bahwa narkoba diperoleh dari tiga tersangka yang masih buron, yakni ER, GM dan HR. Ketiganya pun masuk daftar pencarian orang (DPO) yang tengah diburu polisi.
“Hingga saat ini, kami masih melakukan penyelidikan untuk memburu ketiga tersangka yang sudah kami tetapkan sebagai DPO,” katanya pula.
Akibat perbuatanya, para tersangka tersebut akan dikenakan pasal 114 ayat 1 sub-pasal 112 ayat 1 dan sub-pasal 111 ayat 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Berikut adalah tujuh tersangka yang dibekuk polisi: Afrizal (32) warga Jalan Ikan Tenggiri, M Agil Firmansyah (24) warga Jalan Ikan Paus Kelurahan Pesawahan, Junaedi (33) warga Jalan H Abdul Rahman Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat, Husni (35) warga Jalan Dr Susilo Kelurahan Sumur Batu, Dani Rachman (35) warga Jalan Jenderal Suprapto Kelurahan Pelita, Bagio Sardjimin (35) warga Jalan H Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga, dan Erik Susanto (36) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) akan fokus mengurus programdan agenda pembangunan desa menyusul terbitnya Kepres Nomor 12 tahun 2015. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya terkait urusan administrasibirokrasi desa.
“Kalau soal desa mulai dariprogramnya, pengawasannya, termasuk pelaksanaannya akan ada di bawahKementerian Desa. Tentunya setiap program itu berbasis usulan dan kebutuhanyang dibuat masyarakat desa. Kalau Kementerian Dalam Negeri posisinya hanya administrasi saja,”kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Marwan Ja’fardi Jakarta, Minggu (1/2).

Marwan menjelaskan, pihaknya akan segera menerbitkan peraturan menteri tentang keuangan desa. Drafpermen itu sudah selesai disusun untuk disahkan Kementerian Hukum dan HAM.Permen ini dibuat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi desa.

“Kita segera ajukan keKemenkum HAM untuk disahkan. Kalau soal desa jangan lama-lama. Harus kerjacepat karena ini untuk rakyat. Ini tugas mulia dan amal sholeh sehingga janganditunda-tunda,” tegas Marwan.

Terkait pembentukan Badan UsahaMilik Desa (BUMDes), Marwan menjelaskan bahwa program ini sangat pentingsebagai langkah membangun kemendirian ekonomi masyarakat desa. Sedikitnya40.000 BUMDes ditarget terbangun paling lambat dua tahun ke depan.

Dia pun menilai selama iniDirektorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang ada di bawahKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak becus bekerja karena programberbasis pedesaan nyaris tidak ada.

“Rupanya selama iniDirektorat Jendral PMD tidak serius membangun desa, karena baru ada 4000 BUMDesdari 73.000 desa yang ada di Indonesia. Bahkan dari 4000 itu hanya 1200 sajayang berkembang. Makanya ini kita benahi karena yang salah kita benahi,”ujar Marwan.

KDPDTT sendiri sudah memilikinomenklatur kelembagaan yang diatur dalam Kepres Nomor 12 tahun 2015.Kementerian ini akan memiliki enam Dirjen, satu Badan, Sekretariat Jendral,Inspektorat Jendral, seta Lima Staf Ahli.

Enam Dirjen itu meliputi duadirjen di Pembangunan Daerah Tertinggal, yakni dirjen pembangunan daerahtertinggal dan Dirjen Pembangunan Kawasan Tertingal. Kemudian bidangTransmigrasi memiliki dua Dirjen, yakni Dirjen Penyiapan Transmigrasi danDirjen Pengembangan Transmigrasi.

“Untuk desa, ada dua dirjenyakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta Dirjen pengembangankawasan pedesaan. Dengan keluarnya Kepres ini, secara otomatis Dirjen PMD yangselama ini ada di Kementerian Dalam Negeri akan pindah ke Kementerian Desa.Secara otomatis itu,” tukas Marwan.

Artikel ini ditulis oleh: