Yerusalem, Aktual.co —Palestina terancam kehilangan bantuan dana tahunan dari Amerika Serikat jika negara ini mengajukan tuntutan hukum terhadap Israel melalui Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC. Lindsey Graham, Senator dari partai Republik yang masuk dalam rombongan tujuh senator yang berkunjung ke Israel, Arab Saudi dan Qatar, mengatakan peraturan AS menetapkan “akan menghentikan bantuan pada Palestina jika mereka mengajukan tuntutan hukum” terhadap Israel.” 
“Kami akan mengajukan rasa tidak puas kami secara keras. Undang-Undang di negara kami mewajibkan kami menghentikan bantuan dana jika mereka benar-benar mengajukan tuntutan hukum,” ujar Graham dalam jumpa pers di Yerusalem pada Senin (19/1). Lindsey Graham mendesak Palestina untuk mengkaji ulang keanggotaan ICC dengan mengatakan mendukung aspirasi mendirikan satu negara, tetapi menentang langkah Palestina ini karena dianggap sebagai “langkah provokasi” terhadap Israel.
Namun, pemerintah AS tidak secara terbuka mengancam akan menghentikan bantuan dana pada Palestina. Penghentian bantuan dana dari AS akan membuat Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sulit untuk bertahan. Setiap tahun AS memberi bantuan lebih dari US$400 juta kepada Otoritas Palestina.
Sementara itu Israel telah membekukan transfer pemasukan pajak sebesar US$120 juta yang setiap bulan diserahkan pada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah mengkonfirmasi bahwa Palestina akan secara resmi menjadi anggota ICC pada 1 April. Dengan yurisdiksi berlaku surut mulai dari 13 Juni 20014, jaksa penuntut ICC bisa menyelidiki perang 50 hari antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza yang menewaskan 2.100 warga Palestina, 67 tentara Israel dan tujuh warga sipil Israel. 
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendaftarkan Palestina sebagai anggota ICC setelah Dewan Keamanan PBB menolak resolusi yang menetapkan penarikan Israel dari wilayah Palestina yang diduduki sejak perang 1967 dan wilayah yang akan menjadi bagian dari negara Palestina. Israel dan Amerika Serikat mengecam langkah Palestina di PBB ini dan menyebutnya sebagai aksi sepihak yang mengancam upaya diplomasi yang mandek sejak April lalu. 

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia meyakini hubungan antara Australia dan Indonesia akan tetap meskipun ada warga negara Australia yang terancam hukuman mati. “Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia sangat kuat dan akan tetap baik. Apalagi pemerintah Australia juga mengatakan apapun yang terjadi tidak akan mengganggu hubungan diplomasi kedua negara,” kata Juru Bicara Kemlu Indonesia, Arrmanatha Nasir di Jakarta, Selasa (20/1).
Pemerintah Australia, Arrmanatha melanjutkan, terus melakukan komunikasi dengan Indonesia untuk melepaskan warga negaranya dari jerat hukuman mati. “Indonesia menghargai usaha Australia sebagai negara yang membela warga negaranya di luar negeri. Namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati,” ujar Arrmanatha.
Perdana Menteri Australia Tony Abbot dan Menteri Luar (Menlu) Negeri Julie Bishop, tambah dia, secara aktif menghubungi Presiden Joko Widodo dan Menlu Indonesia Retno Marsudi. “Julie Bishop menelepon dan melayangkan surat resmi kepada Menlu Indonesia terkait hukuman mati. Indonesia pun telah memberikan jawaban mengenai posisi dan komitmen negara kita dalam pemberantasan narkoba,” tutur dia.
Sebelumnya ada satu warga negara Australia bernama Myuran Sukumara, yang didakwa hukuman mati di Indonesia setelah grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo, dan seorang lagi, Andrew Chan, grasinya masih menunggu keputusan presiden. Kedua orang ini didakwa atas kasus penyelundupan heroin seberat 8,2 kilogram di Bali bersama tujuh orang lainnya, yang dikenal dengan kasus “Bali Nine”. Sembilan orang ini ditangkap di Bali pada April 2005 ini adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, dan Si Yi Chen.

Artikel ini ditulis oleh: