Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/1) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.
Namun demikian, Budi Gunawan tidak bakal memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap hari ini. Pasalnya, pihak Budi Gunawan mempertanyakan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK itu.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik memang tidak pernah mengirim sprindik kepada seluruh pihak yang menjadi tersangka kasus korupsi di lembaga penegak hukum itu.
“Lazimnya memang semuanya seperti itu. Di KUHAP tidak ada kewajiban mengirimkan sprindik kepada tersangka,” kata Priharsa kepada awak media di Gedung KPK.
Dia mengatakan, sebenarnya di dalam surat panggilan pemeriksaan sudah tercantum kapasitas seorang tersangka, lengkap dengan sangkaan dan pasal disangkakan. 
Dia menjamin sprindik itu akan ditunjukkan penyidik bila Komjen Budi memenuhi panggilan pemeriksaan. “Oh iya, pasti nanti akan diperlihatkan (sprindik),” ujar Priharsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto  berharap jika pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam penyelesaian kisruh KPK-Polri.
“Saya harap dari berbagai pemikiran yang dibicarakan keduanya bisa memberi kontribusi positif bagi Pak Jokowi khususnya terkait polemik KPK-Polri,” kata Didik, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).
Lebih lanjut, komunikasi diantara kedua tokoh tersebut penting dalam konteks meredakan ketegangan kondisi politik kekinian.
Spekulasi dari hasil pertemuan itu pasti berkembang di masyarakat ketika tidak dijelaskan kepada publik.
“Dalam konstelasi politik berkembang spekulasi untuk dilihat bagaimana petanya saat mereka berkompetisi dalam Pilpres 2014, namun sebagai tokoh bangsa saat ini keduanya mencoba bangun komunikasi,” tutur dia.
Diharapkan pertemuan kedua tokoh tersebut dapat mengurai persoalan dan dapat menentukan sikap dari kemelut yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, di Istana negara, pada Kamis (29/1) kemarin, menuai persepsi publik.
Lantaran, pertemuan itu dilakukan ketika presiden dinilai ‘gamang’ dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satunya terkait persoalan penundaan pelantikan Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri, yang disisi lain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Politisi PDIP, Honing Sani menilai jika pertemuan yang dilakukan oleh presiden dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maupun mantan Presiden BJ Habibi merupakan hal positif bagi Jokowi. Jokowi tentunya akan mendapat banyak masukan dan energi baru untuk menyelesaikan masalah.
“Semakain banyak komunikasi akan menghasilkan keputusan tepat. Yang ditunggu keberanian pak Jokowi mengambil keputusan dengan resiko paling minimal,” ucap dia, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/1).
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, dinilai sebagai isyarat jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat berubah haluan untuk mendapatkan dukungan koalisi merah putih (KMP), menyusul isu penarikan dukungan dari PDIP. Penarikan dukungan partai pengusung Jokowi saat pilpres itu dilakukan jika Budi Gunawan tidak dilantik sebagai kapolri?. Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu membantahnya.
Menurut dia, tidak ada instruksi yang dikeluarkan Megawati sebagai ketua umum agar PDIP menarik dukungannya kepada pemerintah sebagai partai pengusung, terkait pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo yang dinilai sebagai isyarat jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat berubah haluan untuk mendapatkan dukungan koalisi merah putih (KMP).
“Nggak, Ibu Mega tidak pernah membuat keputusan seperti itu, dan sebagai ketua umum, mantan presiden ibu Mega tahu betul bahwa pengangakatan dan pemberhentian Kapolri itu preogratif hak yang melekat pada presiden, dan siapapun tidak boleh diintervensi,”
“Dan kalau ada yang mempersepsikan bahwa ibu Mega mempengaruhi, menurut saya tidaklah, sebagai mantan presiden beliau tau betul bahwa lembaga institusi lembaga kepresidenan harus dijaga, sehingga 100 persen saya pastikan ibu Mega tidak memberikan tekanan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari bukti keterlibatan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang diduga menikmati aliran dana dalam kasus alih fungsi hutan di Riau dan Bogor. 
Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyebut, keterangan saksi-saksi di persidangan terdakwa Gulat Mendali Emas Manurung akan divalidasi oleh penyidik. Setelah itu, keterangan tersebut akan digunakan penyidik untuk menguak apakah ada keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus tersebut.
“Kita terus pantau fakta-fakta persidangan, apa yang nanti akan terungkap di persidangan,” kata Kepala Pemberitaan Priharsa Nugraha ketika dihubungi, Jumat (30/1).
Dia mengatakan, fakta-fakta persidangan itu nantinya akan termuat dalam putusan pengadilan. Terlebih dua saksi sudah menyebut ada keterlibatan Zulkifli Hasan dalam kasus tersebut. “Itu akan menjadi fakta jika termuat dalam putusan persidangan.”
Priharsa pun lagi-lagi memastikan, bahwa KPK terus memantau fakta persidangan. “Yang pasti, KPK terus melakukan penalaahan untuk mendalami kasus tersebut.”
Sebelumnya, Jaksa KPK memutar rekaman sadapan antara Annas Maamun dengan Gulat Manurung, pengusaha yang juga ketua Asosiasi Petani Sawit wilayah Riau. Ada dua rekaman sadapan yang diperdengarkan dalam persidangan Gulat Manurung. Rekaman pertama yang diputar terkait berita acara pemeriksaan nomor 64 kala Annas diperiksa penyidik KPK.
Tapi rekaman yang diputar hanya beberapa detik. “Komisi IV jangan lupa,” kata Annas kepada Gulat dalam sambungan telepon. Sedangkan pada rekaman sadapan kedua, terdengar Annas menyebut nama menteri kehutanan yang mengarah ke Zulkifli yang saat itu menjabat sebagai Menhut, saat berbincang dengan Gulat termasuk menyebut ‘DPR’.
“Untuk DPR RI, begitu, jadi kita tidak perlu berulang-ulang,” kata Annas dalam rekaman yang diperdengarkan di persidangan. Gulat merespon perkataan Annas dengan mengatakan, “Iya Pak, Bapak pun tak perlu bolak balik Jakarta, gitu ya Pak,” kata Gulat.
“Pak Menteri minta ini diselesaikan,” sambung Annas dalam percakapan telepon tersebut lantas kembali menyinggung DPR. “Jangan lupa Komisi IV juga itu,” kata Annas diiyakan Gulat dalam percakapan.
Jaksa KPK menyebut rekaman yang diputar merupakan percakapan tanggal 20 September 2014. Tapi Jaksa ataupun Majelis Hakim tak mengorek keterangan Annas soal komunikasi ini

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu