Jakarta, Aktual.co —Guna memastikan jalan tak lagi bergelombang, Pemprov DKI akan gunakan teknologi sinar infra red saat proses penyemenan. Saat ini, salah satu perusahaan semen sudah melakukan uji coba penggunaan infra red dimulai di kawasan Mangga Dua Jakarta Utara, dan di jalur-jalur TransJakarta sebagai percontohan.
“Supaya ngga ada gelombang. Kalau bagus nanti di jalur TransJakarta yang Koridor I Blok M-Kota kita mau uji coba itu (infra red),” ujar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (30/1).
Selain untuk perbaikan, kata Ahok, penyemenan dengan teknologi inframerah juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas jalan di Ibukota. “Kita nggak mau orang naik bus di Jakarta itu loncat-loncat (karena jalan bergelombang -red). Nyemennya itu musti pakai infra red,” ujarnya yakin. 
Sebelumnya, Ahok mengakui dalam dua tahun terakhir pihaknya memang tidak banyak melakukan perbaikan jalan.
Ada beberapa alasan yang menghambat upaya perbaikan jalan. Di antaranya terkait status jalan nasional dan jalan provinsi. Misal untuk Jalan Daan Mogot yang merupakan jalan nasional.
Kata Ahok, perlu ada pembagian yang jelas, mana jalan nasional dan mana jalan provinsi. Sehingga dalam perbaikannya juga jelas yang menangani. Karena kejelasan itu terkait dengan anggaran.
“Jadi lebih baik dibagi saja (kewenangannya) langsung. Jadi kita mesti jelas kalau dia (pemerintah pusat) duitnya enggak cukup, lebih baik pakai uangnya untuk provinsi lain saja atau dia pakai enggak usah merata. Lebih baik jalan dijaga setahun. Kalau tidak bisa yang lain kami yang kerjakan,” ujar dia di Balai Kota DKI, Rabu (28/1).
Adapun penyebab lain minimnya perbaikan jalan dilakukan pemprov DKI, kata Ahok, lantaran banyak oknum Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang ‘menilep’ anggaran perbaikan jalan. 
“Makanya sudah dicopot-copotin (pejabat). Ada yang sampai kasus kan. Dia lapor sudah dikerjain (perbaikan jalan), padahal enggak, ya kita enggak mau bayar,” ucap dia kesal.
Namun, pasca disahkannya APBD tahun ini, Ahok optimis perbaikan jalan berlubang akan selesai dalam dua tahun. “Yang penting yang hot-mix itu di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dia tambah. Sekarang ada 20 lebih AMP‎ (Asphalt Mixing Plant), cuma dia masukin 6. Satu dua tahun ini pasti bisa,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Raut wajah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  menegang saat ditanya soal tudingan pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengenai adanya ‘keanehan’ di jumlah sisa anggaran (silpa) APBD DKI 2015.
Di mana Uchok menganggap silpa di APBD DKI 2015  yang hanya Rp8,9 triliun adalah tidak masuk akal. Mengingat serapan anggaran DKI di APBD 2014 hanya 40 persen saja dari Rp72,9 triliun. Uchok pun anggap ada keganjilan di angka tersebut.
Namun Ahok justru menganggap tudingan Uchok tidak berdasar. “Itu orang (Uchok) yang otaknya ga sampai, suruh baca baik-baik lagi,” ujar Ahok ketus, di Balai Kota DKI, Jumat (30/1).
Tak mau menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya, Ahok kemudian lebih memilih menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan lain.
Diberitakan sebelumnya, Uchok menganggap banyak anggaran di APBD 2015 yang perlu dibongkar kembali karena diduga ada korupsi. Salah satu yang menurutnya perlu disoroti adalah terkait jumlah silpa. 
Di 2014, APBD DKI sebesar Rp72,9 baru terealisasi 40 persen saja. “Tapi di APBD 2015 yang baru disahkan, sisa anggaran (2014) hanya sebesar Rp8,9 triliun,” kata dia saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (27/1).
Padahal kalau berdasar perhitungan kasar, jika penyerapan hanya 40 persen dari Rp72,9 triliun, berarti silpa-nya adalah sekitar Rp28 triliun. Dan bukan Rp8,9 triliun. 
Raibnya sejumlah besar silpa inilah yang dianggap Uchok merupakan suatu keganjilan dan harus dibongkar DPRD. 
“Kalau tetap Rp8,9 triliun, DPRD dan pemerintahan Ahok, tetap harus menjelaskan kemana disimpan sisa dari anggaran silpa sebesar Rp19,1 triliun yang diperkirakan tidak tercatat dalam APBD 2015 yang baru disahkan ini. Kalau tidak dijelaskan, ini namanya bagi-bagi jatah anggaran antara pemerintahan ahok dengan DPRD,” paparnya.
Uchok sekaligus menyesalkan, mengapa DPRD tidak membongkar sisa anggaran sebesar Rp19,1 triliun.
“Harusnya DPRD itu teliti dalam hitung menghitung sisa anggaran APBD 2014 ini. Bukan hanya menerima begitu saja keganjilan Silpa sebesar Rp8,9 triliun,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh: