Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantantasan Korupsi memanggil Direktur Mahkota Negara Marisi Matondang, Selasa (20/1). Bekas anak buah M Nazaruddin ini akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana tahun anggaran 2009.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Made Meregawa,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Karo Administrasi Umum dan Keuangan Kampus Universitas Udayana Made Meregawa sebagai tersangka. Selain Made, KPK juga menetapkan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.
Made dan Marisi diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Nilai proyek pengadaan itu mencapai Rp 16 miliar. Dalam kasus itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 7 miliar. ‎

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014, dan setelah menjalankan beberapa kali rapat paripurna, anggota DPR RI periode 2015-2019 melakukan absen dengan cara manual.
Finger print yang selama ini digunakan tidak berfungsi sama sekali.
Menurut Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Roem Kono, belum digunakannya finger print karena masalah teknis semata.
“Kita belum gunakan finger print, masih absen manual. Belum diaktifkan, itu persoalan kecil dan masalah teknis,” kata Roem sebelum rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1).
Katanya lagi, DPR RI bukanlah pegawai bank yang harus menggunakan finger print untuk absensi.
“Kami bukan pegawai bank. Kita bukan pegawai seperti lembaga lain. Ini lembaga politik, lembaga pengambil kebijakan. Yang penting adalah kourum,” kata Roem Kono
Lalu bagaimana dengan Dewan Kehornatan DPR untuk mengevaluasi anggota DPR RI yang sering bolos dan selalu menitipkan absen manual, politisi Golkar itu menyatakan, untuk mengantisipasinya, finger print akan diaktifkan kembali.
“Sebenarnya itu urusan Kesekjenan DPR RI. Ini hanya masalah teknis saja,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan 2010-2011 dengan tersangka Rizal Abdullah (RA).
Untuk itu, penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, Laurensius Teguh Khasanto Tan.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, Laurensius Teguh Khasanto Tan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rizal Abdullah.
“Diperiksa untuk tersangka RA,” kata Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (20/1).
Perusahaan konstruksi PT Duta Graha Indah diketahui beberapa tahun lalu resmi mengubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Keputusan itu diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 9 Agustus 2012.
Salah satu pertimbangan pengubahan nama itu lantaran laba perusahaan menukik tajam karena citra perseroan tercoreng akibat tersangkut kasus korupsi. Padahal mereka selama ini mengandalkan proyek pemerintah sebagai pemasukan perusahaan.
Saat proyek Wisma Atlet berlangsung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Rizal Abdullah  menjabat sebagai ketua komite proyek. Dia disangkakan telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan 2010-2011.
Rizal disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ditengarai dia melakukan penggelembungan harga dan menyebabkan negara merugi hingga Rp 25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil perwira tinggi dan perwira menengah polri terkait perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji atas jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri, yang menjerat Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
Saksi-saksi yang berasal dari unsur kepolisian tersebut yakni Kapolda Kaltim Irjen Pol Andayono, Brigjen purn Heru Purwanto dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. Ketiganya akan diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka jenderal bintang tiga tersebut.
“Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk BG,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (20/1).
Sebelum purna tugas, Heru diketahui pernah menjabat sebagai Karorenmin Itwasum Polri. Sedangkan Andayono juga pernah bertugas di Itwasum sebagai Wakil Irwasum polri.
KPK sampai saat ini sudah memanggil enam saksi terkait kasus Komjen Budi. Kemarin dari tiga saksi yang dipanggil, hanya satu yang mendatangi pemeriksaan KPK yakni Irjen purn Syahtria Sitepu yang pernah menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri.
Dua orang saksi lainnya yakni Dirtipidum Mabes Polri Herry Prastowo dan Kombes Ibnu Isticha, Dosen Utama di STIK Lemdikpol Polri tidak hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu