Jakarta, Aktual.co —Anak-anak di bagian timur-laut Nigeria sangat memerlukan perlindungan dari kekerasan yang tak pernah berhenti. Kekerasan yang dialami tak hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan seksual.  Leila Serrougui, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon Urusan Anak-anak dan Konflik Bersenjata, pada Jumat (16/1), menyampaikan keprihatinannya mengenai kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Perbuatan tercela itu meliputi kawin paksa dan perkosaan.

Wakil Khusus Sekjen PBB tersebut telah mengunjungi Nigeria untuk menilai dampak konflik pada anak-anak, kata Juru Bicara PBB Stephan Dujarric. “Leila Zerrougui mengatakan bahwa selama 2014, telah terjadi peningkatan dramatis dalam aksi kekerasan, perekrutan dan pemanfaatan anak-anak, yang kadang-kala masih sangat muda, serta penculikan yang tak terhitung serta serangan terhadap sekolah,” kata Dujarric, sebagaimana dikutip dari Xinhua pada Sabtu (17/1).

Kekerasan pada anak-anak perempuan di Nigeria terus terjadi.  Pada 10 Januari, satu serangan bom bunuh diri terjadi di satu pasar di Negara Bagian Borno, Nigeria Timur-laut. Seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun digunakan untuk meledakkan bom. Aksi itu menewaskan tak kurang dari 20 orang.

Pada April tahun lalu, sebanyak 270 anak perempuan dari Masyarakat Chibok di Negara Bagian Borno di Nigeria Timur-laut diculik. Kelompok fanatik Boko Haram mengaku bertanggung-jawab atas tindakan tersebut dan mengancam akan menjual anak perempuan itu. Melalui sebuah rekaman yang dirilis pada publik, pemimpin Boko Haram, Abubakar Shekau, mengatakan 200 siswi telah dikawinkan dengan anggota kelompok tersebut.

Jakarta, Aktual.co — Jerusalem, Aktual.co —Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk keputusan Mahkamah Pidana Interniasonal (ICC), untuk memulai penyelidikan awal mengenai kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina, Sabtu (17/1). Ia mengecam keputusan Mahkamah tersebut sebagai “gila-gilaan” dan “bodoh”.

“Tak masuk akal bagi ICC untuk memburu Israel, yang menegakkan standard tertinggi hukum internasional,” kata Netanyahu di dalam pernyataan yang ditayangkan melalui televisi dari kantornya di Jerusalem. Netanyahu berkilah bahwa Israel “hanya berusaha membela diri terhadap pelaku teror Palestina yang secara rutin melakukan banyak kejahatan perang”.

Ia juga mengatakan mereka yang mesti dihukum oleh ICC adalah pengikut garis keras Palestina, demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Ia menambahkan, “Mereka dengan sengaja menembakkan ribuan roket ke warga sipil kami, sementara berlindung di belakang warga sipil Palestina yang mereka gunakan sebagai tameng manusia.

” Stasiun televisi berita Israel, Channel 2, pada Sabtu melaporkan bahwa Netanyahu mengadakan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Netanyahu meminta Washington membantu mencegah ICC melakukan penyelidikannya. Amerika Serikat telah bereaksi terhadap tindakan ICC tersebut, dan mengutuknya sebagai “kontra-produktif bagi upaya perdamaian”.

Pada Jumat (16/1), Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa “sungguh tragis sebab Israel –yang telah menghadapi ribuan serangan roket teror yang ditembakkan ke warga sipilnya dan permukimannya, kini diperiksa ICC”. Washington juga menyatakan Palestina bukan negara dan oleh karena itu “tak memenuhi syarat untuk bergabung dengan ICC”, demikian laporan jejaring berita Israel, Ha’aretz.

Di Palestina, Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) memuji tindakan ICC itu sebagai langkah penting dan positif ke arah tercapainya keadilan dan dijaminnya penghormatan atas hukum internasional. Sementara itu Fawazi Barhoum, Juru Bicara HAMAS di Jalur Gaza, juga menyambut baik keputusan ICC tersebut, dan mengatakan keputusan itu adalah langkah yang tepat di jalur yang tepat.

Juru bicara HAMAS tersebut juga mengatakan Gerakan Perlawanan Islam siap bekerjasama dengan ICC dan menyerahkan semua kesaksian, bukti serta dokumen yang diperlukan yang akan memperlihatkan “musuh (Israel) melakukan kejahatan perang terhadap rakyat kami” .

Pada Jumat ICC mengumumkan Mahkamah itu memutuskan untuk memulai penyelidikan awal “guna memeriksa apakah ada dasar yang masuk akal bagi dimulainya penyelidikan mengenai kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan di Wilayah Palestina”. Keputusan ICC tersebut diambil setelah PNA menandatangan Status Roma dan bergabung dengan ICC pada awal Januari. Hampir 2.200 orang Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam agresi militer Israel selama 50 hari pada musim panas terhadap Jalur Gaza. Israel menyatakan kehilangan 73 orang, hanya enam bukan prajurit militer.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Polisi Austria menahan seorang anak laki-laki yang baru berumur 14 tahun untuk kedua kalinya atas dugaan terlibat dalam kelompok “teroris”. Polisi mengklaim anak kecil itu berencana pergi ke Suriah dan mencari tahu cara merakit bom, Jumat (16/1).

Remaja asal provinsi Austria Hilir itu pertama kali ditahan pada Oktober, namun dibebaskan setelah beberapa hari dengan syarat tetap berhubungan dengan pihak berwajib. Saat ibunya melaporkan bahwa bocah itu hilang pekan ini, pihak berwajib kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Merkan G.

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, sekitar 170 orang meninggalkan Austria untuk bergabung dengan kelompok militan di Timur Tengah, beberapa diantaranya sudah tewas. Kekhawatiran mengenai munculnya serangan meningkat di Eropa setelah kelompok bersenjata menewaskan 17 orang di Paris.

Pihak berwenang mengatakan anak lelaki itu mengungkapkan simpatinya pada perjuangan militan Negara Islam (IS) di Suriah dan Irak serta mencari tahu cara merakit bom di Internet. Polisi mencokok anak yang menurut pihak berwenang merupakan warga Turki itu, di Wina pada Jumat.

Bersama dengaan itu, bocah 12 tahun yang akan diserahkan pada orangtuanya karena tidak ada perintah penangkapan atasnya, kata jurubicara itu. Pekan lalu Austria menahan dua remaja perempuan setelah mereka mencoba pergi ke Suriah untuk menikah dengan pejuang IS. Keduanya sudah dibebaskan.

Kabul, Aktual.co — Kandidat menteri pertanian kabinet Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani menjadi buron interpol terkait tuduhan penghindaran Pajak di Estonia. Daftar buron situs Interpol menyebut Yaqub Haidari, 52 tahun, dicari di Estonia karena “penghindaran pajak berskala besar, penipuan nilai tukar” dalam kasus tahun 2003.

Juru bicara Presiden Ashraf Ghani mengatakan kantor kepresidenan tidak mengetahui bahwa Haidari tersangkut masalah hukum, tetapi kini tengah melakukan penyelidikan. Meski Haidari masuk daftar buronan interpol selama bertahun-tahun, hal ini tidak diketahui atau dilaporkan secara luas di Afghanistan.

Ghani, yang tahun lalu dilantik sebagai presiden menggantikan Hamid Karzai, bertekad mengatasi korupsi dan mengatakan akan memilih para menteri berdasarkan kemampuan bukan koneksi mereka. Tahun lalu Afghanistan berada di urutan keempat negara paling korup versi Transparansi Interansional, setelah sebelumnya negara ini selalu berada di urutan teratas.

Pengumuman daftar calon menteri kabinet Ghani dilakukan pada Senin (12/1), setelah menunggu lebih dari tiga bulan akibat perundingan dengan Abdullah Abdullah, mitra pemerintah bersatu yang merupakan pesaingnya dalam pemilu presiden. Haidari sendiri membenarkan dia masuk daftar interpol, tetapi menyatakan diri tidak bersalah.

“Saya menjadi sasaran satu persekongkolan politik. Itu yang terjadi jika masuk dunia politik dan dunia bisnis,” ujarnya kepada kantor berita Reuters. Dia mengatakan dia tidak berhutang pajak tersebut, tetapi seseorang yang membeli perusahaan miliknya yang beroperasi di Estonia.

Biografi Haidari yang dihimpun oleh Jaringan Analis Afghanistan merujuk satu wawancara di televisi ketika dia mengatakan pernah memiliki perusahaan ekspor-impor pertanian yang beroperasi di Eropa Timur dan Rusia. Biografi itu menyebutkan bahwa saat ini bisnisnya berpusat pada konstruksi dan teknologi informasi serta produk-produk pertanian.