Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara,  Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S mengkritik pedas langkah yang ditempuh oleh Presiden RI Joko Widodo dalam memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri. Alasannya, kata ia, Presiden ingin memberhentikan dan mengangkat Kapolri harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

“Mestinya Presiden dan DPR tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan satu paket bukan dipisah Sebab baik pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua2nya harus dg persetujuan DPR,” tulis Yusril melalui akun Twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd , Sabtu (17/1).

Lalu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyebutkan bisa saja Jokowi memberhentikan Kapolri dan kemudian mengangkat penggantinya tanpa persetujuan DPR. Namun demikian, hal tersebut, tegas ia, dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan mendesak.

Pernyataan Yusril ini merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kapolri pasal 11 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Pada pasal 11 itu disebutkan pada poin ke lima yaitu “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan  tidak adanya persetujuan yang diminta Jokowi kepada DPR untuk mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri, Yusril jadi mempertanyakan alasan-alasan apa yang membuat Presiden terlalu terburu-buru melakukan pergantian Kapolri.

“Alasan mendesak itu hanya dua, yakni jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Apakah Sutarman melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau melakukan makar sebelum diberhentikan Presiden? Saya tidak tahu,” katanya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kejaksaan Agung masih menunggu sinyal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait gelombang kedua eksekusi terpidana mati. Hingga saat ini terdata sebanyak 112 terpidana mati yang belum di eksekusi.

“Tugas Presiden. Acuan kita ketika sudah ajukan grasi maka yang bersangkutan mengaku diri bersalah dan mohon ampun, tak perlu lagi dia ajukan upaya hukum lain. Kita anggap semua selesai dan bisa dilaksanakan,” ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di gedung Kejaksaan Agung, Minggu (18/01).

Menurut Jaksa Agung, pihaknya hingga kini masih melakukan pendataan terhadap terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum Peningkatan Kembali (PK) dan Grasi. “Jangan sampai hak para terbukti ada yang belum terpenuhi. Jika aspek yuridis telah selesai,  maka akan dipersiapkan rencana eksekusi mati,” pungkasnya.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai sosok Komjen Pol Budi Gunawan memiliki visi dan misi yang baik untuk polri kedepannya.
“Soal rekening gendut, kan dia yang menyatakan kalau sudah diselesaikan di internal Polri tahun 2010. Tapi status BG yang tersangka menjadi wilayah hukum. Kita (Golkar) tidak akan mencampuri itu,” kata Akbar Tandjung, di Jawa Timur, Sabtu (17/1).
Menurut dia, pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri merupakan wewenang Presiden Jokowi, dan sikap dari fraksi Golkar adalah mendukung Budi Gunawan menjadi Kapolri setelah melewati proses fit and proper tes di DPR.
Jokowi sebelumnya memutuskan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, dan menunda pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri hingga waktu yang belum ditentukan.

Artikel ini ditulis oleh: