Jakarta, Aktual.co —   Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI pada hari ini (19/1) menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Komisi VI gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan rencana penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2015, di mana nantinya akan ada 35 BUMN yang mendapatkan dana tersebut.

“Jumlahnya Rp48,01 triliun untuk 35 BUMN,” kata Rini.

Rini mengatakan bahwa PMN ini telah dimasukkan dalam RAPBNP 2015. Hingga pukul 13.00 WIB rapat masih ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB.

Berikut daftar perusahaa pelat merah yang mendapatkan PMN:

1. PT Angkasa Pura II senilai Rp2 triliun
2. PT ASDP senilai Rp1 triliun
3. PT Pelni senilai Rp500 miliar
4. PT Djakarta Lloyd senilai Rp350 miliar
5. PT Hutama Karya senilai Rp3,6 triliun
6. Perum Perumnas senilai Rp2 triliun
7. PT Waskita Karya senilai Rp3,5 triliun
8. PT Adhi Karya senilai Rp1,4 triliun
9. PT Perkebunan Nusantara III senilai Rp3,15 triliun
10. PT Perkebunan Nusantara VII Rp17,5 miliar
11. PT Perkebunan Nusantara IX senilai Rp100 miliar
12. PT Perkebunan Nusantara X senilai Rp97,5 miliar
13. PT Perkebunan Nusantara XI senilai Rp65 miliar
14. PT Perkebunan Nusatara XII senilai Rp70 miliar
15. PT Permodalan Nasional Madani senilai Rp1 triliun
16. PT Garam senilai Rp300 miliar
17. PT Rajawali Nusantara Indonesia senilai Rp280 miliar
18. Perum Bulog senilai Rp3 triliun
19. Pertani senilai Rp470 miliar
20. PT Sang Hyang Seri senilai Rp400 miliar
21. PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar
22. Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar
23. PT Dirgantara Indonesia senilai Rp400 miliar
24. PT Dok Perkapalan Surabaya senilai Rp200 miliar
25. PT Industri Kapal Indonesia senilai Rp200 miliar
26. PT Aneka Tambang senilai Rp7 triliun
27. PT Pindad senilai Rp700 miliar
28. PT Kereta Api Indonesia senilai Rp2,75 triliun
29. PT Dok Kerja Bahari senilai Rp900 miliar
30. PT Perusahaan Pengelola Aset senilai Rp2 triliun
31. PT Pengembangan Pariwisata senilai Rp250 miliar
32. PT Bank Mandiri senilai Rp5,6 triliun
33. PT Pelindo IV senilai Rp2 triliun
34. PT Krakatau Steel senilai Rp956 miliar
35. PT Bahana PUI senilai Rp250 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno dicecar oleh DPR RI terkait rencananya yang ingin menjual gedung Kementerian BUMN, dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Kritikan keras tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI Nasril Bahar yang meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menanyakan wacana penjualan Gedung KBUMN itu.

“Kami meja legislatif ingin minta klarifikasi terhadap statement Bu Menteri bulan lalu, yakni keinginan Menteri BUMN untuk jual aset gedung. Tentu ini bahan pemikiran,” kata Nasril.

Menanggapi hal itu, Rini pun membantah bahwa pihaknya tidak pernah berencana menjual gedung yang berletak di jalan Medan Merdeka Selatan itu. Ia berdalih, justru Gedung BUMN hanya akan disewakan kepada Kementerian atau Lembaga atau BUMN.

“Kami hanya ingin agar Kementerian BUMN memperoleh tambahan pendapatan untuk membiayai perawatan dan operasional gedung,” kata Rini.

Selama ini, lanjutnya, beban operasional perawatan Gedung Kementerian sangat tinggi, karena sistem kelistrikan yang lama serta jumlah karyawan BUMN yang tidak begitu banyak sehingga banyak ruang di BUMN yang kosong.

“Perlu diperjelas kalau ada kesepalahpahaman. Letak Gedung Kementerian BUMN itu ada di ring 1, itu nggak bisa dijual ke swasta atau mana pun. Tujuannya kami punya 22 lantai yang seluruh karyawan BUMN total 260 orang sehingga sangat tidak efisien,” ujarnya.

Tak puas mendengar penjelasan Rini, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya justru menyebut bahwa penjelasan Rini dengan apa yang pertama kali dilontarkan.

“Apa yang sampaikan sekarang dan dulu berbeda,” tegas Azam.

Sebelumnya, dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Rini bersama para jajaran eselon I kementeriannya berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar.

“Alasannya untuk mengatasi operasional cost. Bagi kami yang seluruh karyawannya hanya berjumlah sekitar 250 orang terlalu berat untuk mengisi gedung besar yang memiliki 21 lantai ini,” kata Rini saat bincang-bincang bersama wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Maka dari itu, Rini ingin Kementeriannya pindah ke kantor yang lebih kecil atau bahkan menumpang ke kantor perusahaan plat merah yang sekiranya memungkinkan, agar bisa menghemat.

“Selain itu, di gedung yang saat ini kan AC-nya central, jadi jika kita ingin kerja di malam hari atau di hari libur maka AC satu gedung harus dihidupkan. Tidak bisa hanya AC diruangan yang dipakai saja, itu kan boros,” jelas Rini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka