Jakarta, Aktual.co — Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam menilai maraknya tambang pasir ilegal karena tingginya permintaan salah satu bahan pokok bangunan tersebut.

“Permintaan untuk pembangunan, sementara pasir yang didatangkan dari luar Batam harganya jauh lebih mahal. Hal itulah yang memicu banyaknya penambang ilegal,” kata Kepala Badan Pengndali Dampak Lingkungan Kota Batam, Dendi Purnomo di Batam, Minggu (18/1).

Ia mengatakan, setiap truk berisi sekitar empat meter kubik pasir dari luar Batam harganya selisih Rp400 ribu lebih mahal dibanding pasir lokal hasil tambang ilegal di Batam.

“Dengan kondisi tersebut bukan berarti kami hanya diam saja. Kami juga berupaya melakukan berbagai cara untuk penertiban, namun penambang baru selalu muncul lagi,” kata dia.

Saat ini di Bapedal Kota Batam terdapat delapan eskavator, tujuh truk yang merupakan barang bukti penambangan pasir ilegal pada berbagai titik Kota Batam.

“Ada 11 orang yang tengah menjalani pemeriksaan atas kasus tersebut,” kata Dendi.

Ia mengatakan, upaya penertiban penambang lain terutama kawasan Nongsa, Tembesi, Tanjung Piayu pernah dilakukan meski sebagian kembali beroperasi.

Dendi mencontohkan, untuk penambangan samping jembatan Nongsa sebenarnya rekomendasi yang diberikan sudah dicabut namun kegiatan penambangan pada alur sungai dengan menggunakan mesin penyedot terus berlangsung.

“Itu awalnya ada rekomendasi. Namun belum diurus izinya sudah mulai beroperasi. Akhirnya kami cabut rekomendasinya,” kata Dendi.

Titik lain, adalah kawasan Panglong Batubesar yang juga sudah beberapa kali dilakukan penertiban namun penambang baru terus datang.

Pihak Bapedal, kata dia, sempat mengangkat belasan mesin penyedot pasir dari lokasi tersebut namun mendapat perlawanan dari penambang.

“Terus terang anggota kami memang terbatas. Untuk penyelidikan oleh PPNS Bapedal Batam juga prosesnya lama, karena harus berdasarkan rekomendasi tim ahli yang menyatakan ada kerusakan lingkungan pada lokasi pertambangan,” kata Dendi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Malang, Aktual.co — Ratusan kader Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kota dan Kabupaten Malang, hari ini, Minggu (18/1) dilantik secara bersamaan di Hotel Sahid Montana II, Kota Malang. Acara tersebut dihadiri oleh PPI Cabang di seluruh Jawa Timur, turut hadir pula Sekretaris Jenderal I Gede Pasek Suardikan dari pimpinan pusat PPI yang duduk di barisan depan. Pengurus pimpinan cabang PPI di Kabupaten Malang terbilang cukup besar dengan jumlah 49 orang, sedangkan jumlah pengurus pimpinan cabang di Kota Malang sebanyak 50 orang.

Sekjen PPI, I Gede Pasek Suardika mengatakan lahirnya organisasi pergerakan ini sebagai respon perubahan karakteristik dalam bangsa Indonesia. Mindset pembangunan di Indonesia selama ini hanya berpusat pada pembangunan fisik bukan karakteristik bangsa.

“Kami merespon ruang kosong yang ditinggalkan dan menjadi pembenaran yakni Kebudayaan,” kata I Gede Pasek

Menurutnya, kebudayaan selama ini masih dimaknai secara sempit seperti dalam tari-tarian dan kesenian, padahal, kebudayaan memiliki cakupan yang luas untuk dikembangkan.

“Budaya itu luas, kalau mau kita tegakkan maka itu bisa membangun karakteristik bangsa,” terangnya.

Menilik kekuatan Nasionalisme para pendahulu, I Gede Pasek mengatakan, sebenarnya masyarakat memiliki kekuatan yang dahsyat dalam hal pembangunan karakter. Hadirnya bahasa Indonesia adalah contoh, dimana semangat nasionalisme untuk mau bersatu, sudah sangat terlihat kentara.

“Kenapa Kita sekarang bangga sekali dengan produk asing, padahal produk kita sejak jaman dulu itu diakui oleh luar negeri. Contohnya perahu buatan kita mampu berlayar sampai Madagaskar tanpa mesin,” paparnya.

Nah, gagalnya masyarakat Indonesia dalam mengembangkan ke-ilmuan tersebut pada masa saat ini, dikarenakan pembangunan karakteristik atau dalam lagu Kebanggsaan Indonesia Raya ‘Bangunlah Jiwa-nya’ masih belum disentuh sama sekali.

“Semua pembangunan hanya badan atau fisik, karenanya PPI hadir dengan gerakan budayanya, mengisi ruang kebangkitan jiwa,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengatakan jika Pemerintah kabupaten Bogor sudah mendapatkan mandat dan tanggung jawab untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan transportasi dari Presiden Republik Indonesia secepatnya direalisasikan agar bisa dinikmati masyarakat.

“Amanat itu harus direspon positif dan cepat agar penurunan BBM (Bahan Bakar Minyak) bisa dinikmati semua masyarakat bukan golongan tertentu,” kata Ketua DPRD kabupaten Bogor, Ade Ruhendi di Cibinong, Jawa Barat, Minggu (18/1).

Ia mengatakan, keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menetapkan mulai Minggu 18 Januari 2015 pukul 00.00 WIB harga bahan bakar minyak jenis premium turun menjadi Rp6.600 per liter, solar Rp6.400 per liter, gas elpiji 12 kilogram Rp129.000 dan semin turun Rp3.000 per sak jangan jadi kebijakan lucu-lucuan untuk pencitraan.

“Kita lihat saja nanti apakah ini merupakan kebijakan lucu-lucuan untuk pencitraan atau memang untuk kepentingan masyarakat,”katanya. Memang ini, pekerjaan yang sulit bagi para pembantu presiden khususnya pemerintah kabupaten Bogor.

Namun, kata Dia, kita lihat saja jika kebijakan itu dibarengi dengan kerja keras kabinet Jokowi dan pimpinan daerah bisa menciptakan langkah kebijakan yang berpihak kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Paling tidak mengembalikan daya beli masyarakat sebelum penurunan harga BBM diberlakukan sudah direncanakan dengan baik,”katanya.

Ia mengatakan kami anggota dewan sebagai yang diberikan mandat dan kepercayaan dalam menjalankan fungsi legislatif yang bertugas untuk melakukan perencanaan biaya, kontrol dan legislasi secara normatif akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, Ia berharap langkah ini bukan bagian dari trik politik merebut simpati rakyat secara faktual dengan turunnya aneka bahan bakar tidak memberikan dampak signifikansi terhadap harga yang sudah naik.

“Bukan dampak positif hanya lebih menguntungkan golongan menengah atas yang notabene sebagai penikmat BBM,”katanya.

Namun, kata Dia, efek dominan kenaikan BBM terlanjur terbebani kepada masyarakat kecil bisa semakin berkurang akibat penurunan harga BBM Senin mendatang. Memang kontroversi yang timbul semenjak kenaikan BBM sudah mengindikasikan ketidak beresan pemerintah. Karena kondisi APBN dan fiskal yang masih dalam batasan defisit saat harga minyak dunia terjun bebas diangka 70an perbarel.

“Saya tetap menilai manuver itu bukan langkah pencitraan meski indikasi itu terlihat dari faktanya,”katanya.

Ia mengatakan tinggal kita lihat apakah kebijakan dengan penurunan harga BBM di barengi dengan operasi pasar dan kebijakan lain untuk mengendalikan dan menekan tingginya harga yang sudah terlanjur naik. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan transportasi bukan hal mudah. Tetapi juga bukan hal yang mustahil jika dilakukan dengan sungguh sungguh oleh pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka