Jakarta, Aktual.co —Pada tahun 2009, Korea Utara pernah memeras Korea Selatan dengan meminta bayaran tunai 10 miliar dolar AS atau setara Rp 125,70 triliun sebagai prasyarat digelarnya pertemuan puncak antar kedua negara. Tidak hanya itu, Korut juga diketahui meminta setengah juta ton makanan kepada Korsel.

Hal tersebut diungkap oleh mantan presiden ke-10 Korsel, Lee Myung-bak. Namun, ia menambahkan, pemerintahannya menolak untuk membayar sepeser pun permintaan Korut tersebut. Pendahulunya, Kim Dae-jung menggelar pertemuan puncak pertama dengan pemimpin Korut Kim Jong-il pada tahun 2000.

Ia kemudian mendapat pujian karena berhasil membawa hubungan dua Korea lebih hangat. Tapi, prestasi itu ternoda dengan terungkapnya fakta bahwa ia memberi Korut uang sebesar 500 juta dolar AS atau Rp 6,29 triliun. Kedua Korea secara teknis masih berada dalam kondisi perang karena perang 1950-53 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan perdamaian.

Lee yang menjabat pada periode 2008-2013 mengatakan dalam buku yang akan diluncurkan pekan depan bahwa ia menolak syarat yang diajukan Korut itu. “Dokumen itu tampak seperti ‘biaya pertemuan’ standar dengan daftar bantuan yang harus kami sediakan serta jadual tertulis,” kata Lee.

Dokumen yang dimaksud merujuk pada daftar yang dikirim Korut “sebagai syarat melakukan pertemuan puncak”. Di dalamnya, Korut meminta 400 ribu ton beras, 100 ribu ton jagung, 300 ribu ton pupuk, dan 10 miliar dolar AS dalam bentuk modal yang akan digunakan Korut untuk mendirikan sebuah bank.

Kim Jong-il terus menekan digelarnya pertemuan dengan Korsel sebelum ia meninggal pada akhir 2011. Sayang, hal itu tidak pernah terlaksana karena ia menolak mengakui serangan torpedo terhadap kapal AL Korsel pada tahun 2010, kata Lee dalam bukunya tersebut.

Baik pengganti Kim Jong-il, Kim Jong Un dan Presiden Korsel saat ini Park Geun-hye mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan dialog. Korut menuntut agar sanksi atas negaranya pasca insiden penembakan kapal pada tahun 2010 tersebut dicabut sebagai syarat digelarnya kembali dialog.

Denver, Aktual.co —Bandara Internasional Denver, negara bagian Colorado, Amerika Serikat, melarang segala bentuk penjualan cenderamata bergambar ganja yang laris dibeli oleh para wisawatan yang mengunjungi kota yang melegalkan mariyuana tersebut. Diberitakan Reuters, Kamis (29/1), sebelumnya sejak Denver melegalkan ganja untuk penggunaan hiburan pada 2012, bandara tersebut melarang penjualan seluruh produk ganja.

Kali ini, peraturan tersebut diperluas dengan larangan penjualan segara produk bergambar ganja. “Mariyuana tidak sesuai dengan bandara kelas-satu dan lingkungan yang ramah-keluarga di sini,” kata juru bicara bandara Denver, Health Montgomery. Peraturan baru itu melarang kios-kios pedagang di bandara “menjual, memajang, atau mengiklankan produk yang menampilkan gambar, bentuk, deskripsi, atau nama” mariyuana dan produk-produk terkait.

Di antara produk-produk yang laris dibeli adalah sendal jepit, baju, pakaian dalam, stiker atau magnet bergambar daun mariyuana. Namun ada pengecualian untuk publikasi koran dan materi-materi pendidikan “non-komersial.” Colorado adalah satu dari empat negara bagian yang melegalkan ganja dalam jumlah kecil atau mariyuana untuk tujuan rekreasi tahun lalu.