7 April 2026
Beranda blog Halaman 39381

Dinas Pendidikan Biak Tunggu Realisasi Kartu Pintar

Jakarta, Aktual.co — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Biak Numfor, Papua, hingga Januari 2015 masih menunggu realisasi pembagian kartu pintar Indonesia (KPI) kepada siswa di wilayah itu sebagai implementasi program Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Dinas Pendidikan Drs Piet Havurubun di Biak mengakui, hingga sejauh ini jajaran Disdik belum memperoleh informasi pendistribusian KPI untuk siswa berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
“Ya, program KPI Presiden Jokowi dinilai sangat tepat dan menyentuh kebutuhan siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah,” ujar Sekretaris Disdik Piet, Jumat (30/1).
Piet mengakui, meski daerah lain di berbagai Indonesia telah mendapat program KPI, namun untuk di Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini belum juga terealisasi pembagiannya kepada pelajar setempat.
“Disdik siap melaksanakan pembagian KPI kepada siswa yang layak mendapatkan bantuan pendidikan dari program pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kesejahteraan Sosial Biak Yan Domeng SH mengakui, hingga awal Januari 2015 belum ada pendistribusian kartu Indonesia pintar, kartu program keluarga sejahtera serta kartu sehat Indonesia.
“Untuk Kabupaten/Kota hanya menunggu realisasi program dari pemerintah pusat. Ya dinas sosial dan lembaga terkait lain hanya menjadi fasilitator kegiatan sedangkan pendistribusiannya dilakukan kantor Pos setempat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Anak Usaha WIKA Group Siap Melantai di BEI

Jakarta, Aktual.co — PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana menawarkan saham perdana kepada publik (IPO) anak usaha PT Wika Realty pada kuartal IV 2015 dengan target perolehan dana mencapai Rp1 triliun.

“Persiapan rencana IPO sedang dilakukan meliputi penetapan penasehat keuangan, konsultan hukum dan penjamin pelaksana emisi (underwriter) dan akuntan publik,” kata Direktur Keuangan WIKA Adji Firmantoro dalam jumpa persnya di Jakarta, ditulis Jumat (30/1).

Ia menerangkan, jumlah saham Wika Realty yang akan dilepas nantinya kepada publik berkisar 40 persen, sehingga WIKA sebagai induk perusahaan tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan mayoritas sebesar 60 persen. Dana hasil IPO akan digunakan untuk mendanai pengembangan bisnis di sektor properti, dan akuisisi lahan.

“Wika Realty harus meningkatkan ‘land bank’ (persediaan lahan) dalam jumlah besar untuk keperluan pengembangan properti seperti perkantoran dan gedung bertingkat. Lahan yang diakuisisi juga harus lebih luas dan pada posisi strategis,” ujarnya.

Untuk mendorong percepatan akusisi lahan tersebut, Wika Realty akan mendapat suntikan modal dari induk usaha WIKA sebesar Rp150 miliar pada akhir kuartal I 2015. Saat ini kontribusi Wika Realty sendiribterhadap total pendapatan induk usaha masih sekitar 6,5 persen.

“Dengan IPO diharapkan bisnis properti secara konsolidasi bisa meningkat menjadi 12 persen per tahun,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Alasan BG Tak Akan Penuhi Panggilan KPK

Jakarta, Aktual.co — Pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution memastikan kliennya tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Jumat (30/1).
Salah satu penasehat hukum calon Kapolri itu menjelaskan setidaknya tiga alasan mengapa Budi tidak dapat memenuhi panggilan penyidik lembaga besutan Abraham Samad Cs itu.
Pertama, kata dia, semenjak ditetapkan sebagai tersangka KPK 14 Januari 2015 silam, calon Kepala Polri tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka oleh penyidik KPK.
“Pak Budi belum dapat surat pemberitahuan resmi sebagai tersangka dari KPK. Kita mau surat resmi ya, bukan dari surat kabar atau media sosial,” ujar Razman saat dihubungi, Kamis (29/1) malam.
Kemudian kedua, pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan Budi oleh KPK. Surat pemanggilan tersebut, lanjut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas pria yang masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) tersebut.
“Surat itu siapa yang mengirim, siapa yang menerima, tidak jelas. Bisa dibilang surat itu tiba-tiba ada di rumah dinas Budi di Jalan Tirtayasa 28. Tanpa tanda terima pula.”
Lebih jauh Razman menjelaskan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas nama Budi Gunawan. Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan. Surat itu hanya diteken tanda tangan Kepala Satgas Penyidik atas nama Budi A. Nugroho.
Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah mencederai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Tolong KPK hormati proses praperadilan kita dong. Jangan tiba-tiba main panggil saja,” kata dia.
Razman menegaskan bahwa pihak Budi taat pada proses hukum. Namun, pihaknya hanya taat pada proses hukum yang sesuai prosedur dan memenuhi etika. Pemanggilan kliennya adalah persoalan serius sehingga proses pemeriksaannya pun harus sesuai aturan dan etika.
“Kalau ini, bagaimana mau datang jika surat pemberitahuan tersangka saja tidak ada. Bagaimana mau datang kalau surat panggilan tidak jelas. Kami tidak menghindar, kami taat konstitusi,” ujar Razman.
Sekedar informasi, KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, Selasa (13/1). Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Jebolan Akpol tahun 1983 itu telah dilakukan sejak Juli 2014.
Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian.
Atas perbuatannya, Kalemdikpol Polri itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Pemkot Bogor Tarik Peredaran Dua Apel Asal Amerika

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Jawa Barat, menarik peredaran dua jenis apel impor asal Amerika Serikat. Dua jenis apel yang dimaksud yakni jenis Granny Smith dan Galal Royal yang dilaporkan terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes.
Kepala Bidang Pedagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Mangahit Sinaga mengatakan pihaknya sudah meminta peredaran dua jenis apel itu. “Di seluruh penjual buah-buahan di toko modern maupun pasar tradisional,” ujar dia, di Bogor, Kamis (29/1).
Langkah antisipasi telah dilakukan sejak Senin, karena beberapa laporan menyebutkan dua apel asal Amerika itu beredar di Bogor. “Hasil penyisiran hari ini, dua jenis apel tadi sudah tidak ada lagi beredar di pasaran,” katanya.
Dua tim yang terdiri dari 9 orang petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Pertanian dan Disperindag diturunkan untuk lakukan pengecekan ke sejumlah toko dan pasar buah.  “Sampel apel ini kita uji dilaboratorium untuk mengetahui hasilnya apakah ada mengandung bakteri atau tidak,” kata dia.
Sementara itu, Pakar Microbiologi Pangan IPB Prof Ratih Dewanti, MSc mengatakan pemerintah perlu mewaspadai perkembangan bakteri Listeria Monocytogenes pada apel lokal dengan memperbaiki sistem pengepakan pada buah dan sayur maupun produk pertanian lainnya.
“Karena bakteri ini ada di tanah, udara dan air, jadi kalau mengenai buah dan barang-barang pertanian lainnya lazim-lazim saja terjadi,” katanya.
Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB ini mengatakan, kasus bateri Listeria Monocytogenes pada apel Granny Smith dan Galal Royal asal Amerika bukan baru pertama kali terjadi.
Kasus terebut muncul pada pertengah Oktober dan Desember 2014 lalu, berawal dari ditemukannya bateri Listeria pada tubuh pasien setelah mengkonsumsi karamel apel. Sebanyak 31 orang dikabarkan sakit karena mengandung bateri Listeria Monocytogenes di dalam tubuhnya.
Pemerintah setempat mengkonfirmasi terkait kasus tersebut pada bulan Desember dengan melakukan investigasi. Dan awal Januari diumumkan bahwa secara DNA sama persis dengan bateri yang ada pada pasien. “Hasil investigasi bakteri ada di pabrik pengepakan apelnya Bidart Bros, jadi diduga apelnya yang membawa bakteri Listeria Monocytogenes ini,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Mampu Kelola Sektor Energi, Menteri Sudirman Said Dituntut Mundur

Jakarta, Aktual.co — Langkah Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang memberikan kelonggaran kepada PT Freeport Indonesia, banyak dikecam oleh banyak kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menilai bahwa seharusnya Pemerintah bisa lebih mengedepankan konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, bukannya terus menerus memberi kelonggaran ketika perusahaan asing enggan mengikuti aturan sesuai yang tercantum di UU Minerba.

“Ada baiknya, Menteri ESDM Sudirman Said ini dicopot. Karena sudah terbukti dia tidak bisa mengurusi sektor energi di tanah air ini,” kata Erwin dalam diskusi terbatas di Jakarta, Kamis malam (29/1).

Ia menjelaskan, sejak awal Sudirman sudah mengungkapkan kekecewaannya kepada Freeport yang tak kunjung memberi kepastian soal smelter, bahkan Sudirman juga sempat mengancam akan mencabut izin ekspor konsentrat Freeport. Akan tetapi, semua berlalu begitu saja ketika big boss perusahaan tambang asal Amerika itu, James R Moffet datang ke Indonesia dan menemui langsung Sudirman.

“Seperti yang banyak diberitakan media, mereka berunding selama hampir 8 jam, yang kemudian lahirlah perpanjangan pembahasan MoU. Copot saja Sudirman, toh dia terbukti bisa di intervensi seperti itu. Ini jelas kejahatan, copot saja,” jelas Erwin.

Ia juga menyayangkan pernyataan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar kemarin yang mengakui bahwa PP Nomor 1 tahun 2014 dan Permen Nomor 1 2014 tidak sejalan dengan UU Minerba.

“Mereka mengakui bahwa PP dan Permen tidak sejalan dengan UU, tapi kenapa masih dilanjutkan, masih dipakai juga. Kenapa takut terjadi kevakuman? itu tidak akan berdampak besar kok,” imbuhnya.

Sementara itu, Aktivis Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menambahkan, sebagai bentuk ketegasan maka dibutuhkan standing poin dari seorang Presiden terkait persoalan Freeport ini. Ia juga setuju untuk mendesak Presiden supaya mereshuffle Sudirman Said.

“Tapi sebelum reshuffle, seorang kepala negara (Jokowi) harus menyatakan tiga standing poinnya. Seperti, pertama, persoalan Freeport harus sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Kedua, Pemerintah harus menyatakan bahwa siap mengambil alih Freeport dan ketiga aparat penegak hukum harus mengusut dan memeriksa semua pihak-pihak yang membiarkan bangsa kita dirampok. Sehingga sekalipun menteri tadi dicopot, maka yang hadir kembali akan menjalankan UU dengan benar,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Hotel Dibom, Penerbangan Libya Ditunda

Tripoli, Aktual.co —Perusahaan penerbangan Libya pada Kamis mengumumkan penundaan penerbangan setelah empat awak pesawatnya, termasuk kapten pilot berkebangsaan Perancis, terbunuh dalam serangan bersenjata di hotel di Tripoli pada pekan ini. Al Buraq Airlines, perusahaan swasta melayani penerbangan dalam dan luar negeri, mengumumkan “penghentian sementara” layanannya untuk menghormati pegawai mereka, yang termasuk dalam sembilan korban jiwa pembunuhan pada Selasa di hotel mewah Corinthia, yang diakui dilakukan kelompok keras.

Sumber keamanan semula menyebutkan seorang warga Amerika, dua Filipina dan seorang warga Korea Selatan menjadi korban jiwa selain seorang warga Perancis dan empat orang Libya. Namun koalisi milisi-Islamis yang menguasai ibukota Libya menyatakan bahwa empat awak pesawat asing itu adalah pilot berkebangsaan Prancis dan tiga orang warga Kirgistan, yaitu co-pilot dan dua awak kabin. Penerbangan-penerbangan barat juga menangguhkan layanan ke Libya yang dirundung konflik dan kini hanya dilayani oleh penerbangan dari Mesir, Jordania dan Tunisia.

Berita Lain