Semarang, Aktual.co — Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar belum diikuti penetapan tarif baru angkutan umum. Organisasi Angkutan Darat masih perlu duduk bersama dengan Pemprop Jawa Tengah terkait penetapan tarif angkutan umum.
“Kita akan adakan pertemuan dulu dengan Gubernur Jateng, karena ini menyangkut angkutan di Jateng,”ujar ketua Organda Jateng, Anggoro Karsidi di Semarang, Senin (19/1).
Organda Jateng berencana menggelar pertemuan secar terbuka dengan Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian Sekertariat Daerah Jawa Tengah, dan pihak awak angkutan maupun pengusaha secara terbuka di kantor Dishubkominfo Jateng yang berlangsung pada Rabu (21/1).
“Hari Selasa besok kita akan adakan pertemuan secara internal dengan para awak angkutan, pengusaha dan pihak-pihak terkait. Sedangkan, pertemuan hari Rabu, hasilnya nanti akan ada press rilis kepada awak media,” terang dia.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, berencana akan membahas kebijakan penetapan tarif angkutan baru bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun AKAP (Antar Kota Antar Provinsi).
Menurut dia, tarif baru Bus AKDP yang memiliki karateristik perlu dibicarakan. Sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis dengan berdasarkan pada azas otonomi daerah.
“Tarif bus AKDP punya karateristik sendiri. Jadi perlu dibicarakan dengan pusat. Seperti angkutan desa menjadi urusan Wali Kota/ Bupati, maka perlu peninjauan kembali. Dalam hal ini mereka mempunyai regulasi sendiri, tidak perlu intervensi pusat,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Langsa mengutuk keras kasus pemkaran rumah Muhammad Hanafiah, wartawan Waspada di Aceh Tamiang. Aksi itu dinilai sebagai bentuk teror yang patut dilawan semua pihak. Selain itu, AJI mendesak Polres Aceh Tamiang dan Polda Aceh mengusut tuntas kasus itu dan menangkap pelakunya.
“Kita mengutuk keras teror terhadap jurnalis dan media di Aceh. Kita harap polisi serius mengusut kasus, mengungkap motif dan menangkap pelaku percobaan pembakaran rumah itu,” ujar Ketua AJI Langsa, Imran MA, dalam surat tertulis yang dikirimkan ke sejumlah media, Senin (19/1).
Disebutkan, percobaan pembakaran rumah wartawan Muhammad Hanafiah terjadi pada Kamis (15/1) sekitar pukul 03.00 WIB dinihari di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Pelaku membakar kursi bagian depan rumah. Beruntung, Muhammad Hanafiah terbangun serta api bisa dipadamkan. Di lokasi kejadian ditemukan ceceran bensin.
“Aksi teror itu bukan hanya mengancam si wartawan, namun menimbulkan dampak psikologis pada keluarga wartawan itu,” ujar Imran. Dia menilai, aksi teror itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers di Aceh.
Selain itu, Imran mengimbau semua pihak menghormati kerja-kerja jurnalis yang dilindungi undang-undang. Pihaknya, sambung Imran menyarankan pada publik jika keberatan terhadap pemberitaan pers, harap memprotes dengan cara sesuai undang-undang tentang pers. Bukan dengan tindak kekerasan.
“Kita juga ajak semua wartawan terus meningkatkan profesionalitas, melaksanakan kode etik jurnalistik dalam bekerja,” terangnya. Di sisi lain, Imran menyebutkan pihaknya terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Untuk itu, dia meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Aparat Polsek Cengkareng Jakarta Barat mengungkap komplotan spesialis pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berjumlah tujuh orang pelaku.
“Mereka juga sindikat pemalsuan BPKB,” kata Kepala Polsek Cengkareng Komisaris Polisi Sutardjono di Jakarta Senin (20/1).
Para pelaku bernama Bayu Setiawan, Ajie Wahyu, Dian Purnomo, Gunarto, Syahdu Joni, Hendra Setia, dan Alvian Firman.
Sutardjono menuturkan sindikat pemalsuan itu bekerja sistematis dan rapi dengan otak pelakunya yakni Bayu Setiawan.
Bayu berperan merancang dan mengoperasikan seluruh kegiatan pemalsuan dokumen kendaraan itu.
Sutardjono menjelaskan awalnya polisi meringkus Ajie Wahyu di daerah Cengkareng pada Senin (12/1).
Saat itu, Ajie hendak menjual mobil bernomor polisi B-1589-BOO yang diduga tidak memiliki dokumen resmi seharga Rp20 juta kepada Syahdu Joni di depan Taman Palem Lestari.
Tersangka Ajie dan Syahdu mengaku mendapatkan STNK palsu kendaraan itu dari Gunarto dengan membayar kisaran Rp500.000 hingga Rp2 juta per mobil.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor (Polres) Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), menangkap seorang pengedar narkotika jenis ganja kering, Iskandar (23), di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Minggu (18/1) sekira pukul 22.30 WIB.
“Penangkapan pelaku yang sehari-hari sebagai tukang ojek itu merupakan informasi masyarakat dan hasil pengembangan dari tertangkapnya pengedar narkotika beberapa waktu lalu,” kata Kapolres Tanah Datar, AKBP Nina Febri Linda didampingi Kasat Narkoba Iptu Khaidir di Batusangkar, Senin (19/1).
Kapolres menyebut pelaku dibekuk dengan penyamaran petugas sebagai pembeli dan saat ini sudah dijadikan tersangka ditahan di Mapolres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut.
“Tersangka kami amankan bersama barang bukti ganja kering tiga paket seharga Rp150 ribu,” kata Nina.
Iskandar dijerat Pasal 114 ayat (1) jo 116 ayat (1) jo 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tetang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati, minimal 4 tahun penjara dengan denda Rp8 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-undang beserta dengan revisinya akan selesai tepat pada waktunya.
“Kami optimistis semua masalah Perppu Pilkada selesai tepat waktu, karena langsung disidangkan dalam sidang Paripurna,” kata Tjahjo Kumolo setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1).
Ia menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bisa memulai proses pemilu tanpa menunggu revisi.
“Demi mengejar waktu, KPU bisa langsung bekerja, nanti revisi masih bisa dibicarakan dan menyesuaikan,” kata Tjahjo.
Menurutnya, akan banyak pilihan untuk menjalankan Pilkada, periode 2015 bisa digabungkan dengan 2016, atau sebaliknya.
“Ada kemungkinan bisa mundur juga, bisa lebih cepat asalkan siap dengan banyaknya pejabat PLT yang sedikit lebih lama,” ujarnya.
Ia juga berpendapat pilihan lain KPU bisa fokus saja pada 204 pilkada yang ada di 2015 agar lebih efisien.
Sebelumnya, jumlah daerah pilkada 2015 hasil hitungan KPU berbeda dengan data milik Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Hal itu disebabkan KPU belum menghitung jumlah daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran sejak 2012 hingga 2014.
Setelah dihitung total pada 2015 akan ada 204 pilkada serentak di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Badan Narkotika Nasional (BNN) menargetkan 100 ribu orang pecandu narkoba menjalani masa rehabilitasi sepanjang tahun 2015 ini guna meminimalisir penggunaan barang haram tersebut di Indonesia.
“Kami targetkan hal tersebut untuk meminimalisir penggunaan narkoba di Indonesia yang saat ini mencapai angka empat juta orang,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Senin (19/1).
Sumirat juga mengatakan, memang langkah rehabilitasi ini diperlukan juga untuk memutus mata rantai peredaran narkoba karena bisnis barang haram tersebut hidup dari “pangsa pasar” yang tersedia.
“Yang diperlukan untuk menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia selain penindakan yang keras dan tegas seperti eksekusi mati bagi pengedar kita juga harus menekan jumlah penggunanya sehingga pasarnya menghilang,” katanya.
Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 15 ribu orang yang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba yang artinya barang haram tersebut telah merenggut 15 hingga 20 jiwa per-hari.
Dari data yang dikumpulkan BNN, pada tahun 2014 telah ada 988 orang yang menjalani rehabilitasi dan pada tahun 2015 ini mereka memasang target 100 ribu orang untuk direhabilitasi yang artinya akan ada peningkatan sekitar seratus persen.
Sumirat mengatakan pihak BNN telah mengajak setiap Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, baik Tingkat I maupun II untuk melakukan pengembangan fasilitas rehabilitasi baik berupa rumah sakit, klinik ataupun lainnya.
Saat ini sudah ada Pemda yang telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung rencana tersebut seperti di Provinsi Lampung yang telah menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkotika.
“Lampung sudah ada fasilitasnya, sedangkan BNN membantu Pemda setempat untuk meningkatkan kualitas SDM di tempat rehabilitasi itu,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby