, Aktual.co — Sebagai bentuk  partisipasi dan dukungan nyata bagi  gerakan #SaveKPK, jaringan Gusdurian Lumajang melakukan aksi pengumpulan 1000 tanda tangan dari masyarakat.

Aksi pengumpulan tanda tangan ini dilakukan Gusdurian di depan Pendopo Kabupaten Lumajang pada Minggu (1/2) mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan sore, bertepatan dengan momen ‘Car Free Day’.

Pantauan Aktual.co, warga yang sedang menikmati jalan pagi tanpa polusi di alun-alun kota Lumajang ini terlihat antusias membubuhkan tanda tangannya di atas spanduk putih sepanjang 10 meter yang sudah disiapkan oleh para ‘santri’ alm Gus Dur ini.

Andalan Ahmad Mi’raj selaku koordinator jaringan Gusdurian Lumajang yang baru, mengatakan, bila Gusdurian tidak akan tinggal diam dalam menyikapi kekisruhan dua lembaga hukum yang berseteru.

Ada indikasi kuat perseteruan ini, karena ulah segelintir orang yang secara politis berusaha ‘mengkerdilkan’ peran KPK.

“Ini adalah bentuk ketegasan sikap kita yang senantiasa menginginkan KPK tetap ada,” katanya lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh A’ak Abdullah Al-Kudus , tokoh muda dari Jaringan Gusdurian Lumajang meminta tegas agar  siapa pun yang berusaha melemahkan apalagi membubarkan KPK, maka dia adalah musuh rakyat bersama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — India menjadi salah satu negara tujuan potensial komoditas kopra asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ditandai ekspor ribuan ton di awal tahun 2015.

“Januari 2015 sebanyak 6.300 ton kopra diekspor ke India mampu hasilkan devisa 922.950 dolar Amerika Serikat,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Jenny Karouw, di Manado, Minggu (1/2).

Jenny mengatakan ekspor kopra ke India tersebut berlangsung secara bertahap dari pekan ke pekan.

“Tiap minggu terjadi pengiriman ke negara itu, ini pertanda baik terhadap kemungkinan kontinuitas di bulan-bulan selanjutnya,”kata Jenny.

Dia mengatakan India membeli kopra asal Sulut untuk dijadikan bahan jadi seperti minyak goreng, bahan makanan, kosmetik bahkan bahan baku kue kering.

Dia mengatakan selain India, ada beberapa negara Asia lainnya yang melirik kopra asal Sulut dengan penawaran harga yang cukup tinggi.

Kopra, katanya, merupakan produk turunan kelapa yang mampu dikembangkan lagi menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.

Pihaknya berharap petani akan memanfaatkan peluang ini, karena negara India sangat meminati bungkil kopra asal Sulut.

Pemerintah, katanya akan terus memfasilitasi agar petani kelapa dan turunannya di Sulut, terus mendapatkan pasar baru dengan permintaan yang lebih kompetitif. “Kualitas kopra yang baik, akan pasti mendapatkan banyak pasar,” katanya.

Negara tujuan ekspor komoditas unggulan Sulut tersebut akan terus didorong selain di berbagai negara di Asia juga merambah Uni Eropa, Amerika dan Afrika.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengalami kekosongan jabatan Bupati bila pemilihan kepala daerah digelar pada akhir 2015 karena masa jabatan Bupati periode berjalan berakhir 27 Juli.

Asisten Sekda II/Bidang Pemerintahan Setda Gunung Kidul Tommy Harahap di Gunung Kidul, Minggu (1/2), mengatakan, pengisian Plt Bupati Gunung Kidul menjadi kewenangan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

“Kalau pemilihan kepala daerah (pilkada) diundur, akan terjadi kekosongan jabatan bupati. Namun demikian, sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya, gubernur menunjuk pejabat provinsi untuk mengisi kekosongan tersebut,” kata Tommy.

Ia mengatakan pengisian plt Bupati dipersiapkan selama enam bulan sebelumnya. Termasuk di dalamnya mulai memperhitungkan posisi sekretaris daerah karena tahun ini juga pensiun.

“Plt sekda nanti bisa ditunjuk oleh plt bupati. Sepengetahuan saya, posisinya bisa dirangkap oleh pejabat eselon II,” katanya.

Tommy mengatakan tidak menutup kemungkinan juga bisa diambil dari kalangan pejabat daerah. Dengan catatan, yang terpilih mampu menjabat dengan baik. Namun demikian, mekanisme Plt bupati menjadi kewenangan gubernur.

“Tapi kalau pejabat di daerah ada yang bagus bisa jadi diperhitungkan oleh gubernur,” kata dia.

Ia memperkirakan jabatan plt akan berlangsung lebih dari lima bulan. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan pilkada belum jelas, dan kemungkinan baru akan mulai pada Januari 2016.

“Plt bupati dipastiakan akan lebih lama dibandingkan plt sebelumnya yang hanya sekitar tiga bulan, untuk tahun ini kemungkinan bisa satu tahun bahkan lebih,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul Zaenuri Ikhsan mengatakan masih menunggu peraturan untuk melakukan tahapan pilkada langsung karena masih harus menunggu Peraturan KPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya mengimbau kepada masyarakat setempat agar dapat lebih waspada terhadap perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak beratanggung jawab.

“Saat ini peran orang tua sangat diperlukan untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka, sebab pelecahan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja,” kata anggota Komisi C DPRD Palangka Raya, Budi Susilo di Palangka Raya, Minggu (1/2).

Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan khusus bagi para pelajar siswi yang saat ini menjadi sasaran empuk oleh para lelaki “hidung belang”, sehingga orang tua saat ini harus diharapkan bisa selalu memberikan peringatan kepada anak-anaknya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah selalu berhati-hati dan waspada terhadap orang yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal serta jangan mudah percaya akan bujuk rayu seseorang.

“Peran dan kontrol orang tua sangat tepat dalam bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya. kontrol yang baik dengan selalu memberikan pendidikan moral dan agama yang baik diharapkan dapat membimbing si anak ke jalan yang benar,” ucap Politisi PDIP itu.

Ia menilai, saat ini masih banyak terjadi kasus asusila terhadap anak sekolah yang dilakukan oleh orang luar atau tenaga pendidik di beberapa daerah, apalagi anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah sangat rentan terjadi pelecehan seksual.

Pihaknya sangat menyayangkan apabila mempengaruhi psikologis anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Masa depan anak menjadi suram dan trauma yang cukup berkepanjangan. Trauma itu dapat berbuah menjadi rasa malu dalam kehidupan sosialnya.

Di sekolah, pendidikan anak merupakan tanggung jawab sepenuhnya kepala sekolah dan guru. Sementara itu, pendidikan di rumah adalah orang tua.

“Anak bisa saja malu bila ketemu teman sekolahnya. Baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat ketika ia mendapatkan perilaku pelecehan seksual,” jelasnya.

Oleh sebab itu, untuk diketahui masyarakat mengenai masalah pelanggaran asusila pada sejumlah murid dalam hal tindakan kasus pelecehan seksual, sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel ini ditulis oleh: