Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan menyindir Presiden Jokowi dalam sebuah tulisan panjangnya di fanpage Facebook resminya, Senin (19/1)  
Tulisan panjang yang diberi judul “Polri Kita” itu, SBY membahas soal pergantian kepemimpinan di Polri. Di awal SBY menceritakan soal caranya memilih Kapolri yang sudah sesuai undang-undang. Diceritakan pula pelibatan KPK.
“Masukan dari KPK kepada Presiden tersebut, yang disampaikan secara lengkap dan resmi, sungguh saya perhatikan. Namun, saya memilih untuk tidak membawanya ke arena publik,” kata SBY.
Kemudian, SBY mengaku mendengar isu yang memprovokasi yang bisa memecah belah dirinya dan Jokowi. SBY menuturkan dia mendengar isu yang menyebut saat ini ada gerakan pembersihan “orang-orang SBY”, baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur pemerintahan.
“Saya terhenyak. Karena kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai “orang-orang SBY”, menjadi tidak masuk akal,” tulis SBY.
SBY melanjutkan, jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era nya harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka.
“Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN. Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri,” papar SBY.
Kemudian khusus eselon satu kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian (LPNK), kata SBY, dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.  
“Selama ini, lanjut SBY, 95 persen dia setujui. Sementara sisanya atau 5 persen, sering dia minta untuk dibahas kembali jika ada informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, maka segera diputuskan. SBY mengatakan sebagian dari yang diseleksi tersebut lolos, namun sebagian lagi mesti dilakukan penggantian. Itulah sistem dan aturan yang dulu saya anut dan jalankan  transparan dan akuntabel,” tulis SBY.
“Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan “pembersihan” yang sama. Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku,” demikian SBY.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Persidangan lanjutan terdakwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan adanya fakta baru.
Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperdengarkan rekaman hasil sadapan antara Gulat dengan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun.
Rekaman tertanggal 20 September 2014 itu, memperdengarkan perbincangan persiapan pemberian sesuatu ke Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Periode 2009-2014 yang kini menjabat Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Pada percakapan pertama, Annas memperingatkan ke Gulat supaya tak lupa dengan Komisi IV.
Sadapan ini masuk dalam materi pemeriksaan Annas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 64. Sementara rekaman kedua tertuang dalam BAP Nomor 61. Berikut transkip sadapan rekamanan lengkapnya.
Gulat: kalau kata mereka Pak, mungkin besok ada Pak. Iya Pak kalau besok…
Annas: ndak, ndak…(suara tidak jelas).
Gulat: Siap Pak, siap Pak. Pokoknya besok saya usahakan Pak.
Annas: Untuk DPR RI. Begitu. Jadi kita tidak perlu berulang-ulang.
Gulat: Iya Pak. Bapak pun tak perlu bolak balik jakarta. Gitu pak ya.
Annas: Pak menteri minta sebelum ini, sebelum selesai ini.
Gulat: Oohh siap pak, siap Pak. baik Pak.
Annas: Pak menteri minta ini selesaikan ini.
Gulat: Siap Pak.
Annas: Jangan lupa komisi IV juga itu.
Gulat: Baik pak, siap pak.
Ketua JPU Kresno Anto Wibowo membeberkan, sadapan kedua ini merupakan rekaman pembicaraan Annas-Gulat tertanggal 20 September 2014, pukul 23.33.
“Jadi itu memang satu rangkaian (dengan sadapan pertama), kenapa muncul sampai ada penafisran saksi ini bahwa maksud “mereka” ini adalah PT Duta Palma. Ini satu rangkain percakapan Pak. Ini BAP nomor 61, ada rekaman percakapan tanggal 20 ini,” ujarnya.
Dalam kesaksiannya, Annas Maamun mengaku meminta Rp2,9 miliar kepada Gulat untuk pengurusan dan memasukan kebun sawit Gulat dalam revisi atau perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014.
SK Menhut Nomor 673 ini awalnya tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar.
Uang ini di antaranya direncakan untuk operasional 64 anggota Komisi IV DPR 2009-2014. Saat JPU menyinggung apakah ada uang untuk Zulkifli, Annas membantah. Termasuk tidak ada uang untuk pejabat Kemenhut lainnya.
“Nggak, nggak ada,” ujar Annas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby