Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Muhammad Nasir Jamil meminta Presiden Joko Widodo segera melantik komjel Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Menurutnya, perlakukan KPK yang menjadikan komjel Pol Budi Gunawan sebagai tersangka adalah sebuah kelucuan.

“Lihatlah kelucuan yang terjadi sekarang ini. Pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sutarman juga tidak mengundurkan diri, bahkan dirinya juga belum pensiun,” Kata Nasir, dalam Forum Aktual yang bertajuk ‘Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden’, di Warung Komando, Jakarta Selatan, Minggu (18/1)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlakuan ini merupakan sebuah proses politik yang sangat blunder dan menampakan ketidakpastian hukum di masyarakat.

“Hal itu bisa saja dilakukan dalam proses politik. Namun langkah yang diambil sangat-sangat blunder, semakin menampakkan ketidakpastian hukum,” ungkapnya

Dia menegaskan jikalau DPR saja berani melakukan fit and proper test, seharusnya Presiden Joko Widodo berani melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.

Dalam hal ini, sama saja ketika kasus mantan pimpinan KPK Bibit dan Candra dijadikan tersangka. Disitu Juga tidak memiliki kejelasan hukum.

“Masih ingat tidak ketika mantan Pimpinan KPK Bibit dan Candra dijadikan tersangka. Karena mereka (Bibit Candra) bilang pasal ini tidak memiliki kepastian hukum,” tegasnya.

Menurutnya, ketika seseorang dijadikan tersangka, belum tentu yang bersangkutan tersebut bersalah. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan keputusan yang berani, tidak menuda-nunda lagi karena hanya akan menjadi semakin blunder.

“Orang ditetapkan tersangka belum tentu dia bersalah. Dibutuhkan keputusan yang berani. Budi Gunawan menyatakan, kalau dia diputus bersalah, dia akan mundur,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Jokowi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan hukum yang berakibat DPR tidak bisa melakukan tindakan hukum. Faktanya tidak, Presiden membiarkan DPR melakukan kewajiban konstitusional dan Presiden menyetujui apa yang di usulkan untuk melantik Budi Gunawan.
“Apa alasan presiden tidak melantik Budi Gunawan ? Ini akan menimbulkan kisruh dan mengundang badai negara”, kata Margarito Kamis, ahli hukum tata negara saat Aktual Forum, Jakarta, Minggu (18/1).
Margarito menegaskan bahwa jika dalam waktu 30 hari presiden tidak melakukan pelantikan maka di anggap sudah melakukan.
“Bagi saya itu bukan alasan yang bisa diterima jika menunda-nunda”, katanya.
Margarito menambahkan Budi Gunawan mesti dilantik namun faktanya tidak. Orang yang di setujui kapolri di angkat serta merta mesti di angkat.
Margarito menjelaskan ada dua kesewenang-wenangan presiden. Yang pertama, Sutarman diberhentikan tanpa alasan.
“Apakah pak sutarman pnsiun ? Tidak. Apakah melakukan pelanggaran etika ? Tidak. Dimana rasa mendesaknya ? Ini musti jelas agar presiden tidak sewenang-wenang. BG tidak dilantik,  secara hukum absolut impratif harus di lantik”, jelasnya.
Menurutnya, bila presiden tidak melantik maka jelas melanggar UU 2 th 2002 dan mempermainkan DPR. Dua kesewenang-wenangan ini bila dikonfersi ke dalam tata ngara masuk kualifikasi perbuatan tercela.
“Saran saya kepada Presiden lantiklah Budi Gunawan dan jadilah orang yang punya prinsip. Jangan mencla- mencle dan jangan undang badai tata negara,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Keputusan presiden Joko Widodo yang memutuskan penundaan pelantikan komjel Pol Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang telah resmi diberhentikan. Dinilai karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tirai dalam kasus ini.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi tirai.

Menurutnya  penegakan hukum harus memiliki akuntabilitas karena tanpa akuntabilitas penegakan hukum sangat berbahaya.

“Penegakkan hukum seperti lorong-lorong yang gelap jika akuntabilisas ini tidak ada. Tanpa akuntabilitas, penegakan hukum rawan disalahgunakan. Bahaya kalau penegakan hukum dipuji-puji,” Kata Nasir, dalam Aktual Forum yang bertajuk “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden”, di Warung Komando, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

Dikatakan anggota Fraksi PKS ini, penegakan hukum menjadi sebuah ironi di negeri ini. Pasalnya ketidak-pastian hukum akan memunculkan rumor-rumor yang berkembang. Menurutnya, munculnya rumor penundaan pelantikan komjel Pol Budi Gunawan sebagai kapolri sangat berbahaya.

“Munculnya rumor penundaan pengangkatan Budi Gunawan sangatlah berbahaya. Hal tersebut muncul Ketika tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Nasir, Presiden Joko Widodo tidak perlu menunda pelantikan komjel Pol Budi Gunawan sebagai kapolri terpilih.

“Jadi saya berharap jokowi tidak perlu menunda, sebagai presiden mengeluarkan kepres untuk melantik BG,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka