Jakarta, Aktual.co — Jumali SH bin Sutar, warga Jalan Persatuan II nomor 19 Cimanggis Kota Depok berhasil dicokok pihak Kejaksaan Negeri Nunukan setelah sempat buron.
Buronan Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan, Kaltara berhasil ditangkap di Kota Depok, Jabar pada Rabu (28/1) sekitar pukul 15.30 waktu Indoensia barat.
Dia dinyatakan buronan setelah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik Kejari Nunukan dalam kasus dugaan korupsi proyek foto udara digital Pulau Nunukan.
Kasi Pidana Khusus Kejari Nunukan, Bersy Prima yang menjemput tersangka di PLBL Lamijung Kabupaten Nunukan mengatakan, Jumali bin Sutar ini merupakan Dirut PT Tritunggal Selaras Consultant Utama yang mengerjakan proyek Dinas PU setempat yang menyebabkan terjadi kerugian negara sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kaltim melalui APBD 2012.
Adapun nilai yang diduga disalahgunakan sebesar Rp541 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp1,378 miliar, kata dia.
Setelah yang bersangkutan berhasil diamankan di kediamannya di Kota Depok oleh tim intelijen Kejaksaan Negeri Nunukan dengan dibantu Satuan Tugas Intelijen Kejaksaan Agung, dibawa ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan pesawat pada Kamis (29/1) via Kota Tarakan.
Jumali bin Sutar yang mengenakan jaket warna hitam dengan tangan terborgol dan dikawal ketat petugas kejaksaan setempat dipimpin Kasi Intel Kejari Nunukan, Rudi Sutanto menggunakan speedboat tiba di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Lamijung dari Kota Tarakan pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 wita.
Selanjutnya, Jumali bin Sutar dijemput dengan bus tahanan Kejari Nunukan dan langsung dibawa ke Lapas setempat.
Sekaitan dengan kasus dugaan korupsi ratusan juta rupiah ini, penyidik Kejari Nunukan juga telah menetapkan dua tersangka lainnya yakni Kepala Bidang Penataan Ruang selaku Pejabat Pengguna Anggaran (KPA), Sutan N Siburian dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang DPU Kabupapaten Nunukan selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK), Sigit Pujiharjo. Keduanya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kaltim.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Masduki, 25 tahun, merupakan pimpinan kelompok begal sadis kerap yang beraksi di Depok, kini harus menikmati hidupnya di jeruji besi setelah aparat Reserse Kriminal Polresta Depok menangkapnya. 
Masduki dan anak buahnya dikenal sadis. Pasalnya dia tidak akan segan mencabut nyawa korbannya jika mereka melakukan perlawanan.
Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Agus Salim menjelaskan, dari pemeriksaan polisi, Masduki merupakan adik dari adik dari Mul, pelaku begal yang tewas saat penggerebekan di di rumah kontrakannya di kawasan Cilodong, Depok pada Rabu (28/1).
Dia mengatakan, kelompok Mul dan Masduki ini tercatat sudah dua kali membunuh korbannya. Selain di Depok, keduanya melakukan aksi kejahatan di wilayah Tangerang, Jakarta, Bekasi, hingga Bogor. 
“Mereka ini tak hanya berulah di Depok, tetapi juga di sekitar Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang.”
Dia pun memastikan, akan terus melakukan pengembangan untuk membekuk tersangka yang masih buron. Sebelumnya, Mul, satu dari empat pelaku begal motor di Depok ditembak mati petugas lantaran nekat melakukan perlawanan dalam sebuah penggerebekan di rumah kontrakan di kawasan Sukmajaya Depok, Selasa (27/1) dini hari tadi.
Hal itu dibenarkan Wakapolresta Depok, AKBP Irwan Anwar saat dikonfirmasi wartawan. Kendati demikian, sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan karena sejumlah pelaku lainnya berhasil kabur dan kini tengah dalam pengejaran.
Penggerebekan itu dilakukan oleh aparat Reskrim Polresta Tangerang lantaran adanya pengembangan hingga ke wilayah Depok.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tak melibatkan TNI dalam menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan perkara calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai rencana yang dilakukan KPK itu dikhawatirkan akan memperkeruh suasana yang saat ini kedua lembaga penegak hukum itu memanas.
“Di dalam undang-undang sudah diatur bagaimana batasan dan kewenangan TNI-Polri. Oleh karena ini permasalahan KPK dan Polri seyogyanya diselesaikan oleh kedua intitusi,” kata Agus Hermanto di Mataram, Jumat (30/1).
Menurut dia, jika ada permasalahan karena ketidakhadiran saksi-saksi dari Polri, KPK harus mampu menahan diri tanpa harus melibatkan TNI.
“Ada cara-cara yang lebih bijak yang harus kita kedepankan. Kalau pun ada saksi-saksi yang tidak hadir segera komunikasikan dengan Polri,” kata Agus.
Sebaliknya, kata dia, “Saya juga meminta agar pihak kepolisian mendorong anggotanya hadir jika ada pemanggilan untuk menjadi saksi di KPK.”
“Kalau itu sudah dilakukan maka dengan sendirinya permasalahan ini bisa pula dituntaskan,” katanya.
Sebelumnya, KPK mempertimbangkan untuk meminta bantuan TNI dalam menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.
“Kami akan berkomunikasi dengan Presiden apakah bisa menggunakan kekuatan lain kalau memang tidak ada jaminan teman-teman di kepolisian sendiri bisa membantu KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis (29/1).
Dalam kasus BG, KPK sudah memanggil 10 orang saksi yang sebagian besar anggota aktif Polri, namun hanya satu orang yang memenuhi panggilan, yakni Irjen (Purn) Syahtria Sitepu.
Bambang mengatakan, permintaan bantuan kepada TNI itu akan dilakukan dengan hati-hati. “Pasti KPK sangat berhati-hati, sesuai dengan aturan, tidak mau gegabah,” kata Bambang.
KPK juga sudah berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengenai upaya menghadirkan saksi yang dipanggil KPK.
Saksi-saksi yang dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan adalah Direktur Penyidikan Pidana Umum Badan Reseserse Kriminal Polri Brigjen Pol Drs Herry Prastowo; dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kombes Pol Drs Ibnu Isticha; mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat Kapolda Kalimantan Timur.
Selain itu, Wakil Kepala Polres Jombang Kompol Sumardji; Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan; Widyaiswara Madya Sespim Lemdikpol Brigadir Jenderal Pol Budi Hartono Untung yang mantan Kapolda Bangka Belitung; anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono dan pihak swasta Liliek Hartati.
KPK juga memeriksa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Susaningtyas NH Kertopati, seorang ibu rumah tangga Sintawati Soedarno Hendroto dan pegawai negeri sipil Tossin Hidayat. Susaningtyas diketahui tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang sakit.
Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor, di tengah kisruh KPK dan Polri.
“Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik,” kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (30/1).
Menurutnya, silaturahim antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto itu harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak, sebagai sebuah itikad baik untuk membangun bangsa dan negara.
“Kita apresiasi pertemuan ini dan kita harus dukung,” kata dia.
Menurut Agus, pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam pemilihan presiden 2014 tersebut dinilainya bagus, terlebih lagi di tengah kisruh permasalahan KPK dan Polri.
“Bagi kami pertemuan dua tokoh penting di republik ini sangat bagus dan mampu menyejukkan suasana di tengah ketegangan kedua institusi penegak hukumm, yakni KPK dan Polri,” katanya.
Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini berharap pertemuan tersebut tidak hanya sebatas Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, bisa juga diikuti oleh tokoh-tokoh lain, sehingga permasalahan yang membelit bangsa dan negara bisa dapat segera terselesaikan.

Artikel ini ditulis oleh: