27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39347

Jadi Sponsor Utama Olimpiade Tokyo Harus Keluarkan USD128 Juta

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah sponsor-sponsor utama Olimpiade Tokyo 2020, harus menyediakan dana minimal 15 miliar yen atau sekitar USD128 juta, sebagai perolehan hak istimewa.

Dikutip dari AFP, Senin (19/1), tujuh perusahaan, termasuk perusahan bir Asahi, raksasa telekomunikasi NTT Docomo, dan pabrikan otomotif Toyota diharapkan menjadi perusahaan-perusahaan yang menawarkan diri untuk gelar “Sponsor Emas”.

Perusahaan-perusahaan yang akan menjadi sponsor itu mempunyai hak untuk menggunakan logo dan slogan Olimpiade dalam iklan-iklan selama jangka waktu kontrok yang akan berakhir hingga akhir 2020.

Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 berencana menaikkan biaya sponsor hingga setidaknya 150 miliar yen melalui pelelangan sponsor, tanpa menyebut identitas sumber-sumber mereka.

Perusahaan-perusahaan itu sudah menyerahkan dana 600 juta yen selama empat tahun kepada Komite Olimpiade Jepang dalam program sponsor mereka.

Jika label harga bagi sponsor-sponsor utama itu tepat, biaya itu akan mencerminkan sebuah harga premium dibanding biaya sponsor untuk Olimpiade London 2012, terutama ketika Coca-Cola membayar sekitar 100 juta dolar AS berdasarkan data yang dikumpulkan The Guardian.

Sponsor Olimpiade Tokyo 2020 akan terbagi dalam tiga ranking dan hanya satu perusahaan yang akan terpilih dalam setiap kategori. Namun, tidak diketahui jelas jika proses pelelangan itu akan terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan lokal Jepang.

Sementara, kantor berita Tokyo, Kyodo melaporkan ranking di bawah Mitra Emas akan mendapatkan julukan “Mitra Resmi” dengan menyediakan dana mulai enam juta yen.

Sponsor lapis ketiga akan menyandang julukan “Pendukung Resmi” dan membayar mulai satu juta yen hingga tiga juta yen untuk keikutsertaannya.

Biaya total bagi satu sponsor akan beragam tergantung persyaratan kontrak dan sponsor pertama akan diputuskan secepat mungkin pada Januari.

Artikel ini ditulis oleh:

Calon Pimpinan BUMD Disarankan dari Anak Muda

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI tak lama lagi akan mengganti pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya. Rencana itu mendapat apresiasi dari Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. 
Dia meminta agar posisi pimpinan BUMD DKI tidak diberikan kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Jangan semua pensiunan (Pemprov DKI) ditaruh di situ. Nanti malah enggak ada kerjanya,” kata Pras, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/1).
Politisi PDI-P ini menyarankan posisi pimpinan BUMD sebaiknya diserahkan ke anak-anak muda yang punya kompetensi dan berlatar pendidikan yang bergengsi.
“Kalau tetap yang pensiunan, nanti enggak akan ada inovasi apa-apa. Kalau yang muda kan energik, Ini kan juga supaya regenerasi berjalan,” ujar dia.
Pras juga berharap Ahok tetap menjalankan niat mengajukan nama-nama calon Dirut BUMD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disaring.
Dikutip dari situs .bpmpjakarta, berikut daftar BUMD milik Provinsi DKI Jakarta:
Bidang Properti
PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN)PT. Jakarta PropertindoPT. Pembangunan JayaPD. Pembangunan Sarana jayaBP. Taman Hiburan Rakyat LokasariPT. Jaya Nur SuksesBidang Pariwisata
PT. Jakarta TourisindoPT. Pembangunan Jaya AncolPT. Pakuan InternasionalPT. Graha Sahari Suryajaya (Sheraton Media Hotel & Tower)PT. Jakarta International Expo
Bidang Perdagangan dan Industri
PD. Pasar JayaPD. Dharma JayaPT. Food Station Tjipinang JayaPT. Cemani TokaPT. Delta Djakarta, TbkPT. Alakasa Industrindo, TbkPT. Determinan IndahPT. Rheem Indonesia
Bidang Perbankan/Keuangan
PT. Bank DKIPT. Asuransi Bangun Askrida
BidangJasa/UtilitasPD. Air Minum JayaPD. PAL JayaPT. Ratax Armada

Artikel ini ditulis oleh:

Pimpinan BUMD DKI Akan Dibongkar Pasang

Jakarta, Aktual.co —Usai perombakan besar-besaran 4.676 orang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI, berikutnya giliran jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang bakal dibongkar pasang.
“Habis ganti PNS besar-besaran, kita juga akan ganti direktur utama BUMD DKI secara besar-besaran juga,” kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/1). 
Dia beralasan pergantian direksi, khususnya direktur utama (Dirut), bertujuan menggenjot kinerja BUMD DKI agar memberi kontribusi besar bagi pendapatan daerah DKI.
Pasalnya saat ini kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah sangat minim. Banyak target BUMD yang tidak tercapai.
Ahok ingin sosok Dirut BUMD yang baru nanti adalah yang memiliki integritas tinggi dan jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Yang paling penting itu, tidak gila duit,” ujar dia. 
Sejumlah tes seleksi sudah dilakukan demi mencari Dirut dan direksi yang sesuai kriteria. Sejumlah nama juga sudah dikantongi untuk menduduki kursi nakhoda di satu BUMD. 
“Sudah final. Saya jamin orang-orangnya bisa bekerja dengan kencang,” klaim dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Sofyan Optimis Pembahasan RAPBN-P Rampung Sebulan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan keyakinannya bahwa pembahasan RAPBN-Perubahan (APBN-P) bakal rampung dalam sebulan atau ditargetkan pada 12 Februari 2015.

“APBN-P sebulan saya yakin kelar, Insya Allah, karena semuanya sudah dirancang dan pernah dibahas dengan DPR,” kata Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (19/1).

Ia mengatakan pemerintah sempat membahasnya dengan DPR yang kemudian cukup diapresiasi oleh anggota DPR dan dianggap banyak kebijakan pemerintah yang harus didukung.

Sofyan mencontohkan DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi untuk program-program produktif dan pembangunan infrastruktur.

“Mudah-mudahan sebulan bisa, karena sebelumnya mereka (DPR) cukup apresiasinya kepada kebijakan pemerintah,” katanya.

Terkait kemungkinan bakal alotnya pembahasan RAPBN-P 2015, pihaknya menyatakan Pemerintah Jokowi memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengubah anggaran yang disusun pemerintah sebelumnya.

Senada disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa APBN 2015 merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya yang ditetapkan oleh DPR ketika itu.

“Pemerintahan baru ini berhak merancang anggarannya sendiri untuk mewujudkan visi misinya. APBN lalu itu disahkan oleh pemerintahan lalu,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro setelah Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas RAPBN-P 2015.

Selain itu, kondisi perekonomian baik domestik maupun global juga terus berubah sehingga asumsi makro dalam APBN 2015 sudah tidak relevan lagi.

Oleh karena itu, perubahan asumsi makro perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia yang diperkirakan masih sangat dinamis.

Selain normalisasi ekonomi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok pun turut perlu diwaspadai apalagi Tiongkok merupakan pasar ekspor utama Indonesia.

Faktor-faktor itulah yang mendorong pemerintah Jokowi mengajukan RAPBN-P 2015 dalam hal asumsi makro di antaranya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen, inflasi 5 persen, ICP 70 dolar AS/barel, nilai tukar rupiah Rp12.200/dolar AS, suku bunga Surat Perbendaraan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen, dan produksi siap jual (lifting) minyak 849.000 barel/hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Taufik Tak Terima Ahok Tuding DPRD Terkait Anggaran Siluman

Jakarta, Aktual.co —Tudingan yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada oknum DPRD yang ‘bermain’ anggaran ‘siluman’ di RAPBD 2015, menuai komentar Wakil DPRD DKI, M Taufik.
Kata Taufik, untuk memasukkan anggaran di RAPBD harus melalui rapat-rapat komisi. Sementara DPRD baru mengagendakan saja dan belum menggelar rapat komisi. 
“Jadi mau masukkin (anggaran siluman) gimana? Kan belum bahas rapat. Baru di situ (rapat komisi) bisa masuk atau tidak (usulan anggaran),” kata politisi Gerindra itu, di Kebun Sirih, Jakarta, Senin (19/1).
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD ini meminta Gubernur Ahok jangan menyalahkan DPRD karena kelemahan dari Pemprov DKI sendiri.  
“Jangan karena kelemahan eksekutif buang badan ke kita. Gak adalah itu, Sementara rapat komisi, belum dilaksanakan,” ujar dia.
Namun Taufik sendiri mengaku tidak tau motif Ahok melontarkan tudingan itu. “Saya gak tau ya karena kan itu emang karakter dia (Ahok). Itu kebiasaan dia aja,” ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat geram saat menemui sejumlah pengajuan anggaran di RAPBD DKI 2015, yang dianggap tidak masuk akal. 
Jumlah pun tidak main-main, mencapai Rp8,8 triliun. Antara lain untuk sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok, dan pengadaan barang elektronik.
Salah satu pengajuan anggaran ‘siluman’ yang membuat Ahok geleng-geleng kepala adalah anggaran sosialisasi SK Gubernur, yang mencapai Rp46 miliar setahun. Itu dianggapnya sangat tidak masuk akal. 
“Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang,” ujar Ahok kesal, di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga ada sesuatu yang menjadi ‘deal’ di antara oknum anggota dewan terkait RAPBD 2015. Dia pun menuding ada oknum DPRD yang sengaja ‘menitipkan’ anggaran siluman itu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. 

Artikel ini ditulis oleh:

Data Belum Lengkap, Enam Jenazah Belum Teridentifikasi

Jakarta, Aktual.co — Tim Disaster Victim Identification masih mengidentifikasi enam jenazah korban AirAsia QZ8501 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.
Keenam jenazah ini terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan dengan label B044, B045, B049, B050, B051, dan B028.
“Kami terus melakukan pendalaman,” kata Kabid Humas POlda Jatim Kombes Awi Setiyono, Senin (19/1).
Ketua DVI Polda Jatim Kombes Budiyono mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi kendala dalam mengidentifikasi keenam jenazah tersebut. Pertama, data antemortem dan postmortem yang belum lengkap dan kedua kesulitan mendapat data tambahan dari pihak keluarga.
Hari ini tim DVI menerima dua jenazah tambahan dan total ada delapan jenazah yang belum teridentifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain