Jakarta, Aktual.co — Ratusan aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di kawasan Tugu Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, guna mengamankan jalur yang akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo.
“Penjagaan di kawasan Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak, sudah sesuai prosedur tetap dalam pengamanan presiden,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat AKBP Nowo Winarti saat dihubungi, Selasa (20/1).
Dari pantauan di lapangan ratusan aparat TNI-Polri berjaga-jaga di sekitar Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak yang biasanya menjadi tempat para mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kota Pontianak. 
Polda Kalbar mengerahkan 1.000 personel untuk pengamanan kedatangan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan meresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak.
“Kami fokus pengamanan dalam hal mengatur kelancaran lalu lintas, seperti di sepanjang Jalan Ahmad Yani, dan kawasan Masjid Raya Mujahidin,” kata Nowo.
Dia mengatakan setiap perempatan jalan protokol di Kota Pontianak ditempatkan minimal dua anggota polisi dalam mengatur kelancaran lalu lintas.
Luas bangunan Masjid Raya Mujahidin sekitar 60 meter x 60 meter, dan kubahnya dari tembaga atau nomor dua setelah Masjid Istiqlal dan halamannya bisa menampung sekitar 1.600 mobil, dan bisa digunakan fungsi lainnya.
Bangunan baru Masjid Raya Mujahidin dibangun dua lantai dengan target selesai 1,5 – 2 tahun. Tinggi lantai pertama dibangun 1,5 meter dari tanah dan menonjolkan arsitektur khas Kalbar dan simbol Kota Pontianak, dengan daya tampung sekitar 5.000 hingga 8.000 jemaah.
Lantai pertama Masjid Raya Mujahidin bisa digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti rapat, ruang tamu VIP, resepsi pernikahan dan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah negara mengecam dan memprotes Indonesia karena menerapkan hukuman mati teradap perkara narkotika. Penerapan hukuman mati itu berujung penarikan kedutaan Belanda dan Brasil di Indonesia dan sejumlah negara sehabat lainnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, protes itu merupakan hak bagi siapa pun, yang pasti pihaknya tetap menjalankan tugas sesuai perintah undang-undang. “Kita tidak akan surut,” kata Prasetyo, Selasa (20/1).
Menurut Prasetyo, pelaksanaan eksekusi mati itu merupakan hukum yang berlaku di negeri ini. Karena itu, dia meminta semua pihak agar menghormati hukum positif yang ada di Indonesia, sebagaimana Indonesia hormat dan tunduk pada peraturan yang tertuang dalam undang-undang.
“Itulah etika pergaulan internasional,” kata mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung itu.
Enam terpidana perkara narkotika ditembak mati, Minggu (18/1) dini hari di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, dan satu di Boyolali, Jawa Tengah. Lima terpidana mati dieksekusi serempak di Nusa Kambangan.
Mereka adalah Namaona Denis (48), Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (53), WN Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias  Ance Tahir (62), kewarganegaraan tidak jelas. Kemudian, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WN Indonesia. Kemudian, seorang lain di Boyolali, Tran Thi Bich Hanh, (37), WN Vietnam.
Brazil dan Belanda protes. Bahkan, menarik Duta Besarnya untuk Indonesia guna melakukan koordinasi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mengingatkan, ada 267 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dengan eksekusi mati yang dilakukan Indonesia dianggap akan menyulitkan negara ini melobi untuk menyelamatkan warganya. Bagi Prasetyo hal itu jangan disamakan.
“Sebab, kasus yang dialami WNI itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan case by case,” katanya.
Karenanya, terpidana yang ditembak mati di Indonesia ini karena terjerat narkotika. Sudah jelas, Prasetyo menegaskan, narkotika merupakan musuh Indonesia bahkan dunia.
“Kita kan tidak mau melihat narkotika semakin merajalela. Hanya bedanya mereka tidak memberlakukan hukuman mati, kita masih. Salahnya sendiri melakukan kejahatan narkotika di sini. Iya kan?” kata Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menyebutkan bahwa pengangkatan Komjen Badrodin Haiti tak menggunakan pasal 11 UU No.2 tahun 2002 tentang polri.
Andi sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menggunakan pasal 11 UU no.2 tahun 2002 tentang Polri, dalam pengangkatan Plt Kapolri.
“kalau presiden tidak gunakan UU ini, presiden urusi polisi pake UU apa?” kata Yusril, di Jakarta, Selasa (20/1).
“Bukan Plt tapi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Kapolri. Kalau begitu sama aja dengan Plt, kok bukan ya?” tambahnya.
Menurut dia, penjelasan  pejabat yang seperti itu hanya akan membuat rakyat bingung dan mengingatkan agar memberi keterangan yang jelas dan dimengerti publik.
“Jadi pejabat itu ngomong yang bener, ora mencla-mencle bikin rakyat bingung, ya saya hanya mengingatkan “, tutupnya
Diketahui, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak menggunakan pasal 11  UU nomor 2 tahun 2002 tentang polri, terkait penunjukkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti selaku Plt Kapolri.
Menurutnya, Badrodin hanya diminta untuk menjalankan tugas dan fungsi dari kewenangan Kapolri.
Jokowi melakukan diskresi dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan agar tidak ada kekosongan di kepolisian, maka diambil keputusan untuk menetapkan Wakapolri melaksanakan tugas dan fungsi terkait kewenangan Kapolri.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Badroddin Haiti bukan Plt Kapolri tetapi ditugaskan mengatasi kevakuman Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh: