7 April 2026
Beranda blog Halaman 39380

Minyak Mentah Merangkak Naik, IHSG Menguat 27,66 Poin

Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), dibuka menguat sebesar 27,66 poin terbawa sentimen positif dari pasar saham eksternal.

IHSG BEI dibuka menguat 27,66 poin atau 0,53 persen ke posisi 5.290,38. Sementara itu indeks 45 saham unggulan (LQ45) naik sebesar 7,00 poin atau 0,77 persen ke posisi 916,06.

“IHSG terbawa sentimen positif dari indeks Asia pada perdagangan saham akhir pekan ini (30/1) seiring dengan penguatan indeks Wall Street menyusul harga minyak mentah yang berbalik naik,” kata Head of Research Valbury Asia Securities Alfiansyah di Jakarta, Jumat (30/1).

Di sisi lain, lanjut dia, faktor keputusan the Fed yang akan tetap bersabar untuk menaikkan suku bunga, meski ekspansi aktivitas ekonomi berada pada laju yang solid, mengeliminir sentimen negatif dari Yunani yang dikhawatirkan terjadi perubahan kebijakan pemerintah baru sehingga menjadi ancaman kecemasan pasar keuangan.

“Pemerintah baru Yunani diperkirakan segera memulai kebijakan yang baru. Aturan bailout yang dibuat oleh pihak Troika (Uni Eropa, bank sentral Eropa, dan lembaga dana moneter internasional/IMF) kemungkinan besar gugur. Apabila itu terjadi, maka Yunani bisa kesulitan memenuhi dana operasional untuk tahun 2015,” katanya.

Tim Analis Teknikal Mandiri Sekuritas dalam kajiannya mengemukakan bahwa selain sentimen eksternal, pelaku pasar juga sedang menanti rilis data inflasi dan neraca perdagangan Indonesia yang sedianya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal pekan depan (Senin, 2/2) yang diharapkan membaik.

“Selain itu, investor juga menunggu rilis kinerja keuangan tahunan perusahaan tercatat di BEI. Tim Analis Teknikal Mandiri Sekuritas mengungkapkan IHSG BEI berpotensi menguat pada perdagangan Jumat ini, bergerak di kisaran 5.210-5.325 poin,” paparnya.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 9,49 poin (0,04 persen) ke 24.605,34, indeks Bursa Nikkei naik 78,09 poin (0,44 persen) ke 17.684,31, dan Straits Times menguat 7,40 poin (0,21 persen) ke posisi 3.426,28.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pengacara BG Sebut Surat Panggilan KPK Tak Jelas

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, menyebut surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak jelas. 
Tak jelas yang dimaksud Razman surat yang diterimanya itu tidak jelas siapa yang mengirimkannya.  “Ada yang bilang dari pos, tidak ada tanda terima, tidak tau siapa yang menyerahkan. BG sendiri bagaimana mau menghadiri, tidak siapa serahkan terima, dan siapa yang bertanggungjawab,” kata Razman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/1).
Menurut dia, penyampaian surat ini tidak sesuai dengan prosedur administrasi. Dia menilai, KPK lagi-lagi langgar etika dalam prosedur administrasi.
Dia menyebut, idealnya surat itu jelas siapa yang mengirimkan dan siapa yang menerima. Harus ada surat tanda terima yang menjelaskan hal-hal tersebut. 
“Surat jangan sembunyi-sembunyi dong,” ujarnya. 
Budi dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden tanggal 9 Januari lalu. Pada 13 Januari, KPK menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai tersangka. 
Dia diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Atas perbuatannya, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup mengintai Budi jika bekas ajudn Megawati Sokarnoputri itu terbukti melanggar pasal-pasal tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ikan Berformalin, DPRD NTT Panggil DKP

Kupang, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT akan memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, Abraham Maulaka, untuk dimintai penjelasan terkait beredarnya ikan berformalin di Kota Kupang.
“Kita sesalkan kenapa ikan-ikan (berformalin) itu  bisa terjual ke masyarakat, kenapa bisa terjadi” tanya Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Obet Matara, Jumat  (30/1).
Untuk ini, pihaknya segera mengagendakan pemanggilan terhadap  DKP NTT dalam satu dua hari kedepan. Sebab, ikan berformalin sangat membahayakan kesehatan manusia.
Pemanggilan dimaksud untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dari DKP sehingga tidak ada yang saling mempersalahkan di kemudian hari.
Pasalnya, lanjut dia, jika di kemudian hari ada masyarakat yang keracunan akibat mengonsumsi ikan berformalin, maka fungsi pengawasan DKP patut dipertanyakan. DKP harus bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“DKP NTT juga harus berkoordinasi dengan DKP kabupaten di seluruh NTT. Sebab, pengantarpulauan ikan harus mengantongi surat keterangan asal ikan dari DKP kabupaten,” ujarnya.
Dia mengatakan, kasus ikan berformalin ini sudah sangat marak, dan bukan hanya di Kota Kupang, tetapi juga di Kabupaten Sikka dan Flores Timur.
Diketahui, setelah diawasi secara ketat di daratan Flores, ikan berformalin kembali masuk Kupang. Senin lalu petugas Dinas Kelautan dan Perikanan NTT menahan sekitar lima ton, dua hari belakangan masuk lagi 12 ton ikan berformalin. Selain dari Lembata, ikan berfomalin tersebut juga datang dari Larantuka, Flores Timur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka mengatakan,   petugas dari institusi tersebut pada Kamis (29/1) sore, menahan lagi enam ton ikan dari Lembata dan pagi tadi sekitar enam ton lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Tender ‘Crude Oil’ ISC Pertamina Abaikan Tujuan Tim RTKM Faisal Basri

Jakarta, Aktual.co — Proses tender minyak mentah PT Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC) yang dilakukan sejak pekan lalu, hingga saat ini belum juga diumumkan pemenangnya ke publik. Bahkan dalam prosesnya pun baik ISC atau Pertamina terkesan tertutup dan tidak transparan.

“Saya menangkap gelagat Pemerintahan ini hendak menjadikan BUMN sebagi lahan bancakan, khususnya Pertamina. Kasus lain yang menunjukkan modus perampokan kekayan dan anggaran negara adalah kasus PMN BUMN, dan perpanjangan ijin ekspor Freeport,” kata Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada Aktual.co, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia menjelaskan, gelagat menjadikan sektor migas, khususnya Pertamina sebagai bancakan itu tampak sejak awal ketika Tim Reformasi tata kelola migas (RTKM) dimana sejak awal pembentukannya langsung mengumumkan pembubaran Petral. Seharusnya Tim yang dibentuk oleh Kementerian ESDM tersebut merekomendasikan langkah menyeluruh dalam tata kelola migas, mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Melokalisasi masalah migas hanya pada siapa yang melakukan impor telah menunjukkan kesan bahwa menteri baru dan jajarannya hanya ingin mengganti importir. Alasan yang digunakan adalah adanya mafia dalam impor migas. Meskipun kasus korupsinya tidak pernah mau dibuktikan,” jelanya.

Dirinya mengatakan, tujuannya pengkerdilan Petral hanya mengganti importir yang konon kabarnya memiliki kedekatan dengan penguasa. Bahkan, kecurigaan publik terbukti ketika ISC mulai melakukan tender terhadap impor migas.

“Tampak bahwa proses tender tidak berlangsung secara transpran. Prinsip prinsip good corporate governance (GCG) diabaikan, jenis minyak apa saja yang diimpor, berapa harga yang ditawarkan, siapa saja peserta tender, apakah mereka trader atau langsung penghasil minyak, tidak jelas,” imbuh Salamuddin.

“Ada indikasi bahwa yang ikut tender adalah para trader. Padahal janji awal Tim Reformasi Tata kelola migas adalah menghindari melakukan impor melalui trader, melainkan langsung ke perusahaan minyak baik Multinational Oil Company (MNC), maupun National Oil Company (NOC). Jika ini terjadi maka Sudirman Said, Faisal Basri dkk, telah melakukan kebohongan publik,” sambungnya.

Ia menambahkan, dalam kasus Impor minyak dari perusahaan minyak Sonangol, sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa akan mendapatkan potongaan harga dibawah harga pasar. Janji ini juga perlu segera dibuktikan. “Jika tidak lagi, Pemerintah telah berbohong”.

Salamuddin mengingatkan bahwa harga minyak mentah hari ini berada pada posisi 42 USD/barel. Dengan dasar besaran subsidi dalam APBN 2015 maka seharusnya seluruh rakyat bisa dapat BBM gratis.

“Pertanyaan besarnya, jangan-jangan masih terjadi markup besar besaran dalam harga pembelian crude oil, dan oil produk oleh Pemerintah? Jika ini terjadi, maka bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan mafia migas baru yang lebih rakus. Waspada,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penurunan Mata Uang Asia Seret Rupiah 24 Poin ke Rp12.504

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, bergerak melemah sebesar 24 poin menjadi Rp12.504 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.480 per dolar AS.

“Laju mata uang rupiah kembali bergerak negatif terhadap dolar AS seiring dengan pelemahan mata uang di kawasan Asia,” kata Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut dia, turunnya mata uang rupiah juga dibarengi dengan penurunan mata uang won Korea pasca memangkas suku bunga acuannya dan turunnya yen Jepang seiring dengan pelemahan pada investasi saham dan obligasi serta penjualan ritelnya.

“Sentimen dari Korea dan Jepang itu dimanfaatkan pelaku pasar untuk masuk ke dolar AS, sehingga berdampak negatif pada rupiah,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, pengaruh hasil pertemuan the Fed yang akan tetap bersabar untuk menaikan suku bunganya sempat mendorong rupiah, namun saat ini sentimen the Fed itu cenderung mulai memudar.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta menambahkan bahwa konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih belum mereda mengkhawatirkan sebagin pelaku pasar uang.

Kendati demikian, menurut dia, fokus investor perlahan akan beralih pada data angka inflasi dan neraca perdagangan yang diekspektasikan mengalami perbaikan sehingga akan menopang rupiah ke depannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Yakini BG Hadir untuk Diperiksa

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan kehadiran Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) untuk memenuhi panggilan lembaga tersebut. Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto mengaku belum mendapatkan informasi yang bisa dipertanggung jawabkan perihal kehadiran BG.
“KPK belum dapat informasi yang sah perihal ketidakhadiran BG yang hari ini dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi di KPK,” tulis Bambang melalui pesan singkat, Jumat (30/1).
Meski begitu, pihak KPK masih meyakini bahwa BG akan hadir memenuhi panggillan untuk menjelaskan kasus yang telah menjeratnya itu.
“Inilah kesempatan emas bagi BG guna mengcounter seluruh sangkaan seperti tertulis dalam sprindik. Bukankan di depan uji kelayakan dan kepatutan di DPR hal itu sudah dilakukannya.”
Lembaga pimpinan Abraham Samad itu juga menganggap BG sebagai penegak hukum sejati yang akan menunjukkan profesionalitasnya. “Kehormatan penegak hukum terletak pada kemauan dan kemammpuannya untuk menghormati hukum,” ujar dia.
Diketahui, calon tunggal Kapolri itu dijadwalkan untuk diperiksa terkait status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. BG disinyalir telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima gratifikasi atau janji saat menjadi Kepala Biro Karir Pembinaan Sumber Daya Manusia Mabes Polri pada 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain