Bangun Bendung Pitap, Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp1,2 Triliun
Jakarta, Aktual.co — Pemerintah segera membangun Bendung Pipitak Jaya di Kecamatan Pitap, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp1,2 triliun dari dana APBN untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Martinus mengungkapkan pembangunan Bendung Pipitak Jaya di Pitap tersebut dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat tanpa dana “sharing” dari pemerintah daerah.
“Ini adalah pembangunan bendung baru di lokasi yang baru, selain Bendung Pitap yang telah dibangun tahun sebelumnya,” ujar Martinus di Banjarmasin, Senin (19/1).
Rencananya, tambah dia, bendung yang seluruh pembangunan, termasuk pembebasan lahan dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut mulai dilakukan kontrak pada November. Pembangunan bendung Pipitak Jaya akan dilaksanakan secara “multiyear”, dan diharapkan pada 2016 proyek tersebut bisa dituntaskan.
Menurut Martinus, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum sedang fokus membangun dan membenahi infrastruktur sektor sumber daya air dan irigasi, dengan harapan melalui pengairan yang memadai akan mampu meningkatkan produksi pangan masing-masing daerah untuk mendukung program nasional.
Bila bendung Pipitak Jaya selesai, selain berfungsi untuk mengatasi banjir di daerah tersebut, juga akan mampu mengairi sawah seluas 10 ribu hektare yang ada di sekitar lokasi bendung tersebut.
Selain Bendung Pipitak Jaya pada 2015, Kementerian PU juga fokus menyelesaikan tiga bendung lainnya, yaitu Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bendung Pitap di Kabupaten Balangan dan Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Proyek bendung dari pemerintah pusat yang dibangun pada era 2005 dan menelan biaya ratusan miliar rupiah ini, hingga kini belum dapat difungsikan, karena pembangunan jaringan irigasi dan pembebasan lahan masyarakat yang belum selesai.
Khusus untuk penuntasan ketiga bendung tersebut, pemerintah telah menganggarkan biaya Rp250 miliar, yang sebagian dana dimanfaatkan untuk pembebasan lahan saluran tersier yang hingga kini belum berhasl dituntaskan.
Sebelumnya, kata dia, pemerintah pusat tidak bisa bisa menganggarkan dana untuk pembebasan lahan, untuk penyelesaian saluran tersier tersebut, namun dengan adanya program peningkatan ketahanan pangan, maka penyelesaian bendung didanai oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.
Ketiga bendung tersebut, tambah dia, rencananya akan selesai pada akhir 2016 dan diharapkan akan mampu mengairi seluruh persawahan di sekitar daerah tersebut.
Menurut Martinus, dengan selesainya pembangunan empat bendung, yaitu tiga bendung lama dan satu bendung baru, maka total areal persawahan yang dapat diairi mencapai 25 ribu hektare.
“Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang dinilai sebagai provinsi yang memiliki potensi pertanian cukup strategis, sehingga kita banyak mendapatkan proyek pembangunan sektor tanaman pangan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menilai Kalsel memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk dikembangkan, sehingga daerah ini masuk delapan provinsi penyangga pangan nasional.
Melalui program percepatan pembangunan irigasi ini, ditargetkan terjadi peningkatan produksi pangan regional dan nasional sehingga program swasembada pangan nasional bisa segera tercapai.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
