Jakarta, Aktual.co —Syarifah Farida binti Ahmad Al-Hasni, 87, yang tak lain adalah ibunda dari artis senior kakak-beradik, Achmad Albar dan Camelia Malik, meninggal dunia pada Minggu pagi (18/1). Almarhumah menghembuskan nafas terakhir pada pukul 07.20 WIB di Rumah Sakit RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkat Darat), Jakarta Pusat. Jenazah almarhumah pun langsung disemayamkan di rumah duka di Kav. POLRI Blok B, No.11 Cilandak KKO, Ragunan, Jakarta Selatan.

Menurut Achmad Albar, ibundanya meninggal karena asma yang telah lama ia derita, meski sempat menjalani perawatan di ICU RSPAD beberapa bulan terakhir karena stroke. Jenazah dimakamkan ba’da Ashar tadi di TMP. Kampung Kandang, Ciganjur, Jakarta Selatan. “Sebelum stroke memang sudah ada asma,” ujar Ahmad Albar kepada wartawan, saat ditemui di rumah duka Kav. POLRI Blok B, No.11 Cilandak KKO, Ragunan , Jakarta Selatan, Minggu pagi (18/1).

Sebelumnya, kondisi almarhumah menurut Achmad sempat membaik namun tiba-tiba menurun drastis. “Sempat membaik jam tiga pagi tadi. Tapi kemudian drop lagi. Jam tujuh Saya dapat kabar jantungnya lemah. Prosesnya cepat sekali.” lanjutnya. Sementara Camelia mengaku tak mendapat firasat wafat ibundanya, namun kedua artis lawas itu nampak tabah menghadapi kepergian ibunda tercintanya tersebut.

Jakarta, Aktual.co —Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dinilai sebagai solusi terbaik untuk menengahi desakan yang mengimpit dia dari berbagai penjuru. Meski tak sedikit masyarakat yang dibuat bingung dengan akhir cerita nasib pergantian kapolri.

Pengamat politik spesialisasi militer Salim Said menganggap penundaan pelantikan Budi Gunawan setidaknya menenangkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bursa pemimpin Kepolisian. “Besarnya tekanan terhadap Jokowi dalam persoalan ini harus dimengerti masyarakat. Dalam hal ini, saya katakan Jokowi telah mengambil keputusan yang sangat cerdas,” ujar Salim di Jakarta.

Guru Besar Universitas Pertahanan itu mengatakan keputusan menunda pelantikan Budi Gunawan tidak melukai perasaan DPR yang telah meloloskan Budi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diduga berada di balik pilihan Jokowi, serta KPK yang telah menjerat Budi sebagai tersangka kasus rekening gendut. “Meski keputusan ada di tangan Jokowi, hak prerogratif itu tidak berada di ruang kosong karena ada masyarakat di sana (untuk memantau),” ujar Salim.

Dalam hal ini, kata Salim, KPK dan DPR merupakan elemen yang mewakili kepentingan masyarakat. Sementara Megawati, sosok pemimpin partai yang memberi tiket Jokowi ke Istana, memiliki hak untuk mendapatkan balas jasa. “Dalam politik itu wajar jika ada permintaan balas budi. Tuhan saja menciptakan manusia untuk mengabdi kepada-Nya. Apalagi ini seorang Mega,” sindir Salim.

Menurut Salim, kecerdasan Jokowi diperlihatkan dengan cara yang santun. Dia berasumsi, ketika Mega “memesan” Budi, Jokowi lantas mempersilakan DPR untuk memproses pencalonannya. Di sisi lain, KPK dijadikan sebagai perpanjangan tangan untuk membuktikan keraguannya. Salim mengatakan intervensi partai politik terhadap Jokowi akan terus terjadi sepanjang masa pemerintahannya. “Pertanyaannya, sampai kapan Jokowi bisa tetap cerdas menghadapinya?”

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyatakan, pemerintah Belanda dan Brasil harus menghargai penegakan hukum di Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap enam pengedar narkoba. “Kedua kepala negara (Belanda dan Brazil) juga harus menghargai, pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia,” kata Tantowi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (17/1). Dia menyebutkan sebanyak 40 orang meninggal setiap hari akibat narkoba.

Tantowi mengatakan, hukuman mati untuk para pengedar narkoba tidak hanya di Indonesia, tapi juga berlaku di Cina, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Menurut dia, hak Pemerintah Brasil dan Belanda untuk menarik Duta Besarnya di Indonesia atas ketidaksetujuannya terhadap eksekusi hukuman mati terhadap warga negara mereka. “Upaya yang telah dilakukan Presiden Dilma Rousseff dan Raja Willem Alexander yang juga telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk melindungi warga negaranya,” ujarnya.

Tantowi menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar dan apabila setelah pelaksanan hukuman mati telah berimpilkasi terhadap ditariknya duta besar mereka di Indonesia, maka itu merupakan hak kedua negara tersebut. Politisi Partai Golkar itu berharap sikap kedua negara tersebut merupakan reaksi sesaat.

Menurut dia pemerintahan Jokowi harus mengintensifkan komunikasi dalam kerangka menjelaskan pelaksanaan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum. “Hal itu harus dilakukan apabila nantinya penarikan tersebut berdampak terhadap hubungan diplomasi kedua negara,” katanya.