Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mempersilahkan Komisi III DPR RI melakukan apapun terkait dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan, termasuk dengan penunjukan Plt Komjen Pol Badrodin Haiti selaku Plt Kapolri.
“Itu domain yang dikritisi oleh Komisi III tentang pengangkatan plt. Pimpinan DPR RI akan kembalikan ke komisi yang menanganinya, yakni Komisi III DPR RI,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1).
Anggota Komis III DPR RI, Desmon J Mahesa mengatakan, DPR RI bisa menggunakan haknya seperti penggunaan hak angket, hak interpelasi.
“Pasti saya galang kalau tidak jelas, saya akan galang interpelasi baru, kalau perlu tentang sumpah presiden yakni menjalankan UUD dan UU selurus-lurusnya. Kalau presiden melanggar UU seperti ini, ada alasan kita memberhentikan presiden,” kata Desmon.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mengaku kaget dengan ditunjuknya Jan Darmadi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres), yang ramai dikabarkan merupakan bandar judi.
“Terus terang saya sangat terkejut mendengar Jokowi mengangkat bos judi sebagai anggota Wantimpres. Masak diantara 250 juta penduduk di Indonesia apakah sudah tidak ada orang lain yang dipilih,” kata Aboe Bakar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1).
Watimpres itu adalah jabatan yang terhormat. Tugasnya memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis untuk Presiden. Oleh karenanya, seharusnya dicari orang yang arif dan cedikia serta memiliki kepakaran tertentu.
“Saya rasa masih banyak pakar dan cendikian di republik ini yang lebih layak untuk diberikan jabatan sebagai penasihat presiden,” kata dia.
Bila seperti ini masyarakat tentunya akan bertanya, atas dasar apa presiden mengangkat bos judi jadi penasihatnya. Apakah atas dasar balas  budi atau memang presiden berencana mengembangkan perjudian di republik ini.
“Saya kira ini semua harus dijelaskan presiden. Karena keputusan tersebut bila tidak dijelaskan dengan baik, bisa dikatakan melecehkan lembaga kepresidenan sendiri. Masih banyak kader bangsa yang arif, bijak, cendikia dan terbebas dari persoalan moral yang bisa diangkat presiden jadi penasihatnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: