Jakarta, Aktual.co — Hatta Rajasa mendapat dukungan dari 129 pengurus PAN se-Sumatera untuk mempertahankan kursi ketua umum partai berlambang matahari itu untuk periode 2015-2020.
Dukungan itu terungkap dalam Deklarasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Wilayah Sumatera di Kota Pekanbaru, Sabtu malam (17/1).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPP PAN Ahmad Farhan Hamid, Bendahara Umum PAN Jon Erizal dan beberapa legislator di DPR-RI, diantaranya Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Komisi VIII Saleh Daulay, Ketua Komisi VI Hafiz Thohir dan Dewi Coryati.
Hatta juga hadir dalam deklarasi itu menggunakan baju batik warna biru.
“Pak Hatta kalau di sepakbola ibarat Messi dan Gerrald, ketika bermain bagus tidak usah diganti. Jadi, karena Pak Hatta sekarang sedang bagus-bagusnya lebih baik lanjut terus,” kata Tjatur Sapto Edy.
Tjatur mengatakan PAN masih membutuhkan sosok Hatta yang visioner, berintegritas dan populer untuk menghadapi sistem pemilu ke depan yang menyatukan pemilihan presiden dan legislatif.
“Kita butuh lokomotif partai yang otentik dan populer di tengah masyarakat,” katanya.
Dukungan serupa juga diucapkan oleh pengurus PAN daerah, yang menilai selama lima tahun terakhir kepemimpinan Hatta Rajasa membuat PAN maju pesat di banyak daerah di Tanah Air.
“Saya yakin lima tahun k edepan bersama Hatta Rajasa PAN akan makin cemerlang, gemilang dan terbilang,” kata Ketua DPD PAN Riau, Herliyan Saleh, dalam pidato sambutannya selaku tuan rumah.
Pendukung Hatta yang hadir mulai dari pengurus di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau, dan Riau. Bahkan, ia mengatakan dalam deklarasi itu juga hadir Ketua DPD PAN Papua dan Nusa Tenggara Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara,  Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S mengkritik pedas langkah yang ditempuh oleh Presiden RI Joko Widodo dalam memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri. Alasannya, kata ia, Presiden ingin memberhentikan dan mengangkat Kapolri harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

“Mestinya Presiden dan DPR tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan satu paket bukan dipisah Sebab baik pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua2nya harus dg persetujuan DPR,” tulis Yusril melalui akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd , Sabtu (17/1).

Lalu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyebutkan bisa saja Jokowi memberhentikan Kapolri dan kemudian mengangkat penggantinya tanpa persetujuan DPR. Namun demikian, hal tersebut, tegas ia, dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan mendesak.

Pernyataan Yusril ini merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kapolri pasal 11 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Pada pasal 11 itu disebutkan pada poin ke lima yaitu “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan  tidak adanya persetujuan yang diminta Jokowi kepada DPR untuk mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri, Yusril jadi mempertanyakan alasan-alasan apa yang membuat Presiden terlalu terburu-buru melakukan pergantian Kapolri.

“Alasan mendesak itu hanya dua, yakni jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Apakah Sutarman melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau melakukan makar sebelum diberhentikan Presiden? Saya tidak tahu,” katanya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kejaksaan Agung masih menunggu sinyal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait gelombang kedua eksekusi terpidana mati. Hingga saat ini terdata sebanyak 112 terpidana mati yang belum di eksekusi.

“Tugas Presiden. Acuan kita ketika sudah ajukan grasi maka yang bersangkutan mengaku diri bersalah dan mohon ampun, tak perlu lagi dia ajukan upaya hukum lain. Kita anggap semua selesai dan bisa dilaksanakan,” ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di gedung Kejaksaan Agung, Minggu (18/01).

Menurut Jaksa Agung, pihaknya hingga kini masih melakukan pendataan terhadap terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum Peningkatan Kembali (PK) dan Grasi. “Jangan sampai hak para terbukti ada yang belum terpenuhi. Jika aspek yuridis telah selesai,  maka akan dipersiapkan rencana eksekusi mati,” pungkasnya.