Brussel, Aktual.co —Ancaman Islamic State (ISIS) yang menyandera dua orang warga Jepang, disertai permintaan tebusan senilai USD200 juta atau sekitar Rp2,5 triliun (Rp12.589 per USD) untuk kebebasan sandera itu. Dalam waktu 72 jam, ISIS mendesak agar uang tebusan tersebut segera dibayarkan. Tampak ancaman itu dilontarkan oleh Jihadi John, yang menjadi algojo dari warga asing yang sebelumnya disandera oleh kelompok militan itu.
Desakan pembayaran tebusan ini ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hal tersebut merupakan tanggapan atas janji Abe untuk mengucurkan dana dengan jumlah yang sama untuk berperang melawan ISIS. Video dari ISIS tersebut dirilis oleh kelompok al-Furqan yang merupakan corong dari kelompok militan ini. Dalam video itu tampak seorang pria dengan aksen Inggris yang mengancam akan membunuh dua sandera.
Pihak Kementerian Luar Negeri Inggris masih memeriksa keaslian dari video tersebut. “Kami mengetahui video tersebut dan masih mempelajarinya,” ujar pihak Kementerian Luar Negeri Inggris, seperti dikutip Mirror, Selasa (20/1). Sementara pria yang kerap dipanggil sebagai ‘Jihadi John’, kerap tampil dalam video yang mengancam dan membunuh sandera ISIS.
Sebelumnya relawan Inggris David Haines dan Alan Henning tewas dieksekusi oleh ISIS. Selain itu, jurnalis Amerika Serikat (AS) Steven Sotloff dan James Foley juga dieksekusi oleh ISIS, dengan Jihadi John berada di belakang sandera sebelum eksekusi berlangsung. Hingga saat ini, Pemerintah Jepang belum mengeluarkan komentar atau upaya untuk membebaskan warga mereka yang ada di dalam video tersebut.

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan diplomasi atas ancaman ataupun dakwaan hukuman mati kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Arrmanatha Nasir. “Pemerintah terus melakukan diplomasi atas ancaman ataupun dakwaan hukuman mati WNI di negara-negara lain dan akan melakukan apapun untuk membantu warga Indonesia tersebut,” ujar Arrmanatha di Jakarta, Selasa (20/1).
Arrmanatha menambahkan pemerintah terus memberikan pendampingan, bantuan hukum, hingga jalur diplomasi melalui pemerintah untuk membebaskan WNI dari hukuman mati. “Bahkan pemerintah juga akan mendatangkan keluarga dari Indonesia jika memang harus,” kata dia. Namun, Arrmanatha menambahkan, semua itu tetap dilakukan di dalam koridor hukum di negara bersangkutan. “Kita tetap menghormati kebijakan dalam negeri pemerintah negara tersebut,” tutur Arrmanatha.
Berdasarkan data lembaga buruh migran Indonesia, Migrant Care, ada sebanyak 360 orang WNI terancam hukuman mati di luar negeri, di mana 17 orang di antaranya sudah diikat dengan kekuatan hukum tetap. “Ketujuh belas WNI tersebut berada di negara Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkoba,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.
Sementara pada (19/1) ada empat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di Singapura. Mereka adalah tiga orang yang merupakan penata laksana rumah tangga (PLRT) yang terlibat pembunuhan dan satu orang terlibat kasus narkoba. Indonesia sendiri sedang menghadapi permasalah terkait hukuman mati. Pada Minggu (18/1) dini hari Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeksekusi mati enam orang yang berasal dari enam negara berbeda.
Akibatnya, Brasil dan Belanda memanggil pulang duta besarnya di Jakarta untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat di negara masing-masing. Masih terkait hal ini, Pemerintah Australia juga terus mengadakan pembicaraan dengan Indonesia karena dua warganya terancam hukuman mati terkait kasus “Bali Nine”, penyelundupan 8,2 heroin di Bali oleh sembilan warga negara Australia.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak mengkhawatirkan posisi tawar Indonesia untuk melakukan diplomasi terkait hukuman mati di luar negeri. “Pemerintah Indonesia sama haknya dengan semua negara untuk membela warganya di luar negeri. Sebelum ada keputusan yang pasti, pemerintah akan bekerja keras agar rakyat Indonesia di luar negeri terbebas dari hukuman mati.” tutur Arrmanatha.