Jakarta, Aktual.co —   Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai sikap PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) sebagai sebuah pelanggaran dan pembangkangan terhadap undang-undang, menyusul belum adanya kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) kedua perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

“Apa yang ditunjukkan oleh PT Freeport dan PT Newmont, kami nilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap undang-undang,” tegas Agus Hermanto di Mataram, Jumat (30/1).

Menurut dia, pihaknya sampai saat ini belum melihat keseriusan dan itikad baik PT Freeport dan PT Newmont Nusa Tenggara untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter).

“Sampai hari ini kami di DPR belum melihat apa yang sudah dilakukan PT Freeport dan PT Newmont untuk membangun smelter sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara itu,” katanya.

Justru yang terjadi saat ini, kedua perusahaan itu tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga tidak berkomitmen terhadap Pemerintah Indonesia dengan sengaja mengulur-ngulur waktu membangun smelter.

“Semestinya, begitu undang-undang minerba itu berlaku, semua perusahaan tambang baik Freeport maupun Newmont harus patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, kata Agus, seharusnya pemerintah bisa mendesak kedua perusahaan asal Amerika itu untuk membangun smelter di areal tambang bukan justru membangun di Gresik, Jawa Timur.

Karena, jika tetap membangun smelter di daerah lain, maka yang terjadi pemerintah daerah, yakni Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Barat tidak akan mendapat nilai tambah dari hasil konsetrat yang sudah diambil.

“Semestinya pembangunan semelter harus ada di mulut tambang, yakni Freeport di Papua dan Newmont di Sumbawa, NTB, bukan justru sebaliknya diberikan ke daerah lain,” tegasnya.

Sebab sejatinya, kata Agus, penerapan UU Minerba diberlakukan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa besar kandungan konsentrat yang dikirim ke luar negeri jika tidak ada smelter di Indonesia.

“Makanya kalau smelter dibangun di daerah, tentu akan mengurangi ‘cost’ kedua perusahaan, lokasi juga dekat dengan mulut tambang. Inilah semestinya yang harus dilakukan dan pemerintah harus bisa mendesak agar kedua perusahaan membangun di kedua provinsi penghasil,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Penerimaan minyak dan gas bumi (Migas) bagian negara pada 2015 diperkirakan sekitar 12 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun. Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Jumat (30/1) sesuai nota keuangan RAPBN Perubahan 2015, pada asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) sebesar 70 dolar AS per barel, penerimaan negara dari migas diperkirakan 14,915 miliar dolar.

Asumsi lainnya adalah produksi terjual (lifting) minyak 849.000 barel per hari, “lifting” gas 1,177 juta barel setara minyak per hari, dan harga gas 7,24 dolar per MMBTU. Sesuai asumsi tersebut, penerimaan total migas adalah 38,462 miliar dolar yang selanjutnya terbagi “cost recovery” 18,926 miliar dolar, kontraktor 4,621 miliar dolar, dan penerimaan negara 14,915 miliar dolar.

Dengan pembagian tersebut, maka porsi “cost recovery” mencapai 49 persen atau lebih besar dari penerimaan negara yang hanya 39 persen.

Pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu-Kamis (28-29/1), disepakati “lifting” minyak turun menjadi 825.000 barel per hari, “lifting” gas naik menjadi 1,221 juta barel setara minyak per hari, dan ICP turun menjadi 60 dolar per barel Sementara, sensitivitas ICP terhadap penerimaan negara adalah setiap perubahan satu dolar per barel berkorelasi dengan 306 juta dolar.

Lalu, setiap produksi migas berubah 10.000 barel setara minyak per hari mempengaruhi penerimaan negara 79 juta dolar, produksi minyak 10.000 barel per hari merubah 102 juta dolar, dan kalau biaya 100 juta dolar mempengaruhi 70 juta dolar.

Berdasarkan perhitungan sensitivitas tersebut, perubahan “lifting” minyak dari 849.000 menjadi 825.000 barel per hari menyebabkan penurunan penerimaan 225 juta dolar.

Penambahan “lifting” gas dari 1,177 menjadi 1,221 juta barel setara minyak per hari membuat penerimaan negara bertambah 348 juta dolar. Serta, penurunan ICP dari 70 menjadi 60 dolar per barel, maka penerimaan negara berkurang 3,06 miliar dolar.

Dengan demikian, dari proyeksi penerimaan negara sebelumnya sebesar 14,915 miliar dolar AS, berubah menjadi sekitar 12 miliar dolar. Pada 2014, realisasi penerimaan migas bagian negara mencapai 28,33 miliar dolar atau jauh di atas “cost recovery” 15,91 miliar dolar. Namun, realisasi ICP pada 2014 tercatat lebih tinggi yakni sebesar 100,48 dolar per barel. Demikian pula, harga gas lebih tinggi sebesar 9,91 dolar per MMBTU. Sementara, realisasi “lifting” minyak pada 2014 sebesar 794 ribu barel per hari dan gas 1,218 juta barel per hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka