Jakarta, Aktual.co — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bekerja sama dengan K-Vision meluncurkan channel Forum Dokter Indonesia (FDI) yang berisi tayangan kesehatan eksklusif bagi para dokter di Indonesia.

“Ekslusif dalam arti kanal ini hanya bisa diakses para dokter dan didedikasikan sebagai forum komunikasi para dokter di Indonesia,” ujar Ketua Umum PB IDI Zaenal Abidin dalam peluncuran kanal tersebut di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (20/1).

Untuk sementara saluran televisi berbayar itu hanya dapat dinikmati para dokter namun kedepannya Zaenal menyebut akan ada tayangan yang bisa diakses oleh publik.

“Pada saatnya nanti, bagi masyarakat umum yang ingin mengakses info kesehatan dan kedokteran, FDI channel juga akan membagi siarannya yang bersifat umum sehingga bisa dinikmati melalui channel khusus wanita di K-Vision,” papar Zaenal.

Program yang disajikan dibuat khusus berdasarkan kebutuhan dengan melibatkan organisasi IDI sebagai penanggung jawab.

Direncanakan program ilmiah kedokteran akan mendapat porsi 80 persen tayangan dan program umum kesehatan dan kedokteran sebesar 20 persen.

Selain menjadi forum ilmiah keilmuan, Zaenal menyebut FDI channel itu juga diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antar dokter di Indonesia dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi.

Pemrakarsa FDI Alex Kumara menyebut Forum Dokter Indonesia dibuat untuk meningkatkan kompetensi dokter sehingga sesuai dengan sistem kredit poin yang dibuat IDI.

“Dengan berlakunya BPJS, hal ini menjadi makin penting karena dokter akan menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Beberapa program yang telah diproduksi adalah Berita Medika, Wiki Medika, Profil Dokter, Klinik Mentoring dan Sosial Medika.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung telah melaksanakan tugas undang-undang yang berlaku di Indonesia dan menyatakan tak ada ampun bagi para terpidana kasus narkotika. Kejagung juga sudah mengeksekusi mati enam terpidana narkoba.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly mengatakan, eksekusi mati perlu dilakukan agar memberikan efek jera. Karena dia menilai, jika hal tersebut dibiarkan maka akan berbahaya.
“Di negara lain, seperti Malayasia, Singapura juga melakukan hal itu. Terbukti narkoba di sana tidak ada. Kalau tidak dilakukan akan berbahaya sekali. Jadi ini bukan soal warga negara, ini kejahatan,” kata Yosanna di Jakarta, Selasa (20/1).
Dia mengatakan, protes yang dilakukan oleh negara-negara sahabat terkait dengan hukuman mati, dia pun memaklumi. Namun demikian, dengan adanya hal tersebut tak akan mengurangi keniatan yang saat ini Indonesia kedepankan.
“Ini masalah hukum, semua negara pasti melindungi warga negaranya. Sama dengan kita. Kalau ada warga negara yang dihukum mati, kita berupaya melindungi,” kata dia.
Berkaitan dengan hukuman mati yang telah dilaksanakan oleh Indonesia memicu penarikan duta besar Belanda dan Brasil yang ada di Indonesia. Sebab seorang warga Brasil dan Belanda terdapat di antara enam terpidana kasus narkoba yang dieksekusi setelah permohonan grasi mereka ditolak Presiden Joko Widodo. 
Enam terpidana yang sudah dieksekusi ialah Ang Kim Soei (62), warga negara Belanda; Namaona Denis (48), warga negara Malawi; Marco Archer Cardoso Mareira (53), warga negara Brasil; Daniel Enemua (38), warga negara Nigeria; Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38), warga negara Indonesia; dan Tran Thi Bich Hanh (37), warga negara Vietnam.
Eksekusi hukuman mati untuk keenam terpidana ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya mengatakan eksekusi hukuman mati terhadap enam terpidana mati kasus narkotik tersebut merupakan gelombang pertama. Pemerintah akan melakukan eksekusi berikutnya dengan prioritas kasus-kasus narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu