Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Selebriti Indonesia (PASI) meluncurkan lagu nasional yang dibawakan penyanyi Mahalini berjudul “Bawa Dia Kembali”.

“Peluncuran lagu tersebut sebagai upaya memperkenalkan artis-artis yang memiliki talenta bidang tarik suara, seperti penyanyi Mahalini,” kata Ketua Umum DPP Persatuan Artis Selebritis Indonesia (PASI) Casko Wibowo di Denpasar, Senin (19/1).

Ia mengatakan, peluncuran lagu tersebut sudah dilakukan pada Sabtu (17/1) di SMPN 1 Denpasar yang dihadiri Produser Musik Indonesia, Bobby Sandhora.

“Kami telah menemukan seseorang Mahalini yang memiliki talenta sangat luar biasa, bersuara emas, berparas cantik dan mampu berakting di depan kamera,” katanya lagi.

Menurut tokoh muda fotografer itu, Mahalini yang memiliki bakat dibidang tarik suara sehingga mulai dari proses rekaman hingga syuting bekerja sangat profesional dan sangat memudahkan menggarap proyek lagu dan video klip tersebut.

Dengan langkah tersebut merupakan sebuah konsep visi baru untuk Pulau Dewata diblantika musik Indonesia, karena itu Casko, minta bantuan kepada Bobby Sandhora dalam produksi rekaman ini guna memenuhi standar industri musik nasional, bisa dilakukan di Bali tanpa harus ke Jakarta.

“Kami minta bantuan sama om Bobby untuk menjaga standarisasi dan kualitas melakukan mixing dan mastering di Jakarta,” katanya.

Casko lebih lanjut mengatakan untuk lagu, semua dibelikan dari para pencipta lagu nasional. Bahkan beberapa artis penyanyi di Bali dibelikan juga hak pemakaian lagu dari para pencipta lagu, seperti lagu oldies ‘Benci Tapi Rindu’ yang pernah dinyanyikan artis Diana Nasution, Endang Estaurina, Bobby Sandhora dan lainnya.

“Sedang untuk rekaman suara dilakukan di Bali agar memudahkan proses rekaman artis-artis kita,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Oknum legislator Seram Bagian Barat Wellem Puttiliehalat yang saat ini menyandang sebagai tersangka korupsi proyek Pulau Kassa akan dieksekusi pada pekan ini.
“Terpidana tidak mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada 5 Januari 2015 sehingga dieksekusi dalam waktu dekat,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, Senin (19/1).
Menurut Bobby, upaya banding merupakan hak terpidana. Namun, karena telah mempertimbangkan terpidana tidak memanfaatkannya, maka putusannya telah miliki kekuatan hukum tetap.
Apalagi, JPU juga tidak mengajukan banding terhadap vonis yang dikenakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon terhadap oknum legislator dari Fraksi Demokrat itu.
Willem Puttileihalat divonis dua tahun penjara, membayar denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Bersangkutan tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti karena sejak awal penyidikan, jaksa telah menyita uang tunai sebesar Rp 250 juta, kemudian yang bersangkutan kembali menyetor Rp 67 juta ke jaksa.
Majelis hakim juga memerintahkan kelebihan dana yang telah disetor kepada jaksa untuk dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 67 juta, sebab nilainya sudah melebihi total kerugian negara dalam kasus tersebut.
Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan JPU Rita Akolo yang meminta terdakwa dijatuhi hukum tiga tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Pada tahun 2007, Dinas Kehutanan Kabupaten SBB mendapatkan alokasi dana dari DAU sebesar Rp1 miliar untuk proyek RHL konservasi Pulau Kassa. Proses tender proyek ini awalnya dimenangkan CV Adma Pratama milik La Mani, namun diserahkan kepada terdakwa menangani pembuatan dua sumur dangkal senilai Rp 236 juta.
Sedangkan pengadaan 7.800 bibit anakan kelapa, 40.800 anakan ketapang dan 5.000 lebih anakan pohon kasuari, ribuan anakan beringin putih, serta 36 ribu ton pupuk kandangan ditangani Frangky, Said Kasturian serta Max Kermite.
Namun demikian, hal tersebut memanfaatkan dua sumur dangkal yang sudah ada untuk diperbaiki dan menghabiskan dana Rp 41 juta sedangkan nilai kontraknya Rp 236 juta. Sampai berakhirnya masa kerja sesuai kontrak selama 45 hari, proyeknya tidak selesai dan banyak bibit anakan yang fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara Rp700 juta lebih.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Suding menilai keputusan Presiden Jokowi dalam mengangkat pelaksana tugas (Plt) kapolri, dapat dilihat dalam dua perspektif berbeda.
Kata dia, perspektif pertama itu bila mengacu pada ketentuan sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
“Yang kedua dalam perspektif respon masyarakat, yang dianggap itu merupakan jalan yang terbaik,” ucap Suding kepada waratwan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
Bila dilihat dalam perspektif perundang-undangan, partai pengusung presiden ini melihat kebijakan yang dilakukan Jokowi adalah pelanggaran terhadap UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
“Pertama pengangkatan dan pemberhentian kapolri itu merupakan satu paket. Di satu sisi presiden Jokowi sudah memberhentikan kapolri, tapi di sisi lain tidak mengangkat kapolri. Akan tetapi, menunjuk Plt,” ucapnya.
“Sementara Plt itukan harus ada kapolri definitif yang dinonaktifkan. Lalu kemudian ada Plt. Dan itu harus mendapat persetujuan DPR sesuai amanat Pasal 11 ayat 5 UU No.2 tahun 2002. Kalau kita melihat perspektif UU, saya kira dilakukan Jokowi potensi melakukan pelanggaran UU,” pungkas Politisi Hanura itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang