Banda Aceh, Aktual.co — Penurunan tarif angkutan umum seiring penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Aceh masih menunggu keputusan menteri perhubungan. Dinas Perhubungan di kabupayen/kota dalam provinsi itu hanya mengevaluasi apakah keputusan menteri itu diterapkan oleh sejumlah angkutan antar kota dan antar provinsi.

“Kita tidak melakukan rapat dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), karena biasanya ada aturan rinci dari kementerian untuk tarif angkutan. Surat dari menteri akan dikirim ke dinas perhubungan provinsi seterusnya diteruskan ke dinas perhubungan di kabupaten/kota,” sebut Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Aceh Utara, M Nasir, ketika dihubungi aktual.co, Minggu (18/1).

Disebutkan, organda akan melakukan hal yang sama. Surat kementerian perhubungan dikirim ke Organda pusat, lalu diteruskan ke provinsi dan kabupaten/kota. “Kita hanya mengawasi saja, apakah sesuai dengan keputusan menteri atau tidak tarif angkutan yang diberlakukan oleh pengusaha angkutan di Aceh Utara ini,” terang M Nasir.

Sampai hari ini, sambung M Nasir, pihaknya belum menerima perubahan tarif angkutan karena penurunan harga jual BBM bersubsidi. “Mungkin besok atau lusa suratnya sudah tiba di Aceh Utara,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menurunkan harga jual BBM berubsidi sebesar Rp 1.200 per liter dari Rp 7.800 menjadi Rp 6.400 per liter. Penetapan harga tersebut akan diberlakukan mulai, Senin (19/1).

Jakarta, Aktual.co —Hubungan internasional antara Indonesia dan beberapa negara sahabat sedikit memanas setelah pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati terhadap enam terpidana kasus narkotika pada Minggu dini hari (18/1), yang lima di antaranya merupakan warga negara asing. Brasil menjadi kedutaan besar pertama yang angkat kaki dari Indonesia terkait eksekusi mati Marco Archer Cardoso Moreira, warga Brasil, terpidana mati narkoba yang ditembak di Nusakambangan, pada pergantian hari pukul 00.00 WIB. Sedangkan wacana Belanda melakukan hal yang serupa belum secara resmi diterima pihak Kementerian Luar Negeri.

“Saya sudah dapat informasi resmi dari Kedubes Brasil terkait pemanggilan dubesnya dalam rangka Konsultasi dengan pemerintah Brasil. Untuk pemerintah Belanda saya belum terima secara resmi,” kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari, Minggu (18/1). Lebih lanjut, pemanggilan dubes adalah sebagai hak pemerintah negara tersebut. Menurutnya, pemanggilan terhadap dubes tersebut sebagai upaya konsultasi serta melakukan langkah terbaik menurut negara asal dubes-dubes yang ada. Hal itu pun sering dilakukan oleh dubes-dubes Indonesia di luar negeri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara sahabat tidak akan terganggu akibat proses eksekusi mati yang baru saja dilakukan. Dia mengatakan proses eksekusi mati memang sudah menjadi ketentuan hukum di Indonesia. “Seperti yang sudah Pak Presiden dan pihak terkait katakan, mereka (terpidana) akan dihukum sesuai hukum di Indonesia,” katanya.

“Saat ini pun kami terus melakukan dan mengupayakan agar hubungan dengan negara-negara sahabat tetap terjalin dengan baik.” Sebelumnya pemerintah Brasil dan Belanda merupakan negara yang mengecam tindakan eksekusi mati terhadap dua warga negara mereka, yaitu Ang Kiem Soe, warga negara Belanda dan Marco Archer Cardoso Moreira, warga Brazil. Dikabarkan Belanda dan Brasil pun memanggil dubesnya yang bekerja di Indonesia sebagai bentuk kecaman tersebut.

Ang Kiem Soe dan Marco Archer dieksekusi mati setelah pengadilan di Indonesia memvonis mereka bersalah dalam kasus pengedaran narkotika. Selain dua orang tersebut, pemerintah juga mengeksekusi empat orang lain, yaitu Namaona Denis, warga Malawi, Daniel Enemuo, warga Nigeria, Tran Thi Bich Hanh, warga negara Vietnam, dan satu orang warga negara Indonesia, Rani Andriani, wanita asal Cianjur.