29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39352

Menko Sofyan Optimis Pembahasan RAPBN-P Rampung Sebulan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan keyakinannya bahwa pembahasan RAPBN-Perubahan (APBN-P) bakal rampung dalam sebulan atau ditargetkan pada 12 Februari 2015.

“APBN-P sebulan saya yakin kelar, Insya Allah, karena semuanya sudah dirancang dan pernah dibahas dengan DPR,” kata Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (19/1).

Ia mengatakan pemerintah sempat membahasnya dengan DPR yang kemudian cukup diapresiasi oleh anggota DPR dan dianggap banyak kebijakan pemerintah yang harus didukung.

Sofyan mencontohkan DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi untuk program-program produktif dan pembangunan infrastruktur.

“Mudah-mudahan sebulan bisa, karena sebelumnya mereka (DPR) cukup apresiasinya kepada kebijakan pemerintah,” katanya.

Terkait kemungkinan bakal alotnya pembahasan RAPBN-P 2015, pihaknya menyatakan Pemerintah Jokowi memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengubah anggaran yang disusun pemerintah sebelumnya.

Senada disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bahwa APBN 2015 merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya yang ditetapkan oleh DPR ketika itu.

“Pemerintahan baru ini berhak merancang anggarannya sendiri untuk mewujudkan visi misinya. APBN lalu itu disahkan oleh pemerintahan lalu,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro setelah Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas RAPBN-P 2015.

Selain itu, kondisi perekonomian baik domestik maupun global juga terus berubah sehingga asumsi makro dalam APBN 2015 sudah tidak relevan lagi.

Oleh karena itu, perubahan asumsi makro perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia yang diperkirakan masih sangat dinamis.

Selain normalisasi ekonomi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok pun turut perlu diwaspadai apalagi Tiongkok merupakan pasar ekspor utama Indonesia.

Faktor-faktor itulah yang mendorong pemerintah Jokowi mengajukan RAPBN-P 2015 dalam hal asumsi makro di antaranya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen, inflasi 5 persen, ICP 70 dolar AS/barel, nilai tukar rupiah Rp12.200/dolar AS, suku bunga Surat Perbendaraan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen, dan produksi siap jual (lifting) minyak 849.000 barel/hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Taufik Tak Terima Ahok Tuding DPRD Terkait Anggaran Siluman

Jakarta, Aktual.co —Tudingan yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada oknum DPRD yang ‘bermain’ anggaran ‘siluman’ di RAPBD 2015, menuai komentar Wakil DPRD DKI, M Taufik.
Kata Taufik, untuk memasukkan anggaran di RAPBD harus melalui rapat-rapat komisi. Sementara DPRD baru mengagendakan saja dan belum menggelar rapat komisi. 
“Jadi mau masukkin (anggaran siluman) gimana? Kan belum bahas rapat. Baru di situ (rapat komisi) bisa masuk atau tidak (usulan anggaran),” kata politisi Gerindra itu, di Kebun Sirih, Jakarta, Senin (19/1).
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD ini meminta Gubernur Ahok jangan menyalahkan DPRD karena kelemahan dari Pemprov DKI sendiri.  
“Jangan karena kelemahan eksekutif buang badan ke kita. Gak adalah itu, Sementara rapat komisi, belum dilaksanakan,” ujar dia.
Namun Taufik sendiri mengaku tidak tau motif Ahok melontarkan tudingan itu. “Saya gak tau ya karena kan itu emang karakter dia (Ahok). Itu kebiasaan dia aja,” ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuat geram saat menemui sejumlah pengajuan anggaran di RAPBD DKI 2015, yang dianggap tidak masuk akal. 
Jumlah pun tidak main-main, mencapai Rp8,8 triliun. Antara lain untuk sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok, dan pengadaan barang elektronik.
Salah satu pengajuan anggaran ‘siluman’ yang membuat Ahok geleng-geleng kepala adalah anggaran sosialisasi SK Gubernur, yang mencapai Rp46 miliar setahun. Itu dianggapnya sangat tidak masuk akal. 
“Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang,” ujar Ahok kesal, di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga ada sesuatu yang menjadi ‘deal’ di antara oknum anggota dewan terkait RAPBD 2015. Dia pun menuding ada oknum DPRD yang sengaja ‘menitipkan’ anggaran siluman itu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. 

Artikel ini ditulis oleh:

Data Belum Lengkap, Enam Jenazah Belum Teridentifikasi

Jakarta, Aktual.co — Tim Disaster Victim Identification masih mengidentifikasi enam jenazah korban AirAsia QZ8501 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.
Keenam jenazah ini terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan dengan label B044, B045, B049, B050, B051, dan B028.
“Kami terus melakukan pendalaman,” kata Kabid Humas POlda Jatim Kombes Awi Setiyono, Senin (19/1).
Ketua DVI Polda Jatim Kombes Budiyono mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi kendala dalam mengidentifikasi keenam jenazah tersebut. Pertama, data antemortem dan postmortem yang belum lengkap dan kedua kesulitan mendapat data tambahan dari pihak keluarga.
Hari ini tim DVI menerima dua jenazah tambahan dan total ada delapan jenazah yang belum teridentifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi X Nillai Pembentukan Tim Sembilan karena Bisikan Negatif

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra, menduga pembentukan Tim Sembilan oleh Kemenpora, karena adanya masukan yang kurang baik kepada Menpora, Imam Nahrawi terhadap sepakbola Indonesia.

“Karena mungkin ada pihak-pihak yang memberikan informasi negatif ke Menpora (soal kepengurusan sepakbola Indonesia),” kata Sutan Adil kepada Aktual.co, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/1).

Selain itu, kata Sutan Adil, pembentukan tim yang dipimpin oleh Wakapolri Oegroseno itu, karena ketidakpahaman Menpora akan sepakbola Indonesia.

“Pembentukan Tim Sembilan mungkin karena keterbatasan hal-hal dan pemahaman Menpora terhadap sepakbola Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, maka terbentuklah Tim Sembilan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PSSI.

Untuk diketahui, pembentukan Tim Sembilan juga karena putusan Komite Informasi Publik (KIP), yang menyatakan bahwa PSSI adalah lembaga publik dan harus memberitahukan laporan keuangannya kepada publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Kadisdik Sibolga: Kelulusan Siswa Memang Seharusnya Ditentukan Guru

Medan, Aktual.co —  Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga Alfian Hutauruk mengatakan bahwa seharusnya penentu kelulusan siswa berada di pihak sekolah atau para guru.
Hal itu dikatakan Alfian terkait wacana UN bukan penentu standar kelulusan siswa.
“Yang pasti kan, harus ada standart memang sebuah institusi pendidikan, bagaimana mengukur, salah satunya memang evaluasi. Ketika soal kelulusan, terjadi prokontra, idealnya memang yang menentukan kelulusan itu pihak sekolah, guru, karena dia yang paham anak ini lulus apa tidak, dari kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual,” kata Alfian kepada Aktual.co, Senin (19/1).
Menurutnya, jika akhirnya kelulusan dikembalikan kepada guru, maka yang harus ditekankan adalah tingkat mutu guru, kejujuran dan obyektifitas guru. Sebab, dikhawatirkan guru akan sewenang-wenang dalam menentukan kelulusan siswa.
“Jadi kembali kepada sekolah memanfaatkan peluang ini, obyektiflah untuk menilai dan standart mutu itu harus dijaga. Jangan nanti ada guru subyektif, membuat lulus padahal tidak lulus, atau malah membuat semua lulus semua,” ujarnya.
Dirinya percaya kepada guru, meski diakui juga masih harus terus ditingkatkan kompetensinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Uchok: Ahok Jangan Mudah Umbar Tudingan Dana Siluman

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Thaja Purnama (Ahok) diingatkan agar tidak mudah mengumbar kata-kata menuding ada oknum DPRD DKI yang bermain di munculnya anggaran siluman RAPBD DKI 2015.
Kata pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi, sebelum menuding, Ahok sebaiknya memperbaiki dulu mental jajarannya agar tidak mudah dimanfaatkan para pengusaha hitam.
“Jangan mengumbar kata-kata , diperbaiki dulu komposisi mental eksekutifnya. Perbaiki dulu jajaran PNS-nya jangan mau didekatkan pengusaha hitam,” ujar Uchok, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/1).
Berbeda dengan Ahok yang menuduh munculnya anggaran siluman lantaran ada oknum dewan yang ‘bermain’, Uchok justru berpendapat itu merupakan ulah pengusaha hitam. Yang bekerjasama dengan oknum Pemprov DKI dan DPRD DKI.
“Kalau dibilang, Ahok ada Dana siluman atau minta tambahan sebesar Rp.8,8 Triliun. Ini kemungkinan, ada pengusaha hitam yang serakah sudah dapat dana dan proyek dari APBD, tapi masih kurang buat dia sendiri,” kata Uchok.
Sehingga, kata Uchok, pengusaha hitam ini melobby DPRD dan Pemprov DKI.  

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain