Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan penundaan tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
Demikian disampaikan olehnya saat diskusi bertema “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Perogratif Presiden?” di Warung Komando Jakarta, Minggu (18/1).
“Penundaan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menghibur. Ke depan DPR harus mengambil langkah untuk mengontrol situasi politik ini,” ujarnya.
Muradi menambahkan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK dinilai janggal. Pasalnya, kata dia, KPK seperti memiliki kepentingan yang berbeda pada kasus ini.
“BG (Budi Gunawan) jadi tersangka dari Oktober dan Juli, saya berharap waktu itu ditersangkakan saja, kenapa baru sekarang ketika fit and proper test,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Keputusan Presiden Joko Widodo yang akhirnya menunda pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. 
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mengatakan bahwa ada unsur politic revenge (perlawanan politik) tentang posisi pergantian Kapolri tersebut.
“KPK berbeda memperlakukan kasus ini. Ada berbagai kepentingan,” ujar Muradi di Aktual Forum bertema “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Perogratif Presiden?” di Warung Komando Jakarta, Minggu (18/1).
Lebih lanjut dikatakan Muradi, publik terkesan mendikte Lembaga Negara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak perlu menunda pelantikan tersebut.
“Kalau saya jadi Jokowi, yang saya lakukan adalah melantik pak BG, nanti biar dikoreksi DPR dan Lembaga Negara, ini kan terkesan wacana. Pak Jokowi sebagai Presiden popularitas naik turun itu biasa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Jumat lalu Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan proses hukum yang saat ini membelit Komjen Budi Gunawan yanh telah ditetapkan tersangka oleh KPK.
Selain itu Presiden mengatakan, dirinya telah menandantangani dua Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri, dan Kepres kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolri

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Penetapan Komjen pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang penetapannya sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman, dinilai bukti KPK melanggar asas penegakan hukum.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil dalam acara diskusi Aktual Forum bertajuk ‘Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Preogratif Presiden?, di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).
“Padahal sudah seharusnya, KPK berkerja pada kepastiana hukum, akuntabilitas, keterbukaan, kepentingan umum dan profesionalitas. (Penetapan,red)  KPK sudah mengabaikan asasnya, dimana tidak adanya lagi mengacu profesionalitas, sepertinya sudah mulai luntur dalam institusi KPK,” ucapnya.
Sehingga, sambung dia, menjadi tidak salah jika publik akan menilai penetapan itu, atas kemauan dan selera pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
Padahal, seharusnya jika KPK ingin menyelamatkan lembaga Polri dengan dan kepresidenan, melakukan tindakannya secara terbuka.
“Jika KPK ingin serius menyelamatkan institusi kepolisian dan kepresidenan seharusnya menyeret semua yang terindikasi, kenapa hanya Budi Gunawan saja ?, Apa karena dia menjadi kapolri? sehingga tidak ada kepastian hukumnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Aparat Polda Metro Jaya bersama seluruh jajaran menggelandang 682 orang saat operasi malam skala besar yang dilakukan secara serentak pada Sabtu (17/1) malam hingga Minggu (18/1) dinihari.

“Operasi menargetkan aksi premanisme,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta Minggu (18/1).

Polda Metro Jaya merinci Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran Polsek mengamankan 105 orang dengan menyita berbagai barang bukti seperti minuman keras, alat judi, senjata tajam.

Polres Metro Jakarta Utara dan jajaran Polsek mengamankan 154 orang terkait dugaan tindak pidana dengan menyita barang bukti berupa alat judi, minuman keras, narkoba jenis shabu, senjata tajam, senjata api dan sejumlah uang tunai.

Polres Metro Jakarta Timur menjaring 64 orang yang fokus terhadap aksi preman dan penjualan minuman keras oplosan.

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 118 orang dengan menindaklanjuti dua orang terkait kepemilikan senjata tajam atas nama M Wahyu dan pelaku pencurian dengan pemberatan Irvan.

Polres Kota Depok mengamankan 10 orang terdiri dari tujuh orang pengamen dan tiga pelajar yang diduga akan tawuran dengan barang bukti tujuh bilah senjata tajam.

Polres Metro Jakarta Barat menggaruk 178 orang dengan melibatkan seluruh jajaran Polsek terkait aksi preman dan kejahatan jalanan lainnya.

Polres Bekasi Kota mengamankan 57 orang yang diduga terkait aksi tawuran, premanisme, pengamen dan potensi kejahatan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid