13 April 2026
Beranda blog Halaman 39406

PDIP: KPK Jangan Antikritik dan Bermain Politik

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu  menyindir para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan antikritik. 
“KPK tidak boleh antikritik, kalau pimpinan melakukan kesalahan kita bilang salah,” kata dia di Jakarta, Kamis (29/1).
Masinton mengatakan sebagai lembaga negara para pimpinan KPK harusnya punya sikap kenegarawanan.
Selain itu, dia menilai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK sarat muatan politis. Menurutnya, konflik yang terjadi antara Polri dan KPK harus dijadikan pembelajaran agar ke depannya dalam menetapkan tersangka jauh dari muatan politis. 
“Memang sulit membuktikan namun nuansa politik di KPK dalam kasus BG (Budi Gunawan), sulit dijauhkan. Ini jadi pelajaran,” kata dia lagi.
Dia pun berharap agar kedepannya setiap lembaga strategis di tanah air tidak diisi oleh orang yang berpolitik. Melainkan, yang memiliki integritas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya. 
“Ke depan, pimpinan lembaga strategis jangan yang cenderung berpolitik,” demikian Masinton.

Artikel ini ditulis oleh:

Izin Eksport Freeport Ada Indikasi Korupsi

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman mendorong aparat penegak hukum agar tidak luput dalam menyoroti persoalan pelanggaran konstitusi oleh perusahaan-perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia khususnya PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Kita harus desak aparat hukum untuk menindak Freeport ini. Bahkan KPK pun harus kita dorong untuk menyelidiki persoalan Freeport dan Newmont, kenapa seolah cuma mereka berdua yang dispesialkan dan terus diberi kelonggaran?,” kata Erwin dalam diskusi tertutup di Jakarta, Kamis malam (29/1).

Erwin menuturkan, pihaknya telah mendengar informasi soal adanya aliran uang kotor yang telah diserahkan Freeport baik kepada badan eksekutif maupun badan legislatif.

“Saya dengar ada permainan uang kotor di sana. Ditambah saya lihat kemarin saat rapat antara Kementerian ESDM dengan DPR, para anggota komisi VII terlihat lembek dalam mengkritisi kebijakan Pemerintah yang sudah memberi kelonggaran kepada Freeport, padahal jelas-jelas sudah melanggar konstitusi itu,” terang Erwin.

“Disini seharusnya KPK bermain, jangan hanya jago tangkap Bupati atau Gubernur melulu. Kenapa tidak bergerak ke Freeport?,” sambungnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kusfiardi selaku Aktifis Koalisi Anti Utang (KAU).

Dikatakannya, saat ini hal yang dipermasalahkan oleh KPK adalah soal rekening gendut di instansi Polri yang jumlahnya hanya miliaran rupiah padahal dalam kasus Freeport ini menyangkut aksi KKN dengan nilai triliunan rupiah.

“Bukannya saya men-judge, atau menyepelekan satu kasus. Tapi Freeport ini sudah sejak lama tidak membayar pajaknya. Bahkan dividennya saja sudah tiga tahun terakhir tidak dibayarkan ke Pemerintah. Itu jumlahnya triliunan. Sudah bertahun-tahun masalahnya. Tapi kok tidak diurusi oleh KPK. Ini kenapa?,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Yordania tidak akan Bebaskan Pilot ISIS

Jakarta, Aktual.co —Yordania mengatakan pada mereka tidak akan membebaskan perempuan pilot dari kelompok jihad apabila tidak mendapat bukti, pilot Yordania, yang ditahan Negara Islam (IS), masih hidup, Kamis (29/1). IS mengancam membunuh pilot Yordania itu kecuali terjadi penukaran dengan perempuan pilot Sajida al-Rishawi.

Hal ini sampai batas waktu Kamis petang, untuk ditukar dengan sandera asal Jepang, wartawan perang, Kenji Goto. “Rishawi masih ada di Jordania dan penukaran akan dilakukan apabila kami menerima bukti bahwa pilot yang kami tanyakan juga masih hidup,” demikian juru bicara pemerintah Jordania, Mohammad al-Momani.

Fraksi PDIP Ragukan Independensi Tim 9

Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meragukan independensi dari anggota Tim independen konflik KPK-Polri. 
“Sejak awal mereka tidak independen, Oegroseno dari awal tidak setuju BG jadi kapolri, subjektif sekali,” kata Masinton, di Jakarta, Kamis (29/1).
Dengan demikian, sambungnya, Presiden Jokowi tidak usah menuruti dan menjalankan usulan Tim independen untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan. 
Seperti diketahui, tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo khusus untuk memberikan rekomendasi terkait kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan rekomendasi finalnya.
Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique; sosiolog Imam Prasodjo; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto; mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Artikel ini ditulis oleh:

PDIP: Jokowi Tak Usah Turuti Rekomendasi Tim Independen

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi tidak usah menuruti dan menjalankan usulan Tim independen konflik KPK-Polri untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, di Jakarta, Kamis (29/1).
Masinton menilai tim ini telah jauh mencampuri hak prerogatif presiden untuk memilih Kapolri.  “Rekomendasi Tim 9 tidak wajib dan mengikat,” katanya.
seperti diketahui, tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo khusus untuk memberikan rekomendasi terkait kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan rekomendasi finalnya.
Tim Independen terdiri dari mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique; sosiolog Imam Prasodjo; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto; mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno; Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana; mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas; serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Artikel ini ditulis oleh:

Mensesneg: Presiden, Badrodin dan Budi Waseso Hanya Berbincang-bincang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tak mengetahui isi pembicaraan dari pertemuan Presiden Joko Widodo, Plt Kapolri Badrodin Haiti, dan Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso.
Ya, Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso tiba-tiba muncul di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. 
“Alasanya mungkin untuk bicara saja. Presiden tidak didampingi oleh siapapun,” katanya.
Pratikno mengaku tidak tahu apa saja yang mereka bicarakan. Dicecar apa isi pembicaraan, berulang kali mantan Rektor UGM itu bilang tidak tahu.
“Saya nggak tahu, saya nggak ikut,” kata Pratikno.
Pratikno juga enggan menjawab terkait kabar pelantikan Kapolri yang dijadwalkan Jumat 30 Januari 2015. 
“Tidak ada apa-apa, besok khusus untuk wawancara (media massa). Sore, beliau jalan untuk urusan kementerian pertanian,” demikian Pratikno.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain