Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak menggunakan pasal 11 ayat 5 UU nomor 2 tahun 2002 tentang polri, terkait penunjukkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti selaku Plt Kapolri.
Menurutnya, Badrodin hanya diminta untuk menjalankan tugas dan fungsi dari kewenangan Kapolri.
Jokowi melakukan diskresi dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan agar tidak ada kekosongan di kepolisian, maka diambil keputusan untuk menetapkan Wakapolri melaksanakan tugas dan fungsi terkait kewenangan Kapolri.
Menurut dia, agar fungsi kepolisian tetap berjalan, Plt Kapolri dapat mengambil langkah yang dibutuhkan, seperti misalnya rotasi pejabat polri.
“Presiden sudah komunikasi dengan Pak Setya (Ketua DPR) hari Kamis malam. Hanya lisan, tertulisnya belum,” kata Andi, di Jakarta, Senin (19/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan mengecam eksekusi mati yang dilakukan terhadap enam terpidana narkoba, Minggu (18/1).
“Kami yang berdiri di sini semua mengecam tindakan pemerintah yang menghukum mati enam terpidana narkoba,” kata Hafid Abbas di gedung Komnas HAM Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, eksekusi mati merupakan tindakan yang tidak tepat untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. “Pemberantasan narkoba dan eksekusi mati itu hal yang berbeda. Kalau ingin memberantas narkoba bongkar mafia narkoba di Indonesia, bukan mengeksekusi mati terpidana,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poenky Indarti.
Sementara Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera. Menurut dia, efek jera hanya tepat diberikan pada orang yang bersalah, bukan pengedar narkoba lain yang belum tertangkap.
Seperti yang diketahui, sebanyak lima terpidana kasus narkoba menjalani eksekusi mati di lapangan tembak Limusbuntu, Pulau Nusakambangan, pada Minggu (18/1), pukul 00.30 WIB.
Lima terpidana mati yang telah dieksekusi itu terdiri atas Ang Kim Soei (62) warga negara Belanda, Namaona Denis (48) warga negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga negara Brasil, Daniel Enemua (38) warga negara Nigeria, dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38) warga negara Indonesia.
Sementara satu terpidana bernama Tran Thi Bich Hanh (37), warga negara Vietnam, telah dieksekusi di kawasan Mako Brimob Subden 3 Detasemen C di Gunung Gendil, Desa Kragilan Mojosongo Boyolali, Jawa Tengah.
Tindakan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia menjadi perhatian oleh internasional. Bahkan Belanda dan Brasil telah menarik duta besarnya dari Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan, aparat TNI dan Polri tidak mengkhawatirkan ancaman perang yang dinyatakan oleh kelompok kriminal bersenjata Ayub Waker.
“Soal ancaman itu, kami tidak menganggap bahwa kelompok Ayub Waker akan melakukan tindakan-tindakan itu karena kami mengetahui kekuatan amunisi yang mereka punya dan kemampuan mereka seperti apa,” kata Fransen Siahaan di Timika, Senin (19/1).
Fransen mengatakan, yang menjadi fokus perhatian semua pihak hingga kini yaitu ekses dari penertiban ribuan pendulang liar di bantaran Kali Kabur. Dengan adanya penertiban kegiatan dulang butiran emas di Kali Kabur, maka ribuan orang menjadi kaum pengangguran.
Jika kondisi tersebut tidak segera dicarikan solusinya maka bisa berdampak negatif pada terjadinya gangguan kamtibmas dan meningkatnya angka kriminalitas di Timika.
“Saya kira hal ini yang memiliki dampak yang luar biasa. Selama ini mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah karena mendulang emas di sungai, tapi sekarang mereka tidak punya pekerjaan. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah,” kata dia.
Pangdam menegaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam tugas operasi penegakkan hukum di bantaran Kali Kabur, Tembagapura untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan fungsi polisionil.
“Dalam hal melakukan pengejaran KKB Ayub Waker yang diduga sebagai pelaku penembakan dua prajurit Brimob di Tembagapura beberapa waktu lalu, kita sifatnya hanya membantu. Pak Kapolda (Irjen Polisi Yotje Mende) meminta bantuan dari TNI untuk memberikan perkuatan dalam melakukan tindakan polisionil.”
Forum komunikasi antarlembaga itu juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi internal bagaimana pengamanan yang dilakukan Polda Papua di area obyek vital nasional PT Freeport Indonesia serta bagaimana pelaksanaan operasi perbantuan yang melibatkan prajurit TNI dalam pengejaran KKB Ayub Waker.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu